01 June 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Terkait Remunerasi Tenaga Medis RSUDZA
Ketua Komisi V DPRA: Kalau Pemerintah Aceh tak Sanggup Tambah Insentif Medis, Jangan Dipotong

...

  • Fakhrurrazi
  • 22 May 2020 17:20 WIB

M. Rizal Falevi Kirani. Foto: dok. Portalsatu
M. Rizal Falevi Kirani. Foto: dok. Portalsatu

BANDA ACEH - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) M. Rizal Falevi Kirani menilai kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, terkait rasionalisasi remunerasi untuk tenaga medis di rumah sakit pelat merah tersebut sangat keliru dan wajib dievaluasi.

"Kita tahu bersama bahwa garda terdepan untuk penanganan Covid-19 ini salah satunya tenaga medis kita," kata Falevi Kirani saat dihubungi portalsatu.com, Jumat, 22 Mei 2020.

Seharusnya, kata Falevi, Direktur RSUDZA bisa berkomunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), bagaimana menangani defisit anggaran rumah sakit itu, sehingga bisa diambil dari anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT). 

"Saya pikir langkah itu (pemotongan remunerasi) terlalu terburu-buru dan sebenarnya paramedis itukan punya tunjangan dan insentif dari BTT, lalu kenapa itu tidak dikomunikasikan dari awal. Sehingga uang BTT itu untuk diberikan tunjangan kepada paramedis," ungkap ketua komisi bidang kesehatan itu.

DPR Aceh sudah sering menyampaikan insentif untuk tenaga medis harus diutamakan karena petugas medis adalah orang pertama yang kontak langsung dengan pasien Covid-19. Mestinya Pemerintah Aceh menambah insentif kepada mereka, bukan malah memangkasnya.

"Saya pikir langkah Direktur RSUDZA Banda Aceh kurang tepat dalam kondisi seperti ini. Seharusnya insentif tenanga medis itu harus ditambah, jangan yang sudah ada dipotong dan ini sudah sangat layak digunakan uang untuk insentif paramedis itu," tegasnya.

Politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini menyampaikan, jika rasionalisasi terjadi dan hak para petugas medis harus dikorbankan, maka kebijakan ini sudah melawan kebijakan Plt. Gubernur Aceh, yang berjanji akan memberikan insentif lebih kepada petugas medis.

"Makanya kan lagi-lagi Pemerintah Aceh inkonsisten dengan apa yang disampaikan, sedangkan SK sudah dikeluarkan dibilang untuk paramedis akan diberi insentif, tiba-tiba rumah sakit mau potong hak paramedis. Ini kan sudah tidak sejalan antara pimpinan daerah dan direktur rumah sakit," tuturnya.

Falevi menganologikan, dalam beberapa hari ke depan terjadi lonjakan pasien postif virus corona di Aceh, kemudian paramedis mogok kerja, apa yang akan terjadi, apakah Pemerintah Aceh punya skema untuk mengantisipasi situasi seperti itu.

"Seharusnya kita mengharapkan Pemerintah Aceh, khususnya paramedis itu diutamakan. Mungkin hari ini belum banyak yang positif (Covid-19) di Aceh seandainya dalam waktu lebaran ini banyak yang positif bagaimana petugas medis? Kalau tenaga medis mongok bagaimana? Ada rumus enggak dari Pak Plt. itu," tanya Falevi.

Falevi meminta Plt. Gubernur Aceh untuk mengintervensi hal-hal seperti itu sehingga Direktur RSUDZA tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang keliru dan tak tepat diputuskan dalam kondisi wabah Covid-19 seperti ini. 

"Dievaluasi kembali kebijakan direktur itu. Yang kedua janganlah dipotong dulu untuk paramedis, apalagi sebentar lagi hari raya Idulfitri. Kalau misalnya Pemerintah Aceh tidak sanggup menambah insentif paramedis yang sudah ada, maka jangan dipotong," pungkasnya.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.