19 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Massa Forum Pemuda Dewantara Demo PT PIM, Ini Tuntutannya

...

  • Fazil
  • 07 October 2019 13:05 WIB

Foto: Fazil/portalsatu.com
Foto: Fazil/portalsatu.com

ACEH UTARA – Massa Forum Pemuda Dewantara (FORPEMDA) dan elemen sipil Pase menggelar aksi damai di depan Pintu Utama PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Senin, 7 Oktober 2019. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta PT PIM menghibah limbah scrap (besi tua) eks-PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) kepada FORPEMDA.

Untuk diketahui, aset eks-PT AAF sudah dibeli PT PIM dari Tim Likuidator AAF, beberapa bulan lalu.

Selain FORPEMDA, aksi damai itu disebut juga melibatkan Himpunan Mahasiswa Dewantara (HIMADA), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Karang Taruna, Forum Keluarga Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), dan Koperasi Wanita Dewantara.

Koordinator aksi, Musliadi Salidan, dalam orasinya menyampaikan,  sudah tiga kali FORPEMDA beraudiensi dengan pihak PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) agar limbah scrap eks-PT AAF dihibahkan kepada FORPEMDA. Namun, belum ada titik temu atau kepastian, sehingga pihaknya meminta dipertemukan dengan Direksi PT PIM. 

"Hibahkan limbah scrap eks-PT Asean Aceh Fertilizer kepada masyarakat lingkungan (Dewantara) melalui Forum Pemuda Dewantara sebesar 25 persen dari hasil penjualan. Berikan dokumen konkret perencanaan revitalisasi lahan eks-PT AAF yang akan dilakukan setelah terjadinya pemusnahan aset eks-PT AAF tersebut," kata Musliadi Salidan.

Selain itu, lanjut Musliadi, prioritaskan masyarakat lingkungan terdiri dari 15 gampong di Kecamatan Dewantara pada setiap proses penerimaan tenaga kerja, dan segala aktivitas berkaitan dengan PT PIM dan eks-PT AAF. Kemudian, libatkan seluruh Ketua Karang Taruna di Dewantara dalam perencanaan, pembahasan, pengalokasian dan pengelolaan dana CSR PT PIM.

"Kita juga meminta untuk diberikan kompensasi kepada masyarakat Dewantara akibat limbah cair berdirinya PT PIM dan PT AAF, yang sangat berimbas kepada kesehatan. Maka perusahaan harus mempertimbangkan perihal ini serta mempertanggungjawabkan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat asas strict liability (tanggung jawab mutlak)," ujar Musliadi.

Selanjutnya, kata Musliadi, hibahkan aset perumahan eks-PT AAF yang pernah dihibahkan kepada Pemkab Aceh Utara untuk masyarakat 12 gampong binaan eks-PT AAF. “Sebelum poin petisi ini direalisasikan, segala aktivitas yang terlibat mengenai limbah scrap eks-PT AAF harus dihentikan," tegas dia.[] 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.