31 March 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Aceh Utara
‘Kuras’ Anggaran Daerah Rp250 Juta, MaTA: Hasil Pansus Migas DPRK Mengecewakan!

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 21 August 2019 16:30 WIB

Hafidh. Foto: dok. portalsatu.com
Hafidh. Foto: dok. portalsatu.com

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyatakan Laporan Hasil Kerja Pansus Migas DPRK Aceh Utara sangat mengecewakan. Padahal, pansus dengan masa kerja sejak Februari sampai Juli 2019 itu telah “menguras” anggaran daerah mencapai Rp250 juta.

“Jika cuma itu hasil pansus, tentu sangat mengecewakan publik, karena (Pansus Migas DPRK) tidak memperoleh informasi-informasi baru,” kata Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MaTA, Hafidh, kepada portalsatu.com lewat telepon seluler, Rabu, 21 Agustus 2019, siang.

Itulah sebabnya, kata Hafidh, sejak awal MaTA menyatakan sikap menolak dibentuknya Pansus Migas DPRK Aceh Utara lantaran fokus kerjanya terkesan mengambang alias tidak jelas. “Jika itu hasilnya, cukup dengan kerja dewan yang sudah ada, tanpa harus membentuk pansus. Karena ketika dibentuk pansus justru 'menguras' anggaran daerah,” ujar Hafidh setelah membaca rekomendasi dalam Laporan Hasil Kerja Pansus Migas DPRK Aceh Utara yang diberitakan portalsatu.com.

Hafidh menilai poin-poin rekomendasi dalam Laporan Hasil Kerja Pansus Migas itu masih sangat normatif. Terkait CSR, misalnya, pansus gagal mendapatkan data pengelolaan dana tersebut dari perusahaan migas yang beroperasi di Aceh Utara. “Artinya, kekuatan pansus ini seperti prediksi awal, tidak akan menghasilkan apa-apa (informasi baru) terkait dengan CSR,” katanya.

Adapun bunyi poin nomor enam rekomendasi Pansus Migas itu “Besaran dan pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility) oleh perusahaan ekspliotasi perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab yang dapat diketahui oleh Pemerintah Aceh Utara dan DPR Kabupaten Aceh Utara”.

Hafidh menilai rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa selama ini tidak ada langkah konkret dari Pemerintah dan DPR Kabupaten Aceh Utara terkait dana CSR. “Seharusnya sejak awal harus jelas soal CSR itu. Bahkan dulu pernah disusun Qanun tentang Pengelolaan Dana CSR di Aceh Utara. Nah, masa’ sampai hari ini masih ngebahas soal ini, tidak ada langkah kongkret yang dilakukan oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” ujar dia.

Dia juga menyoal poin nomor tujuh rekomendasi Pansus Migas tersebut, yang berbunyi “Perusahan eksploitasi wajib mengutamakan tenaga kerja lokal baik tenaga kerja skill dan nonskill dan memberikan pendidikan serta pelatihan di bidang Migas dan non-Migas bagi masyarakat Aceh Utara”.

“Terkait tenaga kerja lokal, apa langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Aceh Utara? Sejak jauh-jauh hari seharusnya sudah mempersiapkan tenaga kerja lokal jika memang ingin dimasukkan ke industri migas. Tetapi sampai hari ini pemerintah melalui Disnaker, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, tidak ada satu pun kebijakan daerah yang mengarahkan tenaga kerja lokal bisa dimanfaatkan oleh industri migas. Misalnya, ada qanun terkait pengaturan tenaga kerja, termasuk soal penambahan kapasitas skill bagi para pencari kerja dikhususkan ke sana, itu tidak ada langkah kongkret. Hanya mendorong perusahaan saja tanpa langkah-langkah nyata dari pemerintah ini juga tidak akan berjalan baik terkait dengan itu,” ungkap Hafidh.

‘Pertanyaan besar’

Dari 11 poin rekomendasi Pansus Migas DPRK Aceh Utara, MaTA menilai salah satunya terkesan aneh sehingga menimbulkan pertanyaan besar. Yakni, poin terakhir berbunyi “Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera meyusun Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Minyak dan Gas bumi di Aceh Utara”.

