26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Minta KPK Ambil Alih Kasus CT-Scan RSUDZA

...

  • PORTALSATU
  • 08 February 2019 23:30 WIB

Ilustrasi - Gedung KPK. Foto: istimewa/net
Ilustrasi - Gedung KPK. Foto: istimewa/net

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyurati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 8 Februari 2019. MaTA bersama lembaga lainnya tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Hebat Tanpa Korupsi, meminta klarifikasi kepada Ketua KPK terkait kasus indikasi korupsi pengadaan CT-Scan dan Kardiologi di RSUDZA Banda Aceh.

"Karena sebelumnya KPK telah mensupervisi kasus tersebut," kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam surat itu yang turut diberikan kepada portalsatu.com.

"Selain itu, kami juga meminta kepada KPK untuk mengambil alih pengusutan kasus tersebut sehingga kasus yang menjadi perhatian banyak masyarakat Aceh dapat diselesaikan secara hukum," tulis Alfian.

Alfian menjelaskan, kasus indikasi korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) Radio Diagnostik (CT-Scan) dan Kardiologi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainol Abidin tersebut dilidik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh sejak 2014. 

"Dan tepat pada Juni 2018, kasus tersebut disupervisi oleh KPK. Namun tepat pada 23 Januari 2019, Kejati Aceh menghentikan pengusutan kasus tersebut karena aktor yang diduga terlibat telah mengembalikan potensi kerugian negara. Atas dasar itu, Kejati Aceh beralasan tidak ditemukan unsur korupsi khususnya kerugian negara dalam kasus tersebut," tulis Alfian dalam surat yang turut ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWas ) Kejagung RI itu.

Dalam surat kepada Ketua KPK itu, MaTA melampirkan gambaran umum kasus indikasi korupsi pengadaan CT-Scan dan Kardiolagi itu. Dijelaskan, kasus tersebut salah satu kasus lama yang terjadi di Aceh. Kasus ini bermula dari temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRA tahun 2009 silam. Sejak saat itu, kasus ini bergulir dan menjadi perhatian banyak masyarakat di Aceh. 

"Atas dasar itu, Kejati Aceh pada tahun 2009 mulai mendalami dan melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur korupsi".

MaTA menyebutkan, anggaran untuk pengadaan Alkes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2008 dengan pagu Rp 17,6 milyar. Dalam proses pengadaan, panitia pengadaan melakukan mark-up (penggelembungan harga) dari harga yang sebenarnya yang hanya Rp 11 miliar sehingga menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp 7,4 miliar. Sedangkan pagu anggaran untuk pengadaan Kardiologi sebesar Rp 39 miliar dan potensi kerugian Rp8,2 miliar.

Lebih lanjut dijelaskan, pada Juli 2014, Kejati Aceh meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Saat itu, Direktur RSUZA, dr. TM, Sp.OG., dan Kepala Bagian Sublayanan dan Program RSUZA, T, ditetapkan sebagai tersangka. 

Berdasarkan monitoring MaTA, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perjalanan waktu, kasus ini terkesan berjalan di tempat sehingga pada Juni 2018 silam, KPK mensupervisi kasus tersebut. 

"Dalam pernyataanya, Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Fikri menyampaikan, kasus tersebut menjadi prioritas dalam penyidikan dan berkomitmen mengawal sampai ke tahapan penuntutan".

Setelah disupervisi KPK, tepat pada Oktober 2018 Kejati Aceh menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus pengadaan Alkes tersebut. Yaitu Ketua Pelelangan Pengadaan, SU, S.Pd., M.Kes., dan Sekretarisnya, M. Selain itu, Kejati Aceh juga menetapkan Kuasa Direktur CV Mutiara Indah Permai, BI, sebagai tersangka.  

MaTA menilai penetapan tersangka baru ini semakin menguatkan adanya unsur korupsi dalam kasus tersebut. Namun, tepat pada 23 Januari 2018 Kejati Aceh melalui Kepala Kejati Aceh, Irdam, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pengusutan kasus indikasi korupsi pengadaan Alkes CT-Scan dan Kardiologi di RSUD Zainol Abidin dihentikan.

"Dasar pertimbangannya adalah karena aktor yang diduga terlibat telah mengembalikan kerugian negara, sehingga Kejati Aceh tidak menemukan lagi adanya unsur korupsi dalam kasus tersebut, khususnya unsur kerugian negara".

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Hebat Tanpa Korupsi ialah MaTA, LBH Banda Aceh, Balasi Syura Ureung Inoeng Aceh (BSUIA), Forum LSM Aceh, Walhi Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Katahati Institute, Aceh Institute, Yayasan HAkA, dan Komunitas Kanot Bu.[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.