19 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti Mengejutkan ke MK

...

  • PORTALSATU
  • 10 June 2019 23:25 WIB

Tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 yang dipimpin Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana itu langsung diterima staf MK. Foto/Istimewa/Dok
Tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 yang dipimpin Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana itu langsung diterima staf MK. Foto/Istimewa/Dok

JAKARTA - Tim Kuasa Hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 menyambangi kantor Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki berkas permohonan sengketa perkara hasil Pilpres 2019. Mereka juga membawa bukti yang mengejutkan dan selama ini belum pernah diungkap ke publik. 

Tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana itu langsung diterima oleh staf MK saat memberikan perbaikan berkas permohonan laporan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

Bambang menjelaskan, kehadirannya ke kantor MK mengacu pada peraturan MK terutama peraturan MK Nomor 4 Tahun 2019 dengan menggunakan hak konstitusional untuk melakukan perbaikan berkas.

"Menurut aturan PMK Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 3, setelah permohonan diperbaiki, diregistrasi baru boleh di-upload. Itu pasalnya begitu. Dan kami mengusulkan untuk mengikuti peraturan MK. Jadi Inshaallah teman-teman bisa mendapatkan permohonan yang sudah direvisi melalui laman MK setelah permohonan perbaikan itu diregistrasi," kata Bambang di kantor MK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019.

Selain itu, Bambang juga menjelaskan bahwa dalam perbaikan berkas itu pihaknya membawa bukti yang menghebohkan, yakni paslon Capres dan Cawapres nomor urut 01 yakni Joko Widodo (Jokowi) dan KH Maruf Amin dapat didiskualifikasi lantaran telah melanggar peraturan yang ada.

"Salah satu yang menarik, kami memasukkan salah satu argumen yang menurut kami, harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," tutur Bambang.

Sebab lanjut Bambang, dari awal pendaftaran Capres dan Cawapres hingga saat ini, Cawapres nomor urut 01 yakni Maruf Amin masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua bank milik pemerintah. "Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, seorang calon atau bakal calon dia harus menandatangani satu informasi atau keterangan, di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan," ungkapnya.

"Karena seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN. Kami cek itu berulang kali dan kami memastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi ada pelanggaran yang sangat serius," sambungnya.

Bambang mengatakan, perbaikan permohonan mengandung sejumlah argumentasi utama serta bukti-bukti pendukung di antaranya video, dokumen surat termasuk di antaranya form C1, dan bukti pendukung lainnya.

Lebih jauh Bambang menambahkan, argumentasi hukum yang diajukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Dalam argumen kualitatif, tim kuasa hukum mendalilkan paslon 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin melakukan kecurangan pemilu (electoral fraud) bersifat TSM yaitu penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power) dan penyalah gunaan sumber daya dan sumber dana negara (misuse of state resources).

"Dengan menggunakan posisinya sebagai presiden petahana, Paslon 01 menggunakan semua resourses. Sepintas tampak biasa dilakukan berdasarkan hukum sehingga terkesan absah, akan tetapi bila dikaji lebih dalam terlihat tujuannya adalah mempengaruhi pemilih memenangkan Pilpres 2019," kata Bambang.

Bambang merinci, terdapat lima bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01, yakni Penyalahgunaaan APBN dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN, Ketidaknetralan Aparatur Negara seperti Polisi dan intelijen, Pembatasan Kebebasan Media dan Pers, serta Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum.

"Kecurangan TSM adalah pelanggaran yang sangat prinsipil dan mendasar atas amanah pemilu jurdil sebagaimana diamanahkan berdasarkan Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945," tuturnya.

Terkait argumen kuantitatif, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi melihat penggelembungan suara dan pencurian suara hampir merata di 34 provinsi Indonesia, akan tetapi jumlah yang cukup masif terjadi di Pulau Jawa.

"Pencurian dan penggelembungan suara dijalankan melalui DPT siluman, manipulasi dokumen C1, dan manipulasi entry data Situng. Dengan dokumen dan saksi yang kuat itu kami yakin akan memenangkan gugatan sengketa hasil Pilpres," tandasnya.

Reporter: Puguh Hariyanto.[]Sumbersindonews.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.