24 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


KUA PPAS Aceh Utara Belum Disepakati, RAPBK 2018 Molor

...

  • PORTALSATU
  • 28 November 2017 16:00 WIB

Foto: ilustrasi. @istimewa
Foto: ilustrasi. @istimewa

LHOKSEUMAWE – DPRK dan Bupati Aceh Utara ternyata sampai sekarang belum menyepakati Kebijakan Umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2018. Kondisi ini membuat penyampaian, pembahasan dan persetujuan bersama Rancangan Qanun APBK (RAPBK) 2018 molor.

“KUA PPAS saja belum disepakati bersama,” kata satu sumber di lingkungan Pemerintah Aceh Utara saat portalsatu.com menanyakakan tentang RAPBK 2018, Selasa, 28 November 2017, siang.

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara H. Abdul Mutaleb alias Taliban mengakui, pihaknya bersama bupati belum menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) KUA PPAS 2018. “Hasil pembahasan di Banggar (Badan Anggaran DPRK) waktu itu, diminta kepada TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten) untuk menyempurnakan Rancangan KUA PPAS. Kita sedang menunggu hasil penyempurnaan itu,” ujar Taliban dihubungi melalui telepon seluler, Selasa, sekitar pukul 14.35 WIB.

Taliban meminta TAPK Aceh Utara segera menyerahkan hasil rasionalisasi Rancangan KUA PPAS 2018 ke DPRK. “Secepatnya, agar bisa duduk kembali kedua belah pihak (Banggar DPRK dan TAPK). Setelah itu akan dijadwalkan rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama KUA PPAS, sehingga TAPK bisa menyusun dan menyampaikan RAPBK ke dewan,” katanya.

Informasi diperoleh portalsatu.com, Banggar DPRK mengembalikan Rancangan KUA PPAS 2018 kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara untuk dirasionalkan kembali. “Sudah (dirasionalkan), tinggal diserahkan ke dewan. Tapi itu (yang menyerahkan ke DPRK) ranah Bappeda karena masih KUA PPAS,” ujar Kepala BPKK, Muhammad Nasir lewat telepon seluler, Selasa, sekitar pukul 14.40 WIB.

“Sebenarnya itu (Rancangan KUA PPAS) bukan dikembalikan (ke TAPK), tapi diminta untuk disesuaikan, karena ada beberapa pendapat (usulan) hasil pembahasan dengan dewan. Selain itu, penyesuaian kembali plafon pendapatan, karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat berkurang lebih 40 miliar, tapi saya tidak ingat secara persis angkanya karena sedang tidak pegang data,” kata Nasir.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Utara Zulkifli dihubungi portalsatu.com, Selasa, sekitar pukul 14.45 WIB, tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya.

Taliban dan Nasir mengakui, penyampaian, pembahasan dan persetujuan bersama RAPBK 2018 molor dari jadwal yang diatur dalam Permendagri, karena sampai sekarang KUA PPAS belum disepakati bupati dan DPRK.

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, kepala daerah dan DPRD harus menyepakati KUA PPAS pada akhir Juli 2017. Selanjutnya, kepala daerah harus menyampaikan Rancangan Perda (Aceh: Qanun) tentang APBD kepada DPRD paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah harus dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2018.

Artinya, RAPBK Aceh Utara 2018 seharusnya sudah disampaikan ke DPRK pada akhir September lalu, dan persetujuan bersama paling lambat pada 30 November 2017. Sementara yang terjadi di Aceh Utara, KUA PPAS 2018 sampai hari ini belum disepakati bersama. Padahal, Rancangan KUA PPAS itu sudah disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf dalam rapat paripurna istimewa DPRK, 25 Juli lalu. (Baca: Sidom Peng Serahkan KUA PPAS 2018, Cek Mad Sampaikan LKPj AMJ)[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.