24 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Mahasiswa Nilai Pansus Migas DPRK Aceh Utara Tak Serius

...

  • Fazil
  • 25 May 2019 22:50 WIB

Muhammad Fadli. Foto istimewa
Muhammad Fadli. Foto istimewa

LHOKSEUMAWE - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (BEM FH Unimal) menilai Pansus Migas DPRK Aceh Utara tidak serius menelusuri permasalahan migas di Aceh Utara.

"Karena selama lima bulan sejak Januari 2019, di-SK-kan, pansus yang berasal dari DPRK Aceh Utara belum menemukan solusi terhadap akar masalah migas. Padahal, dialokasikan dana Rp250 juta dalam APBK 2019 untuk pansus tersebut. Mereka baru melakukan studi banding ke luar daerah dan tampaknya tidak ada hasil konkret yang telah dilaksanakan," kata Ketua BEM FH Unimal, Muhammad Fadli, kepada portalsatu.com, Sabtu, 25 Mei 2019.

Menurut Fadli, Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., jangan semudah itu menyatakan SK Pansus Migas bisa diperpanjang kembali sesuai kebutuhan. "Esensinya bukan di situ. DPR sebagai representasi dari rakyat harus selalu memprioritaskan kepentingan rakyat terhadap semua permasalahan. Sudah cukup sifat primordialisme yang dilakukan selama ini membuat proyek (kegiatan) hanya agar bisa mencairkan dana senilai Rp250 juta. Padahal, dari jumlah anggaran itu jika diberikan kepada masyarakat miskin sudah berapa ratus orang yang terbantu?"

"Ini merupakan permasalahan serius yang harus ditanggapi dengan profesional. DPRK Aceh Utara juga harus serius menanggapi bahwa beberapa waktu lalu ada masyarakat yang melakukan aksi ke PT PHE untuk menuntut beberapa poin, di antaranya komitmen dalam membangun ekonomi, sumber daya masyarakat sekitar, tanggung jawab lingkungan, kemudian PHE tidak memprioritaskan pekerja lokal," ujar Fadli.

Fadli menambahkan, kedepannya mungkin massa akan lebih banyak lagi melakukan aksi untuk menuntut hal itu. Karena tuntutan masyarakat tidak dipenuhi DPRK yang harus segera menyelesaikan hal tersebut dengan kerja nyata Pansus Migas Aceh Utara.

"Bukan hanya membuat proyek untuk mencairkan dana. Rakyat menginginkan dewan yang peka terhadap permasalahan yang ada. Jangan jadikan rakyat hanya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kursi dewan," ungkap Fadli.

Diberitakan sebelumnya, Pansus Migas DPRK Aceh Utara sudah menghabiskan masa kerja sekitar lima bulan sejak di-SK-kan pada Januari 2019 lalu. Namun, Pansus Migas yang dalam APBK Aceh Utara 2019 dialokasikan dana mencapai Rp250 juta, sampai saat ini belum menyampaikan secara terang dan jelas kepada publik, apa saja hasil kerja mereka?   

Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., mengatakan, sampai saat ini tim pansus masih bekerja. “Bisa dikatakan dalam tahap pemetaan permasalahan di lapangan dan hasil kunjungan pansus ke luar daerah, termasuk mensinergikandengan pihak pelaksana (PHE). Selama bulan Ramadhan kita sudah rapat empat kali termasuk tadi sore terakhir (Senin, 20 Mei 2019) bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara,” kata Zubir menjawab portalsatu.com lewat WhatsApp, Rabu, 22 Mei 2019, malam.

Zubir menyampaikan itu saat ditanya soal masa kerja Pansus Migas sudah berjalan "lima bulan sehingga tinggal sebulan lagi”: apa saja capaian/hal-hal yang sudah dilakukan pansus sejak Januari sampai Mei ini. Menurut Zubir, masa kerja Pansus Migas sampai Juni 2019, dan dapat diperpanjang sesuai perkembangan.

Ditanya lebih lanjut, apakah Pansus Migas sudah memanggil PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai pengelola Blok NSB di Aceh Utara, kapan dan di mana pertemuan, serta apa saja yang ditanyakan kepada PHE, Zubir mengatakan, “Agenda hearing dengan PHE sudah dimatangkan. Tim sedang mengomunikasikan dengan pihak PHE. Rencana akhir minggu ini atau awal minggu depan”.

Dalam APBK Aceh Utara 2019 dialokasikan dana Pansus Migas Rp250 juta, sejauh ini berapa yang sudah digunakan dan untuk kegiatan apa saja? “Pansus sudah melaksanakan perjalanan dinas kelima kecamatan (di Aceh Utara), dan ke Kabupaten Bojonegoro dan Blora, Jawa Tengah. Untuk jumlah dana yang digunakan saya kurang tau,” ujar Zubir yang juga anggota Pansus Migas.

Menurut Zubir, yang dipelajari Pansus Migas Aceh Utara saat ke Bojonegoro dan Blora ialah mekanisme bagi hasil migas, participating interest(PI), dana CSR, perekrutan tenaga kerja, persoalan lingkungan dan keterlibatan local content serta pengelolaan sumur tua.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.