26 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Lamteh ke Helsinki, Mana yang Fenomenal?

...

  • MUDIN PASE
  • 14 February 2019 13:00 WIB

Alkaf. Foto: istimewa
Alkaf. Foto: istimewa

BANDA ACEH - Dosen politik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Muhammad Alkaf, mengatakan sudah hampir 15 tahun perdamaian dengan MoU Helsinki, tapi belum terlihat hal monumental untuk Aceh.

"Malah anggaran yang besar seperti menjadi kùtukan," ungkap Muhammad Alkaf saat portalsatu.com meminta pandangannya, 13 Februari 2019.

Mantan peneliti Aceh Institute ini menyebutkan, "Bila kita hendak bandingkan dengan perundingan serupa di Aceh sebelumnya dalam penyelesaian peristiwa Darul Islam Aceh, maka hal tersebut berbanding terbalik".

Diawali dengan pemulihan kembali Provinsi Aceh, yang sempat dibubarkan di tahun 1956. Setahun setelahnya maka diadakanlah pembicaraan antara wakil dari Darul Islam Aceh dengan wakil Pemerintah Pusat di Aceh, yang kemudian menyepakati gencatan senjata (ceasefire) yang dikenal sebagai Ikrar Lamteh.

"Di tahun 1959, melalui Dewan Revolusi yang mengatasnamakan Darul Islam Aceh, kemudian mengadakan dialog dengan Pemerintah Pusat, yang menghasilkan Daerah Istimewa Aceh dan kompensasi politik lainnya," jelas Alkaf yang juga mengajar sejarah.

Poin menariknya, kata Alkaf, sebesar apapun capaian dialog antara kelompok Darul Islam dengan Pemerintah Pusat itu, kemudian tidak membuat hal tersebut menjadi eksklusif, terutama secara politik bagi para perunding dari Darul Islam. "Ini juga pembeda dengan perdamaian kini," ujarnya.

"Tidak membuat kemudian, Ayah Gani, Husein Mujahid dan Hasan Saleh, sebagai tiga tokoh utama dalam perundingan itu, ataupun Hasan Aly, Ali Piyeung, Hasan Saleh dan juga Ishak Amin, sebagai aktor utama dalam perumusan Ikrar Lamteh tersebut; mengambil sepenuhnya privallage dari pekerjaan politik mereka tersebut," kata Alkaf.

"Yang harus dicatat lekat-lekat, setelah kelompok pejuang Darul Islam melakukan pembicaraan politik dengan Pemerintah Pusat, dari tahun 1957-1959, maka wujud total dari perdamaian itu diberikan sepenuhnya kepada masyarakat Aceh, melalui Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh di tahun 1962," tegasnya

Awalnya, Alkaf melanjutkan, ada nada keheranan dan kemudian bertanya-tanya, mengapa pula harus ada ‘merukunkan’ Rakyat Aceh? Bukankah yang dituntut oleh Darul Islam Aceh adalah komitmen Pemerintah Pusat?

"Belakangan barulah mahfum, bahwa Aceh memang berkonflik dengan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, di tahun 1957 dan 1959, diadakanlah pembicaraan politik antara kedua pihak yang bertikai itu. Pemilihan frasa ‘Kerukunan Rakyat Aceh’ adalah menunjukkan sebuah kesadaran yang mendalam dari para pemimpin Aceh untuk, apa yang sering disebut pada masa itu, keluar dari Darul Harb dan masuk ke Darussalam," papar pendiri Padebooks ini.

Darul Harb bukan saja dipahami sebagai pemberontakan Darul Islam Aceh itu saja, namun jauh ditarik lagi ke belakang, mulai dari Perang Aceh sampai ke Revolusi Sosial. "Konflik-konflik bersenjata itu dipahami sebagai kehancuran Aceh secara mendalam. Oleh karena itu, perlunya komitmen bersama, keinginan bersama, jabat tangan yang kokoh pula, untuk mengakhiri benar-benar segala peperangan itu, dan masuk bersama-sama ke alam damai, ke alam yang penuh keselamatan," ungkap Alkaf.

Atas dasar semangat itulah, kata Alkaf, maka penyelesaian konflik Darul Islam kemudian dibangun sedemikian rupa untuk menjadi milik bersama rakyat Aceh, bukan milik elite dari Darul Islam.

"Maka setelah Ikrar Lamteh ada dua pekerjaan besar yang dilakukan di Aceh; mengadakan Pekan Kebudayaan Aceh dan pembangunan Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam," ucap Alkaf.

Kedua hal tersebut dinilai sebagai upaya yang nyata untuk membangun narasi damai, setelah beberapa dekade, Aceh tenggelam dalam narasi perang. Kemudian Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) menyusun kembali agenda kemanusiaannya dengan khasanah yang dikandung dalam sejarahnya yang panjang. "Dan juga, dengan pembangunan Kopelma Darussalam, adalah pekerjaan mulia untuk membangun generasi baru Aceh, yaitu generasi yang akrab dengan perdamaian dan pembangunan, daripada generasi yang lebih mengenal kata perang dan dentuman bedil," kata Alkaf.

"Saya kira inilah pekerjaan rumah kita dalam memahami dan menyerap makna perdamaian, yang seharusnya tidak hanya berhenti kepada upacara belaka. Namun lebih dari itu, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun rasa memiliki perdamaian dan membangun narasi baru setelah perang. Hal yang mesti dilakukan dengan serius, demi masa depan bersama," tandas Hasyimian ini.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.