09 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ketika Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh Mengecek Lokasi PT RPPI

...

  • Fazil
  • 25 August 2019 16:30 WIB

Tumpukan kayu balok di kawasan operasiional PT RPPI di Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara. Foto: Fazil/portalsatu.com
Harun Thaib, Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh menunjukkan kayu balok ditemukan di wilayah operasional PT RPPI di Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara. Foto: Fazil/portalsatu.com
Pohon sudah ditempel keterangan jenis kayu dan ukurannya di wilayah operasional PT RPPI di Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara. Foto: Fazil/portalsatu.com
Kayu sudah dibelah di wilayah operasional PT RPPI di Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara. Foto: Fazil/portalsatu.com

LHOKSUKON - Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar, Harun Thaib, mengecek lokasi usaha PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI), di Gampong Pulo Meuria, Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara, Sabtu, 24 Agustus 2019. Pria akrab disapa Tgk. Harun Pineung itu menemukan tumpukan kayu di sejumlah titik. Dia mendesak pemerintah segera menghentikan aktivitas perusahaan tersebut. Pasalnya, perambahan hutan dikhawatirkan menimbulkan banjir besar yang merugikan masyarakat dan daerah.  

Harun Thaib dan timnya bersama sejumlah wartawan—termasuk portalsatu.com—menggunakan dua mobil berangkat dari Lhokseumawe, sekitar pukul 10.30 WIB, menuju lokasi usaha PT RPPI di pedalaman Geureudong Pase, dengan menempuh perjalanan lebih 20 Km.

Dua mobil rombongan tersebut melintasi Jalan Gampong Cot Matahe, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, hingga Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara. Setelah tiba di Simpang Empat Keude Mbang, Ibu Kota Kecamatan Geureudong Pase, kedua mobil belok kanan, lalu melaju sampai tiba di pintu gerbang PT Satya Agung, perusahaan perkebunan kepala sawit di Kecamatan Geurudong Pase.

Rombongan kemudian melewati perkebunan sawit milik PT Satya Agung, persis di jalur menuju lokasi Air Terjun Tujuh Bidadari di pedalaman Geureudong Pase dengan kondisi jalan berbatu dan berlumpur di beberapa titik.

Di tengah perjalanan, hujan deras mengguyur kawasan itu, sekitar pukul 12.00 WIB. Sehingga dua mobil rombongan Harun Thaib sempat mengalami kesulitan saat melintasi jalan tanjakan perbukitan. Rombongan juga melewati Krueng (Sungai) Pase, Krueng Punti dan Krueng Suak. Karena tidak ada jembatan, mobil harus turun ke Krueng Suak untuk menyebrangi sungai tersebut.

Rombongan sempat singgah di Barak Komando di Gampong Pulo Meuria, Kecamatan Geureudong Pase. Setelah menyantap nasi bungkus yang dibeli saat berangkat dari Lhokseumawe, rombongan Harun Thaib melanjutkan perjalanan ke lokasi usaha PT RPPI.

Ternyata rombongan keliru mengambil jalur sehingga beberapa kali mobil terjebak lumpur di jalan mendaki. Usai menyebrangi Krueng Suak, salah seorang anggota rombongan bertanya kepada warga di kawasan hutan belantara itu tentang jalur yang tepat menuju lokasi usaha PT RPPI. Setelah mengetahui jalur yang tepat, rombongan kembali ke Barak Komando, sekitar pukul 15.00 WIB, sehingga menyita waktu cukup lama di tengah hutan, karena salah satu mobil terjebak lumpur di jalan tanah.

Dari Barak Komando tersebut ternyata ada jalur alternatif untuk menuju lokasi usaha PT RPPI yang lumayan mudah dilewati kendaraan karena sebagian jalan sudah dilapisi batu bes. Sepanjang perjalanan jalur alternatif itu terdapat satu portal (pintu kecil) dan terbuka, tanpa penjagaan. Di lokasi tersebut mulai terlihat pohon berukuran besar, sedang, dan kecil, yang sebagian sudah ditebang. 

Sebagian pohon tampak sudah ditempel kertas terbungkus plastik bening. Pada kertas itu tertulis keterangan jenis kayu dan ukurannya. Di antaranya, tertulis No. 3389 benuang, No. 3392 benuang, dan No. 3395 meranti, ukuran panjang, diameter, dan keterangan lainnya. Ada pula jenis kayu medang, damar dan temaram.

Tidak jauh dari lokasi itu, rombongan Harun Thaib menemukan beberapa tumpukan kayu, yakni balok dan papan atau kayu sudah dibelah. Rombongan kemudian mendapatkan satu pos penjagaan  di kawasan itu. Setelah melewati tempat tersebut, rombongan kembali menemukan sejumlah tumpukan kayu.

