26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Terkait Permohonan Abdullah Puteh Dikabulkan
Kuasa Hukum Abdullah Puteh: KPU Tidak Berwenang Minta Klarifikasi Bawaslu

...

  • Rino
  • 14 August 2018 11:40 WIB

Abdullah Puteh usai sujud syukur setelah sidang putusan Panwaslih Aceh, 9 Agustus 2018. @dok. portalsatu.com/Fazil
Abdullah Puteh usai sujud syukur setelah sidang putusan Panwaslih Aceh, 9 Agustus 2018. @dok. portalsatu.com/Fazil

BANDA ACEH - Kuasa Hukum Abdullah Puteh, Imran Mahfudi, S.H., M.H., mengatakan, pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari KIP Aceh perihal surat KPU RI yang meminta agar pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh ditunda sampai adanya penjelasan resmi dari Bawaslu terkait hal tersebut. 

Surat KIP Aceh itu diterima salah seorang pengacara Abdullah Puteh lainnya, Darwis, S.H., Senin, 13 Agustus 2018. "Sudah, sudah kami terima kemarin," ungkap Imran Mahfudi dihubungi portalsatu.com, Selasa, 14 Agustus 2018, pagi. 

Menurut Imran, surat tersebut pada dasarnya tidak berimbas terhadap putusan Panwaslih Aceh atas kliennya. Pasalnya, kata dia, KPU tidak memiliki kewenangan meminta KIP menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh yang mengabulkan permohonan Abdullah Puteh untuk diterima sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019. 

"Mereka tidak punya kewenangan untuk meminta klarifikasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Putusan Panwaslih Aceh wajib dilaksanakan oleh KIP Aceh, dan tidak ada upaya hukum di situ," kata Imran. 

Imran menjelaskan, Bawaslu (di Aceh: Panwaslih) secara undang-undang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu, dan putusannya berkekuatan hukum tetap. Hal itu, kata dia, sesuai ketentuan pasal 469 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Oleh karena itu, menurut Imran, KIP Aceh seharusnya melaksanakan putusan Panwaslih yang mengabulkan permohonan kliennya untuk menjadi peserta Pemilu 2019, paling lambat tiga hari kerja sejak putusan ditetapkan. 

Baca juga: Panwaslih Aceh Kabulkan Permohonan Abdullah Puteh 

Imran menambahkan, ia akan berkonsultasi dengan kliennya terlebih dahulu mengenai rencana melaporkan KIP Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika tidak melaksanakan putusan Panwaslih tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Tharmizi, mengatakan, pihaknya akan menyurati Panwaslih Aceh dan Abdullah Puteh untuk memberitahukan tentang surat KPU RI. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta KIP Aceh menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh yang mengabulkan permohonan Abdullah Puteh untuk diterima sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019. 

"Sudah kita bahas. Tinggal kita buat berita acara. Intinya, kita sudah dapat surat KPU, yang mana kita diminta menunda, bukan untuk membatalkan pelaksanaan putusan Panitia Pengawas Pemilihan. (Menunda pelaksanaan) sampai KPU mendapat penjelasan resmi dari Bawaslu RI," ujar Tharmizi dihubungi portalsatu.com, Minggu, 12 Agustus 2018. (Baca: Diminta KPU Menunda Pelaksanaan Putusan Panwaslih, Ini Langkah KIP Aceh)

Lihat pula:

Ini Kata Dosen Hukum Tata Negara Unimal Soal Putusan Panwaslih Aceh

Praktisi Hukum Rahmat Hidayat: Panwaslih Aceh Dapat Diadukan ke DKPP

MaTA: KIP Tak Perlu Menjalankan Putusan Panwaslih Aceh

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.