15 December 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Lima Catatan MaTA Terkait Rekruitmen Pejabat Tinggi di Pemerintahan Aceh

...

  • portalsatu.com
  • 19 November 2017 16:30 WIB

BANDA ACEH - Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam menyeleksi calon pejabat di jajaran Pemerintah Aceh ke depan merupakan bagian dari janji politik, baik melalui visi dan misi maupun penyampaian melalui masa kampanye dulu. Menurut visi dan misi tersebut diketahui pasangan Irwandi-Nova akan menempatkan pejabat di organisasi pemerintahnya melalui proses seleksi yang lebih dikenal dengan fit and proper test.

"Langkah tersebut juga bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil yang mengatur jabatan PNS mulai dari, Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)," ujar Alfian melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Minggu, 19 November 2017.

Dia mengatakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah menggadang-gadang akan menjalankan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, publik menanti langkah nyata dari komitmen dan janji tersebut.

Menurut Alfian, salah satu momentum penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pemilihan pejabat daerah yang transparan dan akuntabel serta profesional. Langkah ini, kata dia, tentu memiliki banyak tantangan yang aka ditemui.

"Mampukah Irwandi memilih orang-orang yang terbaik dan dalam mewujudkan Aceh Hebat? Mampukah Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah memilih pejabat tanpa intervensi atau tanpa konflik kepentingan? Dua pertanyaan ini menjadi sangat penting, di tengah publik menanti langkah nyata Irwandi dalam memilih pejabat yang tepat, profesional dan mampu mewujudkan visi Aceh Hebat," kata Alfian lagi.

Dia mengatakan MaTA sangat "berkepentingan" dan perlu mendorong pemerintah Aceh untuk menentukan langkah-langkah rekrutmen pejabat di Aceh. Tujuannya adalah untuk melahirkan orang-orang yang berintegritas dan memiliki mental antikorupsi.

"Proses seleksi kali ini juga terkurasnya dana APBA Perubahan 2017 sebesar Rp2 miliar," katanya.

MaTA menyampaikan lima catatan penting untuk menjadi perhatian dan yang perlu dilakukan oleh Gubernur Aceh dalam proses rekrutmen ini. Pertama, tim yang terlibat dalam rekrutmen dan seleksi pejabat harus terdiri dari individu yang memiliki rekam jejak (track record) yang baik. Individu dimaksud selain harus punya kapasitas dan kapabilitas yang baik, juga mesti  berintegritas yang tidak memiliki rekam jejak yang bermasalah baik secara hukum maupun sosial.

"Dengan demikian, menjadi sangat penting komposisi tim dimaksud diumumkan ke publik sebagai bagian dari akuntabilitas publik," ujarnya.

Menurutnya jika dari awal tim tersebut sudah “bermasalah", maka harapan lahirnya pejabat-pejabat baru yang mampu membangun iklim birokrasi yang baik dan bersih menjadi sulit dicapai. Catatan kedua adalah setiap tahapan yang dilakukan oleh tim seleksi harus disampaikan secara terbuka, dengan tujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan informasi terkait track record calon yang sedang diseleksi oleh tim. Selain itu, membuka tahapan ini juga lebih penting untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dan bagian dari akses publik dalam pengawasan proses seleksi yang akan dilakukan.

"Ketiga, Pemerintah Aceh harus melakukan pelembagaan terkait rekrutmen tersebut. Pelembagaan ini penting untuk memastikan komitmen secara terus menerus dalam proses rekrutmen ke depannya," kata Alfian.

Menurutnya proses seleksi tidak hanya dilakukan kali ini saja. Namun, juga wajib dilakukan ketika terjadi pergantian atau kekosongan jabatan, "rekrutmennya tetap melalui jalur seleksi (pelembagaan)."

Selanjutnya, Alfian meminta tim seleksi untuk diwajibkan menelusuri rekam jejak calon yang akan diseleksi. Tentunya ini dilakukan selain menerima input atau masukan dari publik. Diharapkan, dengan demikian tim seleksi paham dan mengenal terhadap orang-orang yang mareka seleksi.

"Sehingga orang-orang yang dihasilkan melalui seleksi tim benar-benar menjadi harapan publik," katanya.

Catatan kelima MaTA dalam proses seleksi ini adalah setiap orang yang telah terpilih dalam menempati posisi jabatannya, wajib menandatangani pakta integritas. Minimal, kata dia, memuat komitmen pengunduran diri apabila terlibat masalah hukum, asusila, narkoba dan berkinerja buruk dalam menjabat.

"Kami memandang bahwa salah satu upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh harus dimulai dari proses rekrutmen pejabat secara terbuka," ujarnya.

Dia mengatakan perlu komitmen yang kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur agar proses ini dapat berjalan dengan baik. Komitmen ini harus dipandang sebagai upaya yang dilakukan secara sistematis dengan lahirnya kebijakan daerah. "Sehingga proses seperti ini akan menjadi kebijakan yang baik bagi proses rekrutmen selanjutnya," kata Alfian.[]

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.