12 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Lhokseumawe
KUPA-PPASP 2019 dan KUA-PPAS 2020 Belum Tuntas, Wali Kota Harus Evaluasi TAPK

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 08 August 2019 11:00 WIB

Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa
Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa

LHOKSEUMAWE - Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, diminta mengevaluasi Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) yang sampai saat ini belum menyelesaikan penyusunan Rancangan KUPA-PPASP Tahun 2019 dan KUA-PPAS 2020. Sementara DPRK Lhokseumawe diminta bersikap tegas terhadap eksekutif yang dinilai tidak patuh kepada ketentuan terkait tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD (APBK).

"Memang benar untuk KUA-PPAS (2020) disusun oleh BPKK, sementara RKPK disusun oleh Bappeda. Akan tetapi, tidak berarti keterlambatan ini bisa dimaklumi, karena proses penyusunan KUPA-PPASP (2019) tidak lagi memerlukan pembahasan RKPK karena itu sudah selesai untuk tahun anggaran 2019," ujar Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK), Muslem Hamidi, dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Kamis, 8 Agustus 2019, pagi.

Muslem melanjutkan, "Yang dilakukan saat ini kan pembahasan (penyusunan) RKPK untuk tahun 2020 sehingga untuk penyusunan KUA-PPAS terhambat dikarenakan belum ada hasil finalisasi RKPK oleh Bappeda Lhokseumawe (menindaklanjuti hasil fasilitasi penyempurnaan) dari Bappeda Aceh".

Oleh karena itu, menurut Muslem, Wali Kota Lhokseumawe seharusnya mengevaluasi kinerja Bappeda dan BPKK. Pasalnya, kata dia, apapun argumentasi yang disampaikan Bappeda dan BPKK, tapi keduanya telah melakukan tindakan yang tidak patuh terhadap ketentuan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020. 

"Keterlambatan penyusunan KUA-PPAS sehingga belum diserahkan kepada DPRK merupakan perbuatan yang tidak tertib administrasi dan tidak menjalankan instruksi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019," kata mantan Ketua BEM Unimal itu.

Muslem menambahkan, "Kita mendesak wali kota segera mengevaluasi kinerja TAPK agar pembahasan KUA-PPAS bisa berjalan tepat waktu, dan melahirkan kebijakan yang menyentuh persoalan kebutuhan yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Lhokseumawe".

Selain itu, Muslem meminta DPRK bersikap tegas dengan mengambil langkah cepat agar pembahasan KUA-PPAS 2020 bisa berjalan dengan waktu normal. Seharusnya, kata Muslem, DPRK bisa belajar dari kejadian tahun lalu di mana saat persetujuan terhadap Rancangan Qanun APBK Lhokseumawe dilakukan pada malam hari karena waktu yang sudah terdesak. 

"DPRK harus melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan ini agar jangan lagi terulang. DPRK harus tegas, karena alasan keterlambatan yang disampaikan BPKK tidak tepat apabila proses KUPA-PPASP (2019) terlambat dikarenakan RKPK, kecuali untuk KUA-PPAS 2020. Dan alasan itu juga tidak bisa ditolerir oleh DPRK. Sejauh perbuatan tidak patuh terhadap Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tidak dipatuhi oleh TAPK maka DPRK seharusnya sudah bisa melakukan tindakan tegas, karena ini tidak bisa ditolerir," tegas Muslem.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe belum menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 kepada DPRK. Padahal, menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, Kepala Daerah harus menyampaikan Rancangan KUA-PPAS 2020 kepada DPRD paling lambat minggu II Juli, dan kesepakatan bersama paling telat minggu II Agustus 2019.

Baca juga: Ini Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2020 Menurut Permendagri 33/2019

Informasi dihimpun portalsatu.com, Rabu, 7 Agustus 2019, menyebutkan Wali Kota Lhokseumawe belum menyampaikan Rancangan KUA-PPAS 2020 kepada DPRK lantaran belum selesai disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK). BPKK Lhokseumawe belum merampungkan tugasnya karena masih menunggu Bappeda menuntaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Kota (RKPD/RKPK) 2020 sebagai dasar penyusunan Rancangan KUA-PPAS.

Kepala Bappeda Lhokseumawe, Salahuddin, mengatakan, pada tahun anggaran sebelumnya, penyusunan RKPD sampai Rancangan KUA-PPAS ditangani Bappeda. “Namun, sesuai Permendagri baru, penyusunan KUA-PPAS 2020 di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/Kota atau BPKK). Kami cuma menyusun RKPD. Coba konfirmasi BPKAD, karena penyusunan KUA-PPAS di sana,” ujar Salahuddin menjawab portalsatu.comlewat telepon seluler, Rabu siang.

Salahuddin menyebutkan, Bappeda sudah menyusun RKPD 2020. “Namun demikian, RKPD tersebut masih perlu penyempurnaan menindaklanjuti hasil fasilitasi penyempurnaan dari Kantor Gubernur C.q. Bappeda Aceh,” katanya. Salahuddin mengaku sudah dua hari tidak masuk kantor lantaran kurang sehat akibat kelelahan.

Sekretaris BPKK Lhokseumawe, Ridwan, dikonfirmasi terpisah, Rabu siang, mengatakan Rancangan KUA-PPAS 2020 dalam proses penyusunan. Untuk dapat merampungkan penyusunan Rancangan KUA-PPAS, kata dia, pihaknya sedang menunggu RKPD 2020 yang sedang tahap finalisasi di Bappeda.

Selain KUA-PPAS 2020, Wali Kota Lhokseumawe juga belum menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2019 kepada DPRK.

Sekretaris BPKK Lhokseumawe, Ridwan, menyebutkan pihaknya tengah menyelesaikan penyusunan Rancangan KUPA-PPASP 2019 agar dapat disampaikan kepada dewan. “Dalam proses, hampir selesai (penyusunan KUPA-PPASP 2019),” ujar mantan Sekretaris Bappeda Lhokseumawe itu. 

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD 2019 sebagaiman diatur dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan PPASP harus dilakukan paling lambat minggu II Agustus 2019.[]

Lihat pulaWali Kota Lhokseumawe Belum Sampaikan KUA-PPAS 2020, Pon Cek: Kita Prihatin!

KUA-PPAS 2020 Belum ke DPRK, Wakil Wali Kota Lhokseumawe: Sekarang i-Ren

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.