Mobil rombongan terus melaju dengan tujuan mencapai titik utama lokasi usaha PT RPPI, dan kembali mendapatkan tumpukan balok tersusun di sisi jalan di tengah hutan belantara tersebut. Namun, rombongan Harun Thaib gagal melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya, karena dijaga ketat aparat keamanan bersenjata lengkap. Setelah berbincang dengan sejumlah orang di tempat tersebut, Harun Thaib memutuskan meninggalkan kawasan usaha PT RPPI, kembali ke Barak Komando, sekitar pukul 17.00 WIB.

Harun Thaib alias Tgk. Harun Pineung kepada para wartawan menjelaskan, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar menerima informasi dari masyarakat bahwa hutan di sekitar Gampong Pulo Meuria, kawasan usaha PT RPPI sudah gundul. “Dan beliau (Malik Mahmud) memerintahkan saya untuk mengecek ke lapangan, apa yang sebenarnya terjadi, makanya kita turun langsung untuk melihat,” ujar Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh itu.

"Ternyata setelah kita datang ke sini, ada jalan lumayan bagus dan tumpukan kayu cukup banyak. Akan tetapi, ada beberapa tempat yang tidak bisa kita lalui karena ada pengamanan sehingga menjadi sedikit kendala," kata. Harun Thaib usai meninjau kawasan operasional PT RPPI itu.

Harun Thaib melanjutkan, "Hasil peninjauan ke lapangan, kita menemukan empat titik tumpukan kayu hasil penebangan. Tapi ada satu titik (lokasi) tampak kayu-kayu besar, tidak bisa kita masuk atau lewati karena tidak diberi izin masuk, hanya melihat begitu saja (dari kejauhan) sehingga kita tidak merasa puas”.

Harun Thaib menilai penebangan pohon di kawasan hutan tersebut akan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. “Karena akan berimbas terhadap terjadinya banjir (saat musim hujan). Jika beribu hektare dirambah hutan seperti ini maka dikhawatirkan ke depan beberapa kecamatan di Aceh Utara sampai Lhokseumawe akan tenggelam,” ujarnya.

"Dalam hal ini Wali Nanggroe Aceh pernah menyampaikan kepada saya, bahwa masa konflik Aceh dulu di kawasan hutan ini cukup aman (tidak terjadi perambahan hutan), mengapa ketika Aceh sudah aman (damai) terjadi hutan gundul. Jadi, saya meninjau langsung ke lokasi ini (PT RPPI) berdasarkan arahan dari Wali Nanggroe untuk segera mencari siapa puncanya (pelaku), dan masyarakat sekitar pun sudah mengetahui yaitu PT RPPI. Nantinya,, yang kita sampaikan kepada Wali Nanggroe yaitu lokasi itu (temuan di empat titik) saja," ungkap Harun Thaib.

Harun Thaib menambahkan, “Wali Nanggroe Aceh dari dulu tidak sepakat dengan itu (penebangan pohon), karena rakyat pun sudah tahu semua bagaimana dampak dari perambahan hutan. Kalau pun ada sebagian masyarakat yang ambil (kayu), mereka kan ambil cuma sedikit saja dan tidak dalam areal besar (luas), itu pun prosesnya lama. Jika pihak perusahaan yang mengambil, alatnya canggih-canggih dan sebentar saja hutan sudah gundul”.

Menurut Harun Thaib, Wali Nanggroe Aceh berharap aktivitas PT RPPI itu segera dihentikan. Apalagi, kata Harun Thaib, banyak kalangan baik masyarakat maupun mahasiswa dan aktivis LSM meminta penguasa di Aceh secepatnya menghentikan operasional perusahaan tersebut terkait penebangan pohon dalam hutan di pedalaman Geureudong Pase. Bahkan, beberapa waktu lalu, anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma juga sudah turun mengecek lokasi usaha PT RPPI itu.

"Kita mengharapkan pemerintah atau unsur terkait yang terlibat harus segera menghentikan aktivitas PT RPPI. Jadi, pihak berkuasa (penguasa) atau pemerintah harus menghentikan perambahan hutan tersebut," tegas Harun Thaib.

Salah seorang warga Geureudong Pase, Rusli, kepada para wartawan, mengatakan penebangan pohon di lokasi usaha PT RPPI meresahkan masyarakat karena dampaknya akan terjadi banjir. “Setahu saya PT RPPI itu beroperasi kurang lebih sudah dua tahun, dan pertama kali mereka masuk ke sini kita sebagai warga tidak mengetahui soal keberadaannya itu," ujar Rusli yang ikut dalam rombongan Harun Thaib.

