18 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

Aceh Utara
KIP Gelar Bimtek Pelaporan Dana Kampanye, Ini Maksimal Sumbangan

...

  • Fazil
  • 13 September 2018 14:00 WIB

@Staf KIP Aceh Utara
@Staf KIP Aceh Utara

ACEH UTARA - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara menggelar bimbingan teknis aplikasi pelaporan dana kampanye Pemilu 2019, di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Kamis, 13 September 2018.

Bimtek tersebut membahas tahapan dan jadwal pelaporan dana kampanye. Juga bentuk, sumber, serta batasan dana kampanye. Kegiatan itu diikuti ketua/penghubung dan operator partai, Panwaslih Aceh Utara, perwakilan Polres Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Turut hadir komisioner KIP Aceh Utara, Fauzan Novi, Muhammad Sayuni, Muhammad Usman, Munzir dan Sekretaris KIP Hamdani. Penjelasan soal aplikasi pelaporan dana kampanye disampaikan Kasubbag Hukum KIP Aceh Utara, Yuliana, S.H.

Ketua KIP Aceh Utara, Zulfikar, S.H., mengatakan, pihaknya berharap masing-masing operator partai teliti dalam mengisi item-item yang ada dalam aplikasi sistem informasi dana kampanye.

"Apabila tidak melaporkan laporan awal, konsekuensinya akan dibatalkan sebagai peserta pemilu berdasarkan tingkatan. Misalnya, peserta pemilu tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, jika sudah terpilih nantinya maka akan dibatalkan sebagai calon terpilih," kata Zulfikar kepada wartawan, Kamis.

Zulfikar menyebutkan, konsekuensi ini harus menjadi perhatian bagi peserta pemilu. Ini merupakan bentuk keseriusan dan kecermatan dari masing-masing partai politik terkait pelaporan dana kampanye tersebut.

"Untuk sumber dana dimaksud, itu bisa dari masing-masing calon atau parpol. Kemudian dari pihak lain yaitu perorangan, kelompok atau badan usaha non-pemerintah. Batas penerimaan laporan awal dana dan rekening khusus dana kampanye, itu masing-masing parpol menyerahkan kepada kita (KIP) pada 23 September 2018," ujar Zulfikar.

Ia menambahkan, maksimal sumbangan perorangan untuk dana kampanye senilai Rp2,5 miliar. Sementara sumbangan kelompok atau badan usaha non-pemerintah maksimal Rp25 miliar.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.