21 February 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Mahkamah Agung Register Gugatan FORKAB Soal Ketua BRA

...

  • BOY NASHRUDDIN
  • 18 January 2018 18:20 WIB

BANDA ACEH - Pihak pemerintah Aceh baru saja bernafas lega usai kembali berfungsinya Pasal 57 UUPA setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, euforia terhadap kemenangan tersebut tampaknya tidak berlangsung lama. Pasalnya, Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) melalui kuasa hukumnya, Previany Annisa Rellina, S.H., M H., dan Riza Maulana, S.H., (Advokat dan Konsultan Hukum pada Rellina & Co), kembali mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA. Kali ini, FORKAB menyorot tentang qanun yang mengatur tentang Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Mahkamah Agung RI menyebutkan telah menerima registrasi berkas permohonan hak uji materil yang dilayangkan Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB). Registrasi berkas itu bahkan telah diregister dengan No.06 P/HUM/2018 pada tanggal 3 Januari 2018.

Pemberitahuan ini disampaikan Mahkamah Agung dalam surat bernomor 06/PR/I/06P/Hum/2018, seperti salinan yang diterima portalsatu.com, Kamis, 18 Januari 2018 dinihari. Dalam surat itu, disebutkan FORKAB mengajukan permohonan uji materil melalui kuasa hukum Previany Annisa Rellina, S.H., M H., dan Riza Maulana, S.H., (Advokat dan Konsultan Hukum pada Rellina & Co).

"Dengan ini kami beritahukan bahwa berkas Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh bertentangan terhadap 1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), yang dimohonkan pendaftarannya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2017 telah kami registrasi dengan register No.06 P/HUM/2018 pada tanggal 3 Januari 2018," bunyi surat yang ditandatangani Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, H. Ashadi, SH.

Adapun bunyi Pasal 44 ayat (1) yang menjadi alasan FORKAB mendaftarkan gugatan ke MA tersebut adalah, "Ketua BRA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul tertulis dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat."

Selanjutnya ayat (4) berbunyi, "Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas rekomendasi Bupati/Wali Kota atas usul tertulis oleh Ketua KPA wilayah."

FORKAB beralasan pasal tersebut terlalu diskriminasi karena pengangkatan dan pemberhentian ketua BRA harus atas usul tertulis Ketua KPA Pusat. Hal ini, menurut FORKAB, bisa mereduksi kewenangan kepala daerah. Selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[]

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.