“Kasihan warga, pokoknya apabila ada masyarakat yang hendak menebang pohon di kawasan itu, dan satu atau dua pohon, sudah ada pihak yang melarangnya. Sedangkan mereka (PT RPPI) yang melakukan itu tampaknya tidak menjadi masalah. Jadi, sekarang masyarakat tidak dibolehkan lagi untuk menebang pohon di kawasan itu," kata Rusli.

Menurut Rusli, jika hutan di pedalaman Geureudong Pase gundul semua, dampak buruk yang akan terjadi tidak hanya menimpa kecamatan itu, tapi juga Kecamatan Samudera, Lhoksukon, dan daerah lainnya di Aceh Utara sampai Lhokseumawe. "Dikhawatirkan terjadi banjir bandang. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat meminta Pemerintah dan DPRK Aceh Utara hingga Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menghentikan aktivitas perusahaan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan lembaga tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Pase Peduli Air (GEMPUR) turun ke lapangan operasi PT RPPI di Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara, Rabu, 7 Agustus 2019. Mengutip data hasil investigasi WALHI Aceh, Koordinator GEMPUR, Musliadi Salidan, mengungkapkan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), PT RPPI memiliki luas 10.348 hektare, yang diberikan Gubernur Aceh melalui SK Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun. 

"Dampak keberadaan IUPHHK–HTI PT RPPI itu sangat luas. Akan terjadi krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa dari 27 kecamatan di Aceh Utara yang memiliki ketergantungan sumber air pada DAS Krueng Mane dan Krueng Pase. Karena area izin PT RPPI berada di kawasan hulu kedua DAS tersebut," kata Musliadi.

Kedatangan GEMPUR ke lokasi itu disambut pihak PT RPPI. Dalam komunikasi dengan pihak PT RPPI, salah satu pegawai di perusahaan itu mengatakan, "Kami akan menghentikan dulu operasi penebangan, dan akan melanjutkan setelah adanya upaya sosialisasi ke masyarakat tentang PT RPPI," ungkap Musliadi mengutip keterangan seorang pegawai PT RPPI.

"Kami dari GEMPUR berharap kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif agar mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Baik dari adanya dugaan pelanggaran hukum atas izin yang diberikan oleh Pemerintah Aceh, atau pun dampak yang akan terjadi terhadap kerusakan hutan, krisis air, dan punahnya satwa, jika operasi PT RPPI ini terus berlanjut. Ini bukan permasalahan sepele, ini mengenai hajat hidup orang banyak," pungkas Musliadi.(Baca: Gempur Turun ke Lapangan Operasi PT RPPPI di Geureudong Pase)

GEMPUR juga menggelar aksi damai untuk menyatakan sikap menolak PT RPPI dan segala kegiatan operasionalnya di Aceh Utara. Dalam aksi dilakukan di Lhokseumawe, 15 Agustus 2019, GEMPUR menuntut Pemerintah Aceh mencabut izin yang telah diberikan kepada PT RPPI. (Baca: Gempur Gelar Aksi Minta Pemerintah Aceh Cabut Izin PT RPPI)

Sejauh ini, portalsatu.com belum memperoleh penjelasan dari pihak PT RPPI terkait operasionalnya di Aceh Utara. Namun, berdasarkan penjelasan Manager Operasional PT RPPI, Fondes Manurung, kepada anggota DPD RI asal Aceh Sudirman alias Haji Uma yang turun ke lokasi usaha perusahaan itu, 27 Juli 2019, semua yang dilakukan perusahaannya sesuai aturan dan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

“Dalam rencana kerja tahunan (RKT) tahun 2019 kita memiliki 168 hektare yang bisa digarap sebagai hutan produksi areal kemiringan 40 persen, sesuai HTI kita bisa menebang mulai dari diameter 10 cm ke atas yang terbagi ke dalam beberapa kelas kayu campuran dan meranti,” kata Fondes Manurung, dikutip dari siaran pers Haji Uma saat itu.

Disebutkan, setelah melakukan penebangan akan ditanam pohon sangon dan akasia sebagai bahan baku pabriknya yang ada di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, dan juga untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

“Dari 168 hektare sesuai RKT PT RPPI tahun 2019, kami targetkan pengerjaan sekitar 60-70 hektare di sejumlah lokasi di bawah kemiringan 40 persen baper sungai. Dan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dan masyarakat,” sebutnya.(Baca: Haji Uma Minta PT RPPI Hentikan Penebangan Hutan)[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.