16 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Korsupgah KPK, Perhatikan Hal Ini Terkait Praktik Korupsi di Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 11 July 2018 20:30 WIB

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, 5 Juli 2018. @ANTARA/Reno Esnir
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, 5 Juli 2018. @ANTARA/Reno Esnir

JAKARTA - Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi di Aceh.

“Di Aceh, kita punya banyak kendala,” kata Koordinator Korsupgah KPK, Asep Rahmat Suwandha, dalam diskusi Korsupgah di KPK, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Misalnya, kata Asep, untuk pengadaan barang dan jasa, “Walaupun dia secara organisasi sudah mandiri, tetapi orang di dalam yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu belum sepenuhnya menjadi pegawai negeri, sehingga masih ada risiko intervensi dari pihak-pihak yang lain".

Selain itu, tidak terjadinya sinkronisasi antara sistem perencanaan yang sudah dibuat dan praktik di lapangan juga menjadi salah satu kendala utama.

"Misalnya, untuk pengelolaan APBD. Dia sudah punya sistem perencanaan. Namun, dalam praktiknya, khusus misalnya untuk anggaran 2018, kemarin ada masalah," ujar Asep.

Asep mengungkapkan, terjadi ketidaksepakatan antara Gubernur Aceh dan DPR Aceh untuk APBA tahun 2018, sehingga anggaran tersebut tidak dikeluarkan secara penuh, dan tidak melalui Qanun/Peraturan Daerah, melainkan Peraturan Gubernur (Pergub).

"Kenapa ini terjadi? Karena ada ketidaksepakatan antara DPRA dan Gubernur sampai batas waktu yang tidak ditentukan," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa Aceh justru merupakan provinsi atau wilayah provinsi yang pertama kali dimasuki KPK dalam pelaksanaan program pencegahan atau koordinasi program supervisi pencegahan di Indonesia.

Asep mengatakan, kalau dilihat secara keseluruhan, koordinasi pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Aceh dengan Korsupgah, secara persentatif masih di atas rata-rata nasional.

Rata-rata persentase koordinasi pencegahan korupsi di Indonesia adalah 31,59 persen, sementara khusus untuk Provinsi Aceh persentasenya mencapai 44 persen.

"Dari sisi pemenuhan sistem pencegahan sebenarnya sudah di atas rata-rata," ujar Asep.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pencegahan praktik korupsi sebetulnya tidak dapat dilakukan secara satu arah, tetapi harus melalui proses timbal-balik yang positif antara KPK dan pemerintah daerah.

"Pencegahan butuh komitmen kedua belah pihak. Jadi, tidak bisa hanya KPK-nya yang masuk, tetapi daerahnya ogah-ogahan," ujar Febri.[] Sumber: bisnis.com/Rahmad Fauzan

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.