20 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Hari Buruh
LBH Banda Aceh: Pengabaian Hak Buruh Masih Merajalela

...

  • PORTALSATU
  • 30 April 2019 22:10 WIB

Syahrul. Foto dok. LBH Banda Aceh
Syahrul. Foto dok. LBH Banda Aceh

BANDA ACEH - Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, S.H., M.H., mengatakan, 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi seluruh kaum buruh. 1 Mei merupakan simbol perlawanan buruh terhadap kesewenang-wenangan penguasa dan pemodal. Di Indonesia, 1 Mei atau kerap disebut Hari Buruh (May Day) sempat dilarang untuk diperingati pada era pemerintahan Soeharto. Dengan perlawanan kaum buruh akhirnya pada 1 Mei 2014 pemerintah Republik Indonesia menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh dan menjadi hari libur nasional.

"Namun pada kenyataannya Hari Buruh kemudian hanya menjadi wacana libur nasional semata. Semestinya Hari Buruh yang telah diakui secara nasional ini menjadi simbol rujukan kepada pemerintah dalam berupaya pemenuhan hak-hak buruh. Beberapa bulan lagi, tepatnya pada 17 Agustus yang akan datang Indonesia akan memasuki usia kemerdekaan ke-74 tahun. Di usia yang sudah begitu lumayan tua negara yang merdeka ini masih saja terdapat pengabaian terhadap hak-hak dasar warga negaranya, salah satunya adalah pengabaian terhadap hak dasar buruh," kata Syahrul dalam siaran persnya, 30 April 2019.

Syahrul melanjutkan, semestimya di usia yang sudah hampir mencapai 74 tahun kemerdekaannya, negara ini sudah mampu menjamin tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara termasuk hak dan jaminan kesejahteraan terhadap buruh. "Kenyataannya malah berbalik, pengabaian terhadap hak dan kewajiban perlindungan buruh malah semakin merajalela," ungkapnya.

Menurut Syahrul, sampai saat ini, LBH Banda Aceh masih melihat pengabaian tugas dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan buruh. Pemerintah dinilai masih lalai dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang kerap melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, seperti tidak memenuhi jaminan kesehatan, jaminan keselamatan pekerja dan atau  jaminan sosial lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Selain itu, juga masih terdapat banyak perusahaan tidak patuh terhadap pembayaran gaji sesuai dengan upah minimum yang telah ditentukan. 

"Terhadap permasalahan tersebut, pemerintah masih kerap melakukan pengabaian untuk melakukan tindakan tegas sesuai kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang," tegas Syahrul.

Dalam sektor lain, kata Syahrul, di Aceh juga terdapat perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, lalu tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan. Seperti membayar pesangon terhadap tenaga kerja yang telah di-PHK.

"Sejak tahun 2018 sampai saat ini LBH Banda Aceh sedang menangani 300 kasus pekerja yang di PHK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 300 pekerja ini di-PHK secara sepihak oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang tanpa memenuhi hak pekerja, salah satunya memberikan pesangon sesuai dengan perintah undang-undang," ujar Syahrul.

Oleh karena itu, LBH Banda Aceh berharap pemerintah harus aktif dalam pemenuhan hak tenaga kerja. Aktif melakukan pengawasan dan secara tegas memberikan hukuman terhadap perusahaan yang mengabaikan hak-hak tenaga kerja. Selain itu pemerintah juga segera melakukan peninjauan ulang terhadap PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, mengingat kebutuhan pokok terus meningkat agar bisa segera disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. 

"Pemerintah juga harus segera menghapus sistem outsourching, agar sistem perbudakan terhadap tenaga kerja benar-benar tidak ada lagi di negara yang merdeka ini. Memastikan jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar terpenuhi bagi seluruh tenaga kerja," tegas Syahrul.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.