26 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


KUA PPAS Aceh Utara 2019 Belum Ada Titik Temu, BEM: Ini Kebiasaan Buruk

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 14 November 2018 18:00 WIB

Muslem Hamidi. Foto: istimewa
Muslem Hamidi. Foto: istimewa

LHOKSEUMAWE – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM Unimal) menilai birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara masih buruk. Hal itu terlihat dari belum adanya titik temu dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Aceh Utara tahun 2019.

Baca juga: KUA-PPAS Aceh Utara 2019: Mengapa Belum Ada Titik Temu?

"Pembahasan Rancangan KUA-PPAS itu kan sudah ada pedomannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), pemerintah daera tinggal berpedoman di sana. Semua tahapan dan jadwalnya sudah sedemikian rupa dibuat agar pemda bisa lebih efektif dan optimal dalam menyusun dan mengelola keuangan dan belanja daerah," kata Ketua Demisioner BEM Unimal, Muslem Hamidi, kepada portalsatu.com, Rabu, 14 November 2018.

Muslem melanjutkan, "Akan tetapi, kita melihat kejadian seperti ini (pembahasan Rancangan KUA-PPAS Aceh Utara berlarut-larut) hampir setiap tahun terjadi. Meskipun waktu yang diberikan masih tersisa sampai akhir bulan November. Ini sudah menjadi kebiasaan buruk. Kita terlalu suka untuk menyelesaikan tugas tersebut di akhir masa waktu yang diberikan. Ini menandakan birokrasi dan tata kelola pemerintahan Aceh Utara masih buruk”.

Menurut Muslem, kebiasaan buruk tersebut harus segera diubah oleh Pemkab Aceh Utara ke depan. Pasalnya, apabila pembahasan APBD, dalam hal ini KUA-PPAS Aceh Utara selalu dibahas dalam keadaan terburu-buru, maka hasilnya tidak akan baik.

“Hasilnya tidak akan baik karena diburu deadline, sehingga pembahasannya kerap tanpa kajian dan ketelitian dari para anggota DPRK dengan optimal. Di sini kita berharap peran DPRK dalam mengawasi anggaran agar bisa tepat sasaran, sehingga apa diperlukan dan dibutuhkan masyarakat Aceh Utara bisa terpenuhi,” ucap Muslem.

Lihat pula: Mengapa Dewan dan Bupati Belum Sepakati KUA-PPAS Aceh Utara 2019? Ini Kata Ayahwa dan Zubir HT

Padahal, lanjut Muslem, Bupati Aceh Utara saat ini sudah menjabat dua periode. Artinya, sudah lebih menguasai perihal apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga APBK itu bisa dengan lebih mudah jika benar-benar ingin diperuntukkan demi kebutuhan pembangunan dan masyarakat.

“Belum lagi secara politik Pemerintah Aceh Utara, eksekutif dan legislatif juga diuntungkan karena perwakilan DPRK itu didominasi oleh kader-kader partai yang sama dengan bupati dan wakil bupati. Maka sudah seharusnya pembahasan anggaran apapun akan lebih mudah dimusyawarahkan dan diambil kesimpulan bersama, tentunya sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Namun yang terlihat sepertinya tidak terbangun komunikasi yang bagus di antara keduanya. Kita berharap ke depan janganlah seperti ini lagi,” pungkas Muslem Hamidi.

 

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2019 menurut Permendagri Nomor 38 Tahun 2018:

- Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD (paling lambat minggu II bulan Juli 2018)

- Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (paling lambat minggu I bulan Agustus 2018)

- Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA  SKPD dan RKA-PPKD

Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (paling lambat minggu II bulan Agustus 2018)

- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD (paling lambat minggu I bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan paling lambat minggu III September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu)

- Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah (paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, tepatnya 30 November 2018)

- Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama)

- Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur)

- Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (paling  lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

- Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)

- Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir Desember (31 Desember)

- Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan).[]

Baca juga: Dewan Ketuk Palu RAPBK Abdya 2019 Rp976,7 Miliar

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.