09 April 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


LBH: Pemerintah Aceh Berhentilah Bernarasi, Segera Ambil Langkah Strategis Cegah Corona

...

  • PORTALSATU
  • 25 March 2020 14:25 WIB

Syahrul, Direktur LBH Banda Aceh. Foto: dok./istimewa
Syahrul, Direktur LBH Banda Aceh. Foto: dok./istimewa

BANDA ACEH - Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, mendesak Pemerintah Aceh berhenti bernarasi dan segera mengambil langkah-langkah strategis dengan kewenangan dan anggaran untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19.

Syahrul melalui siaran persnya diterima portalsatu.com, Rabu, 25 Maret 2020, menjelaskan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang sedang terjadi di dunia termasuk Indonesia adalah hal serius yang tidak bisa diremehkan. Sejak 2 Maret hingga 25 Maret 2020, sudah 579 orang terjangkit dan 49 di antaranya meninggal dunia. Untuk langkah nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan status penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional sejak 15 Maret 2020.

“Menurut para ahli tergabung dalam Tim Peneliti Matematika Epidemiologi dari Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi (PPMS) ITB, penyebaran virus ini di Indonesia diperkirakan akan terus menyebar dan meluas, bahkan sampai ke daerah-daerah dengan jumlah mencapai delapan ribu bahkan jutaan jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”.

Syahrul menyebutkan, jika melihat kondisi dan pola penanganan wabah secara nasional saat ini, pihaknya khawatir pemerintah tidak memiliki kesiapan, dan tak berdaya kalau virus ini sudah menyebar secara luas. Untuk jumlah orang yang telah terinfeksi yang saat ini saja pemerintah terlihat kalang kabut. Rakyat saat ini seperti bertahan hidup sendiri, pemerintah terkesan tidak memiliki peran konkret terhadap persoalan ini.

“Untuk itu kita berharap Pemerintah Aceh jangan hanya menunggu instruksi dan metode penanganan dari nasional, Aceh terutama dengan kewenangan Otsusnya harus mampu dan lebih maju dalam mengambil langkah pencegahan dan penanganan di daerah,” ujar Syahrul.

Syahrul menilai, sampai saat ini Pemerintah Aceh baru hanya menerapkan social distancing di beberapa titik saja. Dia belum melihat ada ide baru yang strategis yang diterapkan oleh pemerintah untuk solusi pencegahan dan penanganan. “Setidaknya pemerintah bisa mengikuti metode lacak, uji, dan obati seperti yang digunakan Korea Selatan,” tuturnya.

Menurut Syahrul, Pemerintah Aceh saat ini harus mampu membangun koordinasi dengan multisektor, melakukan komunikasi dengan perangkat yang ada di daerah, mulai jajaran Pemerintah Aceh, kabupaten/kota, kecamatan, mukim, sampai perangkat desa, termasuk ulama di dayah-dayah untuk menyampaikan narasi yang sama sebagai strategi pencegahan secara satu arah.

“Jangan sampai seperti saat ini, Pemerintah Aceh mengeluarkan instruksi untuk sosial distancing, tetapi pada tingkat masyarakat di desa-desa malah mengajak berkumpul-kumpul. Ini kan bahaya mengingat pemerintah belum bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat Aceh tidak ada yang positif,” ungkap Syahrul.

Syahrul mengingatkan Pemerintah Aceh agar berhenti bernarasi dan segera mengambil langkah-langkah strategis, manfaatkan kewenangan dan anggaran yang ada untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran dan penaganan virus ini.

“Yang paling penting harus segera dilakukan Pemerintah Aceh adalah berupaya untuk memenuhi dan memastikan kecukupan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja kesehatan, fasilitas kesehatan, rapid tes masal, memastikan ketersedian bahan pokok, dan metode serta alat perlindungan diri untuk masyarakat,” tegas Syahrul.

Syahrul menambahkan, perlu diingat oleh Pemerintah Aceh bahwa rapid tes masal jangan diprioritaskan untuk dirinya dan keluarganya seperti yang akan dilakukan oleh DPR RI. Rapid tes ini harus diutamakan kepada orang-orang yang dalam status ODP, PDP dan masyarakat rentan yang berada dalam lingkungan orang yang berstatus ODP, dan PDP.

“Selain itu pemerintah juga perlu melakukan pembatasan ruang gerak kepada orang dalam status ODP. Jangan seperti saat ini, ODP ini bebas berkeliaran, jika kemudian hasil tesnya positif, maka ini sangat bahaya,” pungkas Syahrul.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.