“Ini yang jadi pertanyaan besar, apa poin penting yang akan disusun dalam qanun ini, apa yang akan diatur. Karena seingat saya, sepertinya belum ada (pemerintah) kabupaten/kota yang mengatur tentang pengelolaan migas,” ujar Hafidh.

Menurut Hafidh, di Bojonegoro, Jawa Timur, pemerintah daerah setempat membuat pengaturan pengelolaan dana bagi hasil. “Ada Perda, tapi terkait pengelolaan dana bagi hasil, bukan pengelolaan migasnya. Karena pemerintah daerah tidak berwenang melakukan kontrak, dasar hukumnya terkait itu apa? Yang ada kan di sini BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) yang akan melakukan itu,” katanya. 

“Kalau pengelolaan dana bagi hasil bisa jadi, karena ada beberapa daerah yang mengatur terkait dengan dana bagi hasil. Misalnya, desa-desa atau kecamatan terdampak yang ada di ring 1, berapa persen dapat (dana bagi hasil) dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, ke sana diatur. Tapi kalau terkait dengan pengelolaan migas, saya rasa bukan kewenangannya Aceh Utara untuk mengatur itu,” pungkas Hafidh.

Diberitakan sebelumnya, Pansus Migas DPRK Aceh Utara menghabiskan dana perjalanan dinas sekitar Rp250 juta bersumber dari APBK tahun 2019. Data dalam buku Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 178 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019, belanja perjalanan dinas khusus untuk Pansus Migas Rp250 juta ditempatkan di Sekretariat DPRK (Setwan).

Hasil penelusuran portalsatu.com kepada sejumlah sumber menyebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setwan Aceh Utara juga tertulis belanja perjalanan dinas Pansus Migas Rp250 juta. “Diberikan dalam bentuk SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas),” kata satu sumber, Selasa, 20 Agustus 2019.

“Sudah habis digunakan untuk SPPD,” kata sumber lainnya dihubungi terpisah.

Ketua Pansus Migas DPRK Aceh Utara, Tgk. Junaidi alias Tgk. Juned, mengakui dana senilai Rp250 juta tersebut sudah digunakan semuanya untuk kegiatan selama masa kerja pansus, Februari hingga Juli 2019.

“Sangat lucu sekali. Dengan alokasi dana pansus Rp250 juta itu sangat sedikit. Akan tetapi, kami selaku dewan yang merupakan amanah rakyat, demi masyarakat Aceh Utara kami terus bekerja, dan bahkan setengah daripada itu ada uang pribadi yang dilaksanakan dalam kerja pansus tersebut,” ujar Tgk. Juned menjawab portalsatu.com usai rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Migas DPRK Aceh Utara di gedung dewan setempat, Selasa sore.

"Misalnya, untuk dapat mengumpulkan data-data atau tempat yang bisa diambil referensi-referensi yang ada, itu harus menggunakan dana pribadi sebenarnya, dan itu ikhlas kita laksanakan," kata Tgk. Juned.

Menurut Tgk. Juned, tidak ada penambahan anggaran untuk Pansus Migas dari alokasi Rp250 juta tersebut. “Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa banyak kegiatan yang sudah dilakukan untuk hal tersebut, sudah ada sejumlah rekomendasi yang sudah disampaikan dalam paripurna. Artinya bukan sebatas setelah kerja pansus sudah selesai, bahkan tembusannya kepada Presiden RI. Maka kita mengharapkan kepada Pemkab Aceh Utara untuk berperan aktif untuk menindaklanjuti agar benar-benar daerah kita ini mendapatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Migas itu, dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A. Jalil, didampingi Wakil Ketua I DPRK, Mulyadi CH., Wakil Ketua II DPRK, Zubir HT., dan dihadiri Asisten I Setda, Dayan Albar, Asisten III, A. Murtala, serta para Kepala SKPK Aceh Utara. Rapat paripurna tersebut tampak dihadiri 26 anggota dewan termasuk tiga pimpinan dari total 45 anggota DPRK.

Laporan Hasil Kerja Pansus Migas dibacakan Wakil Ketua Pansus, Anzir. Laporan tersebut setebal 32 halaman. Setelah memaparkan sejumlah hal secara panjang lebar, Pansus Migas menyatakan, terdapat “inti penting” yang harus segera dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara”.

