21 August 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


KPU, DPRK dan Bupati Aceh Utara Digugat ke PTUN

...

  • PORTALSATU
  • 09 August 2018 21:00 WIB

Foto: dok. Agustiar
Foto: dok. Agustiar

LHOKSEUMAWE – Agustiar, salah seorang peserta seleksi calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara periode 2018-2023, menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, DPRK dan Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Gugatan itu terkait SK KPU RI tentang Pengangkatan Anggota KIP Aceh Utara masa jabatan 2018-2023.

“Pasalnya, salah seorang komisioner KIP Aceh Utara berstatus PNS tidak melampirkan surat rekomendasi dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yakni Bupati Aceh Utara sejak awal atau saat pendaftaran calon,” kata Agustiar melalui keterangan tertulis diterima portalsatu.com, Kamis 9 Agustus 2018.

Menurut Agustiar, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, pasal 19 ayat (1) huruf j menegaskan, PNS yang mengikuti seleksi tersebut wajib menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran berupa surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Adapun Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Menurut Agustiar, ini bisa dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (5).

Artinya, PNS yang mengikuti seleksi calon anggota KIP itu diduga tidak memenuhi persyaratan diatur dalam PKPU 7/2018. Namun, yang bersangkutan diluluskan oleh panitia seleksi menjadi calon angota KIP, ditetapkan DPRK, di-SK-kan KPU hingga dilantik oleh bupati. Atas dasar itulah Agustiar menempuh gugatan ke PTUN.

Sebelumnya, Agustiar sudah mengirimkan surat keberatan kepada DPRK Aceh Utara terkait proses penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP 2018-2023. Tembusan surat keberatan tanggal 21 Juni 2018 itu ditujukan kepada Bupati Aceh Utara, KIP Aceh dan KPU RI. (Baca: Hasil Seleksi Calon Anggota KIP, Peserta Ini Layangkan Keberatan ke DPRK)

Menurut Agustiar, seharusnya bupati dan jajarannya juga melihat dan mengevaluasi terkait aturan lainnya. Misalnya, soal masa kerja seorang PNS yang diberikan izin harus sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian Cuti PNS.

Agustiar mengatakan, ia juga melaporkan KPU RI dan KIP Aceh Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI di Jakarta lantaran diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Soal siapa saja yang diduga bermasalah di KIP dan dilaporkan ke DKPP, Agustiar menyebutkan, “Ada beberapa orang yang bisa kita laporkan. Bukan hanya yang berstatus PNS”

Bupati diduga melawan hukum

Sementara itu, Direktur LSM Rincong Aceh,  Zainal Abidin Badar, S.H., M.Hum., menilai Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan izin kepada salah seorang anggota KIP Aceh Utara yang berstatus PNS. Pasalnya, izin atau rekomendasi berhenti sementara kepada PNS itu ditandatangani bupati usai melantik komisioner KIP tersebut.

“Ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimana tertera dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab, bupati dinilai telah melanggar aturan dengan memberikan izin di luar aturan yang berlaku,” ujar Zainal Abidin Badar dalam keterangan tertulis diterima portalsatu.com, beberapa hari lalu.

Pemberian izin oleh bupati kepada anggota KIP berstatus PNS itu dinilai tidak sesuai dengan mekanisme diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf (j) PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan PKPU tersebut, PNS yang mengikuti seleksi wajib menyampaikan surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian saat pendaftaran.

Itulah sebabnya, Zainal Abidin menduga bupati telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan izin usai melantik yang bersangkutan sebagai anggota KIP Aceh Utara.

“Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, ‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ada lima unsur yang terpenuhi dari kebijakan yang dilakukan Bupati Aceh Utara. Yakni adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan,” kata Zainal.

Selanjutnya, ada pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan bupati tersebut. Menurut Zainal, bupati juga mengetahui kalau PNS itu belum memperoleh izin darinya saat mengikuti seleksi, tapi kemudian tetap melakukan pelantikan. 

“Kita menilai perbuatan yang dilakukan Bupati Aceh Utara adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Sebab dirinya sudah mengetahui kalau bawahannya itu belum mengantongi izin. Apalagi selama mengikuti proses seleksi, dirinya (PNS itu) dapat dikatakan melanggar disiplin dengan tidak masuk kerja,” ujar Zainal.

Dosen Unimal ini melanjutkan, "Dengan pelantikan tersebut, bupati telah memberikan ruang proses seleksi secara tidak fair dan adil. Memberikan contoh yang tidak baik bagi para birokrat di Aceh Utara untuk tidak taat dan patuh dengan hukum".

Catatan portalsatu.com, pelantikan lima komisioner KIP Aceh Utara periode 2018-2023 sempat ditunda. Awalnya, dijadwalkan dilaksanakan pada 10 Juli, lalu ditunda hingga 12 Juli 2018.

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib alias Cek Mad, menjawab portalsatu.com, 10 Juli 2018, menyebutkan, “Tidak ada persoalan apapun menyangkut pelantikan KIP tersebut”. Namun, kata Cek Mad, apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil seleksi calon anggota KIP itu, silakan layangkan kepada KPU RI atau DKPP.

Bupati mengatakan itu saat ditanya tentang salah seorang calon anggota KIP Aceh Utara terpilih diduga berstatus PNS belum memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). "Maka siapa saja yang keberatan silakan sampaikan ke sana (DKPP), artinya bukan saya yang dituntut. Izin dari saya terhadap salah seorang pegawai tersebut yaitu 14 hari setelah pelantikan baru dikeluarkan. Berdasarkan undang-undang apabila seseorang itu PNS dan jika diajukan maka kita harus memberikan izin untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu," ujar Cek Mad. (Baca: Tunda Pelantikan Komisioner KIP, Ini Kata Bupati Aceh Utara)[](Fazil/rel)

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.