11 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ketua Komisi V DPRA: Perketat Perbatasan Aceh dan Eksekusi Dana Tanggap Darurat

...

  • Fakhrurrazi
  • 30 June 2020 21:00 WIB

M. Rizal Falevi Kirani. Foto: dok./portalsatu
M. Rizal Falevi Kirani. Foto: dok./portalsatu

BANDA ACEH - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), M. Rizal Falevi Kirani, mendesak Pemerintah Aceh memperketat perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut). Hal ini dinilai penting untuk menekan kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh.

Ketua Komisi membidangi kesehatan ini menyampaikan, hingga Selasa, 30 Juni 2020, secara kumulatif jumlah positif virus corona di Tanah Rencong mencapai 80 orang. Falevi menilai hal ini akibat ketidakseriusan Pemerintah Aceh dalam menjaga wilayah perbatasan.

"Ini menurut kami harus diperketat kembali dan harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan, sehingga bukan hanya dengan modal surat bebas Covid-19 yang bisa diduplikat," tegas Falevi di Gedung Utama DPRA, Selasa.

Politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini menilai Pemerintah Aceh terkesan membiarkan kelonggaran pemeriksaan di perbatasan Aceh-Sumut yakni Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Aceh Singkil. Sehingga mobilitas barang dan orang bebas masuk dan keluar Aceh tanpa pemeriksaan.

"Protokol kesehatan harus betul-betul dijalankan, karena semua kasus yang ada di Aceh hari ini adalah impor dari provinsi tetangga," ungkap Falevi.

Oleh karena itu, Falevi meminta Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk menginstruksikan dinas-dinas terkait agar bekerja lebih serius dan profesional guna memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19.

"Kalau kita terlalu jumawa bahwa Aceh tidak seperti provinsi lain, ini akan jadi bumerang untuk kita. Jangan-jangan memang solusinya sudah disiapkan kuburan masal, itu memang solusi dari Pemerintah Aceh akibat ketidakmampuan kita," tegas Falevi.

Sementara terkait 11 rumah sakit rujukan, sebut Falevi, masih banyak yang kekurangan alat kesehatan bahkan alat pelindung diri (APD) untuk penanganan pasien virus corona.

"Setelah kami dari Komisi V turun ke berbagai rumah sakit kabupaten/kota terutama 11 rumah sakit itu, ternyata semua mengadu Pemerintah Aceh hanya modal tunjuk saja tetapi tidak pernah dibantu. Hanya bantuan pusat saja yang mereka terima APD, sedangkan alat-alat kesehatan lainnya tidak mampu diberikan," jelasnya.

Falevi menjelaskan, ada Rp118 miliar dana tanggap darurat yang dimiliki Pemerintah Aceh dan itu belum termasuk dana refocusing yang telah dialihkan untuk penanganan pandemi wabah virus corona.

"Dana tanggap darurat ini yang bisa dieksekusi kenapa enggak dibantu rumah sakit rujukan itu yang mereka membutuhkan, jangan semua bertumpuk kepada Rumah Sakit Zainal Abidin. Ini perlu dicerdasi dan perlu diimplementasi bukan hanya label pencitraan," pungkas Falevi Kirani.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.