19 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Masa Jabatan Komisioner KIP, Ini Tanggapan Komisi A DPRK Pijay

...

  • ZAMAH SARI
  • 25 May 2018 09:00 WIB

ilustrasi. @ist/net
ilustrasi. @ist/net

MEUREUDU - Menanggapi peryataan Gebernur Aceh Irwandi Yusuf tentang masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Independen Pemilihan (KIP) dapat diperpanjang jika tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sedang berjalan, Ketua Komisi A DPRK Pidie Jaya (Pijay), Saifullah, S.H., mengatakan pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai aturan.

“Kami selaku lembaga yang dipercayakan untuk menjalankan tugas sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu untuk merekrut hingga menetapkan Komisioner KIP baru. Itu sudah kami laksanakan. Selanjutnya terserah KPU selaku pemegang wewenang,” kata Saifullah kepada portalsatu.com, Kamis, 24 Mei 2018.

Saifullah mengatakan berpedoman pada Qanun Nomor 6 Tahun 2016 sesuai pasal 14 poin 1 DPR Kabupaten /Kota membentuk tim independen yang bersifat Ad-Hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP dengan keputusan Pimpinan DPRK paling lambat 3 bulan sebelum masa tugas Komisioner KIP berakhir.

"Dasar regulasi itulah kita melaksanakan kewajiban membentuk tim indenpenden ad-hoc penjaringan dan penyaringan Komisioner KIP hingga menetapkan komisiner KIP yang sudah lulus seleksi. Kita hanya menjalankan kewajiban yang telah diamanahkan kepeda kita," imbuh Ketua Komisi A yang berasal dari Partai Aceh ini. 

Terkait adanya pernyataan Gubernur Aceh meruuk psal 58 Qanun 6/2016, Saifullah mengatakan semua itu diserahkan kepada KPU karena hal itu di luar kewenangannya. 

Sebelumnya Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengatakan, masa jabatan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) dapat diperpanjang jika tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedang berjalan seperti sekarang ini.

Ketentuan tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Di pasal 58 disebutkan, dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota berakhir, sedangkan tahapan Pemilu atau Pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu atau Pemilihan.

Merujuk Qanun 6/2016 itu, Irwandi Yusuf mengatakan, maka konsekuensinya Komisioner KIP yang baru tidak dapat dilantik. "Nyanban ngat bek na dakwa-dakwi dudoe," tulis Irwandi Yusuf melalui akun Facebooknya.(Baca: Ini Kata Irwandi Yusuf Soal Masa Jabatan KIP)[]

Editor: THAYEB LOH ANGEN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.