26 September 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


KPK: Kepala Daerah Harus Patuhi SE untuk Memecat 2.357 PNS Koruptor

...

  • OKEZONE
  • 13 September 2018 18:30 WIB

ilustrasi. @okezone
ilustrasi. @okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para kepala daerah mematuhi surat edaran (SE) baru dikeluarkan Mendagri, yakni dengan memecat 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Kepala daerah mestinya mematuhi aturan yang berlaku dan penegasan di SE (Surat Edaran) tersebut agar segera memberhentikan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah divonis bersalah melakukan korupsi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah lewat pesan singkatnya, Kamis, 13 September 2018.

SE tersebut ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo pada 10 September 2018. Surat tersebut ditujukan untuk bupati dan wali kota di seluruh Indonesia dengan nomor SE 180/6867/SJ. 

Dalam SE itu, tertulis bahwa tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi tegas bagi yang melakukan, khususnya dalam hal ini ASN, untuk memberikan efek jera.

Poin kedua surat tersebut bertuliskan memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Dengan terbitnya SE itu, maka surat edaran lama dengan nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Reporter: Arie Dwi Satrio.[] Sumber: okezone.com

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.