23 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ketika Malik Mahmud Kembali Dikukuhkan Sebagai Wali Nanggroe

...

  • portalsatu.com
  • 15 December 2018 08:30 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengukuhkan Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh, Jumat, 14 Desember 2018. @Khairul Anwar
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengukuhkan Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh, Jumat, 14 Desember 2018. @Khairul Anwar

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengukuhkan Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh X (periode 2018-2023) dalam sidang paripurna di Gedung DPRA, Jumat, 14 Desember 2018, malam.

Sidang paripurna istimewa itu dipimpin Ketua DPRA, Sulaiman, S.E., MSM., didampingi Wakil Ketua DPRA, Drs. Sulaiman Abda, M.Si., dan Dalimi, S.E. Ak., dihadiri Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, Ketua Umum Partai Aceh Muzakkir Manaf, Wali Kota Langsa Usman Abdullah, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, Ketua MUNA Aceh, dan unsur Forkopimda Aceh. Sidang paripurna istimewa itu dimulai pukul 21.30 WIB. Pengukuhan Wali Nanggroe diiringi kumandang azan.

Ketua DPRA Sulaiman mengaskan lahirnya Lembaga Wali Nanggroe baik lembaga beserta seluruh perangkatnya dapat menjadi jembatan emas bagi Aceh untuk maju dan berkembang. Sehingga sebagai wujud kekhususan dan keistimewaan Aceh yang tidak dimiliki oleh provinsi lainnya di Indonesia, maka keberadaan Lembaga Wali Nanggroe harus dipertahankan.

“Dokumen sejarah tersebut sering disebut MoU Helsinki, Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarannya,” kata Sulaiman.

Menurutnya, untuk menghindari kekosongan keberadaan Wali Nanggroe, maka Majelis Tinggi Wali Nanggroe Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri atas Majelis Tuha Peuet, Majelis Fatwa, dan Tuha Lapan sepakat menetapkan kembali Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh X periode masa jabatan 2018-2023.

“Ditetapkannya Malik Mahmud Al-Haythar sangat patut karena beliau sangat berjasa sebagai salah satu pencetus perdamaian, aktor dalam penandatanganan MoU Helsinki, serta bisa mengayomi dan mempersatukan rakyat Aceh,” jelasnya.

Sementara itu, Malik Mahmud mengatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe bersifat otonom dan independen sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Malik Mahmud juga sepakat dengan rencana audit keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe agar transparan dan akuntabel.

“Kepercayaan maupun kritikan yang selama ini dialamatkan kepada Wali Nanggroe akan kami jadikan bahan evaluasi guna penguatan maupun perbaikan ke arah yang lebih baik,” ucap Malik Mahmud.

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengapresiasi pidato Wali yang siap diaudit. Selain itu, Wali ingin membentuk lembaga komunikasi agar kegiatan Wali bisa dipantau publik. Wali juga ingin berkomunikasi secara sinergi dengan DPRA dan Pemerintah Aceh.

“Saya merasa lembaga ini baru, jadi memang belum sempurna, harus pelan-pelan kita sempurnakan,” tegasnya.[]

Penulis: Khairul Anwar

Editor: THAYEB LOH ANGEN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.