Berikut “inti penting” berisi empat poin disampaikan Pansus Migas DPRK Aceh Utara kepada Pemkab Aceh Utara:

1. Mengundang Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk memperjelas kedudukan terhadap perpanjangan kontrak baru terhadap PT Pertamina Hulu Energi dan participating interes kepada PDPE (Perusahaan Daerah Pase Energi).

2. Mengundang PT Pertamina Hulu Energi untuk mempertanyakan tentang pengelolaan hasil produksi dan rehabilitasi terhadap lingkungan sekitar Cluster 1, 2, 3, 4 dan south Lhoksukon.

3. Mengundang tokoh masyarakat untuk mendapat masukan-masukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Aceh Utara.

4. Membentuk Tim Advokasi bersama terhadap sumber daya alam migas bersama dengan PD Pase Energi.

Adapun Rekomendasi Hasil Kerja Pansus Migas--yang menurut pansus--harus segera ditindaklanjuti Pemkab Aceh Utara berisi 11 poin:

1. Mendorong perubahan PP No. 23 Tahun 2015 supaya kewenangan Pemerintahan Aceh lebih kuat dan kokoh dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Aceh dan memasukkan norma baru keterlibatan Kabupaten/Kota Penghasil Migas dalam revisi PP tersebut sehingga Kabupaten Aceh Utara sebagai daerah penghasil dan menanggung akibat paling serius dari eksploitasi Migas dapat memperoleh posisi yang adil dan bermartabat.

2. PT PHE dan perusahaan eksploitasi lainnya wajib melakukan antisipasi dan pemulihan kawasan persawahan dan perkebunan masyarakat yang terimbas oleh kegiatan perusahaan.

3. Participating interest merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi kepada PD Pase Energi.

4. Mengingat akan dilakukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama kepada PT Pertamina Hulu Energi, dalam hal ini pansus mendesak Plt. Gubernur Aceh, DPRA dan BPMA untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak tersebut dengan memperhatikan kondisi di lapangan pada wilayah kerja serta tidak mengabaikan hak-hak yang diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM tentang Migas terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diatur melalui K3S.

5. Terhadap penempatan saham 1 persen yang ditawarkan oleh PDPA kepada PDPE harus ditolak, dan dipertimbangkan kembali oleh Plt. Gubernur Aceh, DPRA dan PDPA, dengan mempertimbangkan secara serius posisi Aceh Utara sebagai daerah penghasil dan penanggung akibat langsung dari eksploitasi jangka panjang tersebut.

6. Besaran dan pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility) oleh perusahaan ekspliotasi perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab yang dapat diketahui oleh Pemerintah Aceh Utara dan DPR Kabupaten Aceh Utara.

7. Perusahan eksploitasi wajib mengutamakan tenaga kerja lokal baik tenaga kerja skill dan nonskilldan memberikan pendidikan serta pelatihan di bidang Migas dan non-Migas bagi masyarakat Aceh Utara.

8. Dalam rangka perpanjangan kontrak baru, pansus merekomendasikan model kontrak berbasis model cost recovery.

9. Semua aset bekas ExxonMobil baik berupa lahan dan bagunan yang tidak lagi dipergunakan untuk operasional perusahaan supaya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh untuk dapat dipergunakan bagi kepentingan masyarakat.

10. Pansus meminta kepada PT Pertamina Hulu Energi untuk merehabilitasi seluruh lingkungan mulai dari masa Mobil Oil, ExxonMobil dan PT Pertamina Hulu Energi yang selama ini diabaikan, termasuk pencemaran limbah mercuri.

11. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera meyusun Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Minyak dan Gas bumi di Aceh Utara.

Untuk diketahui, ada sembilan anggota DPRK Aceh Utara yang menjadi Tim Pansus Migas tersebut. Yakni, Tgk. Junaidi (ketua pansus), Anzir (wakil ketua), Ismed Nur Aj. Hasan (sekretaris), Zubir HT., Ismail A. Jalil, Abdul Mutaleb, Anwar Sanusi, Asadi, dan Tantawi (anggota pansus).[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.