26 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


KUA-PPAS Aceh Utara 2019: Mengapa Belum Ada Titik Temu?

...

  • PORTALSATU
  • 14 November 2018 14:30 WIB

ilustrasi. Foto: istimewa/net
ilustrasi. Foto: istimewa/net

LHOKSEUMAWE - Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Aceh Utara tahun 2019 dikabarkan macet lantaran belum ada titik temu soal alokasi 'dana aspirasi dewan'.

Informasi dihimpun portalsatu.com dari sejumlah sumber, Rabu, 14 November 2018, Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara sudah beberapa kali membahas bersama Rancangan KUA-PPAS 2019, di gedung dewan, siang dan malam.

"Terakhir kedua belah pihak duduk bersama, Senin kemarin, siang sampai menjelang Magrib. Masih buntu, belum berhasil mencapai kata sepakat. Dan belum ada kepastian apakah pembahasan akan dilanjutkan atau tidak, belum ada jadwal baru," kata sumber yang menolak disebutkan namanya, Rabu pagi.

Menurut sumber itu, bupati melalui TAPK belum bersedia menampung kegiatan usulan pihak DPRK melalui 'dana aspirasi' untuk dialokasikan dalam tahun anggaran 2019. Pasalnya, usulan dewan itu tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan PPAS 2019.

"Sedikit pun tidak ada ('dana aspirasi dewan' dalam RKPD dan Rancangan PPAS 2109). Bahkan, sudah tiga tahun (dengan 2019) nihil. Sementara tahun 2019 merupakan tahun terakhir (masa jabatan DPRK 2014-2019)," ujar sumber di DPRK Aceh Utara.   

Sumber itu melanjutkan, "Setiap diusulkan oleh dewan, selalu ada saja dalih dari TAPK. Misalnya, tidak bisa ubah lagi RKPD. Padahal (bisa diubah), yang penting ada kesepakatan bersama. Lagi pula, (yang diusulkan dewan) bukan usulan baru, karena seharusnya bisa dimasukkan kembali usulan yang sudah dibahas dan disepakati bersama dalam rancangan anggaran 2018 namun saat itu terpaksa dibatalkan karena anggaran diprioritaskan untuk bayar utang".

Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz, S.H., M.M., mengakui sampai saat ini KUA-PPAS 2019 belum disepakati kedua belah pihak dan pembahasan kini terhenti sementara. "Karena belum ada kesepakatan kedua pihak, rapat ditunda. Mungkin (badan musyawarah) dewan akan duduk, dan hasilnya kita tunggu bagaimana selanjutnya," kata Abdul Aziz diwawancarai portalsatu.com, Rabu pagi.

"Kami masih menunggu, kapan (pembahasan bersama akan) dilanjutkan. Mudah-mudahan pembahasan lanjutan bisa menghasilkan sesuatu yang memberi keuntungan bagi masyarakat Aceh Utara," ujar Abdul Aziz yang juga Ketua TAPK Aceh Utara.

Abdul Aziz menjelaskan, program dan kegiatan yang sudah dimasukkan pihak eksekutif dalam RKPD dan Rancangan KUA-PPAS 2019 untuk melaksanakan visi dan misi bupati-wakil bupati. "Visi dan misi ini kan dikaitkan dengan program prioritas, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kemudian juga, bagaimana dengan kewajiban-kewajiban (tahun 2017) yang belum terselesaikan. Kita harapkan tahun 2019 semua kewajiban itu tuntas. Maka dalam pembahasan kita harapkan (kepada dewan) dapat titik temu," katanya.

Ditanya mengapa belum ada titik temu dengan dewan, apakah terkait 'dana aspirasi', Abdul Aziz mengatakan, "Mungkin program dan kegiatan yang diajukan ini ada beberapa yang masih terjadi perbedaan. Maka perlu dilihat kembali dan dibahas bersama".

Menurut Abdul Aziz, Pemkab Aceh Utara belum menerapkan e-Planning secara menyeluruh. "Kita masih menuju e-Planning, belum kita terapkan 100 persen," ujarnya.

Namun, kata Abdul Aziz, tahapan perencanaan dan penganggaran kegiatan-kegiatan untuk 2019 sudah dilakukan sesuai ketentuan berlaku, mulai dari Musrenbang, penyusunan RKPD hingga Rancangan KUA-PPAS 2019.

"Semua sudah dibahas. Namun, ketika pembahasan dua pihak (terhadap Rancangan KUA-PPAS), itu kan membutuhkan berbagai data. Yang pertama, apabila ada peraturan yang lebih tinggi (dari pemerintah pusat tentang perincian APBN 2019) yang memberi penambahan atau pengurangan anggaran (transfer kepada daerah). Maka sesuai pertanyaan dewan saat pembahasan: apakah bisa dilakukan perubahan KUA- PPAS," katanya.

"Kalau ada penambahan anggaran (alokasi pendapatan transfer dari pusat kepada daerah) otomatis itu harus dilakukan perubahan bersama, Banggar (DPRK) dan TAPD duduk bersama membahas, nanti teken bersama perubahan KUA PPAS, dan itu dimungkinkan secara aturan," ujar Abdul Aziz.

Jika dilakukan perubahan Rancangan KUA-PPAS, akan membuka peluang dimasukkan usulan kegiatan baru? "Bukan usulan baru, tetapi karena ada perubahan itu akan dilihat saat pembahasan, dan mudah-mudahan bisa mencapai kata sepakat," kata Sekda Aceh Utara ini.

Abdul Aziz mengakui sesuai ketentuan batas akhir persetujuan bersama Rancangan Qanun APBK 2019 pada 30 November 2018, sementara pembahasan Rancangan KUA-PPAS hingga kini belum mencapai kata sepakat. "Dengan kata lain sebulan sebelum tahun anggaran baru (RAPBK) harus disetujui bersama. Mudah-mudahan kita dan DPRK bisa memahami bersama, dengan jadwal yang ada (sisa waktu), bisa nggak ini kita selesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A. Jalil, tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya, Rabu siang, saat dihubungi portalsatu.com untuk konfirmasi terkait pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2019 dikabarkan macet lantaran belum ada titik temu soal alokasi 'dana aspirasi'.

Sebelumnya, menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, 9 November 2018, Ismail A. Jalil alias Ayahwa, mengakui untuk anggaran 2019 belum ada alokasi dana/program aspirasi dewan. "Untuk 2019 belum, ya, belum ada," kata Ayahwa.

Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., dikonfirmasi terpisah saat itu mengatakan, "Belum ada pembahasan aspirasi selama saya ikut serta dalam rapat". (Baca: Mengapa Dewan dan Bupati Belum Sepakati KUA-PPAS Aceh Utara 2019? Ini Kata Ayahwa dan Zubir HT)[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.