22 June 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

Investasi Dana Haji Incar Tanah Wakaf Aceh di Masjidil Haram
Ketua Aliansi MPR: Biarlah Milik Aceh Dinikmati oleh Rakyat Aceh Saja

...

  • portalsatu.com
  • 10 March 2018 21:40 WIB

BANDA ACEH - Ketua Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) Aceh, Muhammad Reza, meminta Pemerintah Indonesia agar tidak mengganggu semua tanah wakaf milik rakyat Aceh yang ada di Arab Saudi. Mereka juga meminta pemerintah Jakarta mengalihkan rencana investasinya ke sektor lain.

"Masih banyak tempat-tempat lain yang bisa dilakukan investasi oleh pemerintah pusat tanpa perlu mengutak-atik wakaf tersebut. Biarlah milik Aceh dinikmati oleh rakyat Aceh saja,” kata Muhammad Reza melalui siaran pers yang diterima portalsatu.com, Sabtu, 10 Maret 2018.

Dia mengharapkan aset Aceh tetaplah dimanfaatkan dan menjadi milik masyarakat Tanoh Rencong. "Jangan sampai semua milik Aceh diambil alih oleh pemerintah pusat menjadi milik bersama, seharusnya pemerintah pusat harus lebih kreatif,” katanya.

Seperti diketahui, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia hendak memanfaatkan tanah wakaf Habib Bugak milik masyarakat Aceh yang berlokasi 400 meter dari Masjidil Haram. Pemanfaatan tanah ini sesuai dengan permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta BPKH agar fokus menginvestasikan dana haji ke Arab Saudi. 

Rencana ini langsung memantik kritik pedas dari sejumlah elemen rakyat Aceh. Organisasi Suara Rakyat Aceh (SURA) misalnya, yang menolak tegas rencana pemerintah Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Arab Saudi. SURA menilai rencana tersebut bertentangan dengan tujuan dan niat dasar wakaf dari Habib Bugak, sebagai orang Aceh yang mewakaf tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat Aceh yang sedang berada di Arab Saudi dalam rangka melaksanakan ibadah haji. “Kalau pemerintah Indonesia tetap menjalankan niatnya, maka SURA dan ulama Aceh tidak akan pernah ridhoi dunia akhirat,” ujar Juru Bicara SURA, Murdani Abdullah, Sabtu, 10 Maret 2018. (Baca: Rakyat Aceh Tolak Rencana Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Wakaf di Arab)

Selain SURA, reaksi terhadap rencana pengelolaan Baitul Asyi juga datang dari Peusaba. Ketua Peusaba, Mawardi Usman, meminta semua komponen Aceh untuk wajib satu suara menjaga tanah waqaf Habib Bugak Al Asyi yang dulu diberikan untuk jamaah haji asal Aceh. 

"Mari hargai perjuangan indatu kita orang Aceh yang bersusah payah memakmurkan Aceh. Janganlah semua peninggalan mereka hilang di zaman kita. Kalau hilang semua di zaman kita, baik nisan, kitab, senjata, malah terbaru tanah waqaf Habib Bugak, jadilah kita generasi terburuk dalam sejarah Aceh," kata Mawardi. (Baca: Peusaba Tanah Waqaf Habib Bugak Al Asyi Milik Masyarakat Aceh).

Merujuk berbagai sumber, diketahui wakaf Baitul Asyi diikrarkan Habib Bugak Asyi pada 1224 Hijriah atau 1809 Masehi. Ikrar tersebut diucapkan Habib Bugak di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Mekkah pada waktu itu. Di dalam akta wakaf Baitul Asyi juga menyebutkan rumah tersebut diwakafkan kepada orang Aceh untuk menunaikan haji, serta orang Aceh yang menetap di Makkah. 

Habib Abdurrahman atau Habib Bugak juga telah menunjuk nadzir, yaitu salah seorang ulama asal Aceh yang menetap di Makkah. Nadzir itu kemudian diberi hak sesuai dengan tuntunan syariah Islam. (Baca: Baitul Asyi, Harta Wakaf Orang Aceh di Kerajaan Saudi).

Kritikan serupa juga datang dari Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil. Nasir mengatakan BPKH harusnya paham dan mengerti sejarah dan peruntukkan tanah wakaf ini sebelum mengajukan rencana investasi. Sebab, kata dia, tanah wakaf itu punya historis dan hubungan emosional yang sangat kuat dengan rakyat Aceh.

"Selama ini jamaah haji asal Aceh selalu mendapatkan hadiah berupa uang dari hasil pengelolan tanah wakaf tersebut. Jika rencana investasi tidak sesuai  dengan ikrar wakaf dan peruntukannya, maka rakyat Aceh berhak menolaknya,” kata Nasir. (Baca DPR RI: Tolak Rencana BPKH Kelola Harta Wakaf Aceh di Mekkah)

Hal senada juga disampaikan Partai Aceh (PA). Melalui Juru Bicara, Syardani M Syarif, partai lokal ini bahkan mengingatkan status tanah hibah tersebut bukanlah Waqaf Mutlaq. "Untuk diketahui bahwa wakaf Baitul Asyi diikrarkan Habib Abdurrahman atau Habib Bugak Asyi pada 1224 Hijriah atau tahun 1809 Masehi di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Makkah adalah Waqaf Muqayyad (waqaf bersyarat) dan bukan Waqaf Mutlaq. Artinya diwaqafkan untuk seluruh rakyat Kerajaan Aceh Darussalam hingga hari kiamat yang tidak bisa berpindah tangan kepada siapapun kepemilikannya dan pengelolaannya sudah ditentukan sendiri oleh Habib Bugak dalam ikrar tersebut. Jadi sampai saat ini tanah waqaf tersebut adalah milik sah rakyat Aceh yang tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada siapapun selama masih ada rakyat Aceh," kata pria yang dikenal dengan sebutan Teungku Jamaica tersebut. (Baca: ''Tanah Wakaf di Mekkah Milik Sah Rakyat Aceh Hingga Kiamat'').[]

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.