21 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ketua DPRK Lhokseumawe: Tidak Beradab Bila Pola Gertak, Sepak Masih Digunakan di Masa Damai 

...

  • PORTALSATU
  • 17 August 2019 17:30 WIB

Muhammad Yasir. Foto: dok./istimewa
Muhammad Yasir. Foto: dok./istimewa

LHOKSEUMAWE -  Ketua DPRK Lhokseumawe, Muhammad Yasir, menilai Pemerintah RI dan GAM harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan Aceh, terutama terkait dengan hukum seperti yang telah diamanahkan dalam MoU Helsinki. Menurut Yasir, langkah nyata kedua belah pihak penting agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan di masa depan terkait perundingan damai. 

"Sehingga tidak ada tudingan-tudingan sepihak dan kecurigaan berlebihan dari pihak Pemerintah Indonesia terhadap setiap gerakan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa maupun berbagai elemen lainnya untuk mewujudkan kekhususan Aceh," tegas Yasir dalam pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com, Sabtu, 17 Agustus 2019, sore.

Politikus Partai Aceh (PA) itu menyebutkan, setelah penandatanganan kesepahaman, GAM tidak bisa lagi disebut kaum separatis. "Karena GAM telah siap dengan segala konsekuensi dan kewajibannya ketika tanda tangan para pimpinan sudah tertera di naskah perjanjian. Termasuk bersedia melakukan pemotongan senjata sebagai nilai tawar utama sebuah gerakan perlawanan," kata mantan kombatan ini.

"Jadi, tidak ada lagi yang perlu diragukan oleh Pemerintah Indonesia. Tidak ada alasan apapun untuk memperlambat setiap poin hukum dalam UUPA yang telah dijadikan lembar negara. Hanya satu kewajiban pemerintah pusat di Aceh, yaitu bersedia merealisasikan apa yang telah sama-sama disepakati, dan berhak atas enam kewenangan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh Aceh," ungkap Yasir.

Yasir melanjutkan, bila ditelisik lebih jauh, penyebab kejayaan Indonesia tidak terlepas dari sumbangsih masyarakat Aceh. Sehingga Aceh dikenal sebagai daerah modal. 

Itulah sebabnya, menurut Yasir, sudah sewajarnya Pemerintah Indonesia melihat Aceh secara lebih bermartabat, termasuk dalam pola penanganan keamanan di masa DOM sudah tidak layak dipraktekkan lagi. "Sangat tidak beradab bila pola gertak, sepak dan tembak masih digunakan di masa damai sekarang," tegas Yasir.

Yasir menegaskan itu merespons kasus pengeroyokan terhadap Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage, yang dilakukan oknum polisi.

"DPRA adalah lembaga negara yang punya tugas, fungsi dan wewenang tersendiri. Jadi, kalau kawan-kawan anggota parlemen di Aceh dengan mudah bisa diproteksi sewenang-wenang oleh kepolisian dengan alasan keamanan, maka tidak ada artinya lembaga-lembaga tersebut difungsikan di Aceh," ujar Yasir.

Yasir menegaskan, "Bila memang ingin serius berdamai, mari menjaga komitmen untuk menepati apa yang telah disepakati".

Sementara itu, Juru Bicara Forbers Legislator PA, Halim Abe, yang diminta pendapatnya terkait pemukulan terhadap Ketua Komisi I DPRA oleh oknum Polresta Banda Aceh mengatakan, "Sebagai warga negara, rasanya saya ingin muntah melihat metode penanganan dan perilaku penegak hukum dalam peristiwa di Kantor DPRA. Saya tidak tahu apakah itu memang perintah langsung pihak kepolisian di setiap ada peristiwa sejenis atau memang ulah oknum-oknum penegak hukum tersebut yang sebenarnya tidak paham hukum?"

"Jadi, rasanya tidak ada gunanya kita mendesak Kapolri atau Kapolda untuk menghukum jajarannya, karena negara kita adalah negara hukum. Standar operasional prosedur sudah sangat jelas, semua aturan juga sudah diatur sedemikian rupa yang tercatat dalam lembaran negara," kata Halim Abe.

Intinya, menurut Halim Abe, perlakuan pihak kepolisian terhadap mahasiswa dan pemukulan Azhari Cage jelas-jelas sebuah pelanggaran yang disengaja dan pelakunya harus dihukum. "Jadi, kalaupun kita berteriak sampai kehilangan suara, ya, sama saja bohong, kalau pihak penegak hukum masih tebang pilih dalam penerapan hukum," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage, menyebut pengeroyokan yang menimpa dirinya sebagai pelecehan terhadap lembaga dewan. Lebih jauh lagi, kata Cage, telah melecehkan lambang negara. Pasalnya, DPR merupakan institusi negara. Menurut dia, melecehkan institusi negara berarti melecehkan lambang negara atau Pancasila.

"Marwah rakyat berada di DPR, tapi DPR sudah berani dilecehkan oleh aparat demikian, maka bagaimana lagi dengan rakyat? Itu akan lebih sadis lagi," ucap Cage kepada portalsatu.com, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Cage juga menyayangkan tindakan represif aparat saat meredam aksi mahasiswa sebelum insiden yang menimpa dirinya. Dia menilai tindakan itu tidak beradab dan terkesan barbar.

Kamis lalu mahasiswa menggelar aksi peringatan 14 tahun perdamaian Aceh dan menuntut realisasi perjanjian MoU Helsinki, di halaman Gedung DPR Aceh. Massa memaksa mengibarkan bendera bulan bintang di halaman kantor tersebut, tapi dicegah aparat.

"Mereka (mahasiswa) tidak melakukan anarki. Buktinya tidak ada bakar ban, pot bunga pecah. Tapi tiba-tiba direspons dengan pemukulan," kata politikus PA itu.

Cage yang mencoba melerai malah ikut dipukul. Video pemukulan itu tersebar luas di media sosial.

"Di kepala, muka, kerongkongan, rusuk, bahu," kata Cage menyebut titik pukulan yang diterimanya.

YLBHI-LBH Banda Aceh mengecam tindakan polisi baik yang menimpa mahasiswa maupun Azhari Cage. Tindakan tersebut brutal menurut lembaga swadaya itu.

"Kita sayangkan pihak kepolisian yang semestinya menjadi pengayom dan pengaman aksi malah menjadi petaka bagi peserta aksi," kata Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh, Syahrul dalam rilisnya, Sabtu.

Azhari Cage telah melapor ke Polda Aceh pada Kamis lalu. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Ery Apryono, membenarkannya. 

"Kalau lapor sudah. Masih dalam penyelidikan," kata Ery menjawab portalsatu.com.[](*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.