20 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


LBH Banda Aceh dan Kontras Bahas Beragam Isu Krusial dengan Komisi I DPRA

...

  • Fakhrurrazi
  • 10 September 2020 09:54 WIB

Kontras Aceh dan LBH Kota Banda Aceh melakukan audiensi dengan Komisi I DPR Aceh. [Foto: Fakhrurrazi]
Kontras Aceh dan LBH Kota Banda Aceh melakukan audiensi dengan Komisi I DPR Aceh. [Foto: Fakhrurrazi]

Dalam audiensi itu dibahas berbagai isu, mulai dari rekonsiliasi dan reparasi korban pelanggaran HAM, kekerasan terhadap anak, hingga isu pertanahan.

BANDA ACEH - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Banda Aceh melakukan audiensi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait beberapa permasalahan yang terjadi di Aceh.

Koordinator Kontras Aceh, Hendra Saputra mengatakan, salah satu tujuan pertemuan tersebut untuk meminta dukungan politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait dengan upaya-upaya yang sedang dikerjakan. 

"Salah satunya adalah upaya mendorong terwujudnya rekonsiliasi berbasis komunitas di kabupaten Bener Meriah,” kata Hendra Saputra, Rabu, 9 September 2020.

Menurut Hendra, kedatangan Kontras Aceh ke Komisi I DPRA lantaran mereka merupakan salah satu pihak yang memiliki kewenangan terkait permasalahan itu. Selanjutnya, pihaknya juga sedang mencari solusi alternatif terkait dengan upaya reparasi terhadap orang-orang yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh dan mendorong adanya proses reparasi diri korban.

“Karena itu merupakan salah satu hak yang paling penting dan DPRA punya kewenangan itu, karena DPRA punya urusan budgeting dan persoalan pengawasan supaya ini bisa berjalan maksimal,” ungkapnya.

Kemudian, audiensi dari Kontras Aceh juga bertujuan melakukan upaya advokasi terhadap mendorong adanya bentuk hukum yang lebih jera terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan seksual baik terhadap anak maupun perempuan.

Hendra menilai, perkara-perkara semacam itu tidak mungkin hanya diselesaikan dengan hukuman cambuk. Karena berdasarkan temuan kasus, setelah dilakukannya hukuman cambuk, pelaku akan selesai. Sebaliknya, pemulihan terhadap korban kekerasan tidak ada.

“Angka kasus pelecehan seksual, kekerasan, seksual berbasis perempuan dan anak itu meningkat. Dan kita melihat itu tidak mungkin hanya bisa diselasaikan dengan hukuman cambuk. Berdasarkan temuan kasus kita, pelakunya adalah orang terdekat, dan kalau orang terdekat selesai dicambuk dia akan bertemu lagi dengan korban,” tambahnya.

Menurut Hendra, selain diberikan hukuman yang berefek jera kepada pelaku, juga seharusnya diciptakan sebuah terobosan baru terhadap upaya pemulihan korban. 

“Karenakan hukum kita hari ini lebih kepada menghukum pelaku tapi meninggalkan korban, padahal masalah psikisnya mesti dipulihkan terhadap korban,” jelasnya.

Selain itu Kontras Aceh juga membahas terkait qanun pertanahan yang ada di Aceh, dan itu merupakan salah satu upaya yang sudah diperjuangkan cukup lama oleh Kontras Aceh. Pasalnya, saat ini sangat banyak terjadinya kasus-kasus terkait permasalahan tanah.

“Karena kita melihat dari Komisi I sedang melakukan proses pembahasan terkait dengan qanun pertanahan, dan ini merupakan salah satu yang sudah kita perjuangkan cukup lama,” sebut Hendra.

Hendra menambahkan, Kontras juga sekarang tengah melakukan riset kecil terkait dengan pelanggaran HAM yang berbasis SDA karena konflik Aceh, dan itu menjadi kasus yang seharusnya bisa diselesaikan. "Oleh karena itu kita butuh dukungan bersama, karena kalau kita bisa berjalan bersama kan lebih bagus," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muhammad Yunus, memberikan apresiasi kepada Kontras Aceh dan LBH Kota Banda Aceh atas audiensi tersebut. Yunus menyampaikan pihaknya juga telah membahas qanun pertanian tersebut meski harus mengulur waktu.

"Komisi I sudah membahas qanun pertanian walaupun terlambat dan kita juga sangat butuh dukungan baik itu LSM, LBH, maupun insan pers untuk menyempurnakan qanun," kata M. Yunus.

Politisi Partai Aceh ini berharap akan adanya LSM dan LBH lainnya yang bersedia bergerak layaknya langkah yang telah dilakukan oleh Kontras Aceh dan LBH Banda Aceh, sehingga bisa menindaklanjuti proses konsiliasi dan reperasi yang sudah sangat lama tertunda. []

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.