21 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Massa IKBAL Gelar Aksi Soal Konsesi Lahan Blang Lancang, Ini Respons PT PHE

...

  • Fazil
  • 26 August 2019 14:20 WIB

Foto: Fazil/portalsatu.com
Foto: Fazil/portalsatu.com

LHOKSEUMAWE – Massa Ikatan Keluarga Blang Lancang (IKBAL) menggelar aksi damai di depan Pintu II eks-Kompleks Kilang LNG PT Arun NGL, Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Senin, 26 Agustus 2019.

Untuk diketahui, di dalam Kompleks eks-Kilang LNG PT Arun, Blang Lancang, Lhokseumawe, saat ini beroperasi PT Perta Arun Gas (PAG), PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Patra Badak Arun Solusi (PBAS). Ketiga anak perusahaan PT Pertamina (Persero) tersebut beroperasi sesuai bidang usaha masing-masing.

Dalam aksi damai itu, massa--sebagian di antaranya kaum ibu--menuntut PT BAS dan PT PHE mengembalikan hak konsesi atas tanah masyarakat Keluarga Blang Lancang. Dalam aksi itu mereka membawa sejumlah poster. Di antaranya bertuliskan, "Reformasi BUMN...!! PT BAS dan PT PHE, Kami Bukan Sapi Perahan Tetapi Kami Rakyat Pemilik Lahan", "Kembalikan Hak Konsesi Atas Tanah Kami".

Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Lhokseumawe. Dalam aksi itu, massa IKBAL turut memutar rekaman pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Istana Presiden RI, 3 Mei 2019.

Ketua IKBAL T. Sultan Jufri, mengatakan, pihaknya sebagai pemilik konsesi di Blang Lancang meminta Presiden RI, Jokowi, mencabut konsesi terhadap PT PHE dan PT BAS. Pasalnya, kata dia, perusahaan itu tidak melibatkan masyarakat dalam konsesi. “Masyarakat Blang Lancang juga bagian dari negara yang telah rela mengorbankan harta untuk kepentingan negara demi mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat nasional maupun internasional,” ujar dia kepada portalsatu.com di sela aksi damai tersebut.

Menurut Sultan Jufri, Presiden RI telah berjanji, apabila di tengah lahan konsesi ada sebuah desa dan masyarakatnya ingin bagian dari konsesi itu, maka libatkan mereka sebagai pemilik konsesi tersebut. “Apabila tidak dilibatkan maka cabut saja konsesinya, dan kami tagih janji itu," katanya.

Dia menyebutkan, jika tuntutan itu tidak digubris perusahaan, maka pihaknya akan terus menggelar aksi meminta dicabut konsesi terhadap PT BAS dan PT PHE. “Kami juga meminta kepada Presiden RI agar sesegera mungkin mencabut konsesi mereka (perusahaan) dari tanah leluhur warga Blang Lancang,” ujar Sultan Jufri.

Sultan Jufri melanjutkan, "Konsesi itu kan termasuk lahan, (dan) tenaga kerja. Kita tetap mempertahankan ini sampai ada keputusan yang jelas".

Koordinator aksi damai itu, Tri Juwanda, mengatakan tututan utama pihaknya terhadap PT BAS dan PT PHE menyangkut hak konsesi masyarakat atas tanah Blang Lancang, dan juga terkait tenaga kerja di perusahaan tersebut. “Karena hal ini sudah terbaikan dan tidak dihargai, maka kita mengambil sikap untuk mencerdaskan mereka (perusahaan), mana yang dapat diberikan prioritas mana yang tidak," ungkapnya.

Tri Juwanda menambahkan, “Presiden RI (Jokowi) pernah menyampaikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan tanah Blang Lancang, beliau berjaji akan menyelesaikan itu”.

Massa IKBAL yang menggelar aksi damai itu kemudian disambut Umar Z. Abidin (Lead Operation PT PHE), Danie Mustafa (Plant Gas Operations PT PHE NSB-NSO Superintendent), dan H. Saifuddin Ali (Supervisor Security PT PHE).

Plant Gas Operations PT PHE NSB-NSO Superintendent, Danie Mustafa, mengatakan, aspirasi masyarakat itu akan ditampung. “Di sini (PHE) merupakan bagian operasi dan menjalankan fungsi-fungsi operasi untuk menstabilkan mengenai suplai gas ke PT PIM dan lainnya. Terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat mengenai konsensi maupun program yang ada, itu kita nanti akan membicarakan dengan pihak terkait di PT PHE”.

"Mengapa kita selama ini belum silaturahmi bersama masyarakat, karena sebagaimana diketahui bahwa kita masih melakukan perundingan-perundingan dengan pihak Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) terkait perpanjangan kontrak (PT PHE)," kata Danie M., kepada para wartawan, usai aksi damai itu.

Danie melanjutkan, jika kontrak jangka panjang untuk PHE belum jelas, bagaimana pihaknya menentukan strategi operasi, termasuk soal CSR dan hal lainnya. “Untuk itu, dari tuntutan masyarakat itu kita akan menyampaikan kepada pimpinan. Artinya, tidak bisa dijelaskan secara langsung kepada mereka di lapangan seperti ini, dan akan disampaikan secara teknis nantinya”.

"Ini kan semuanya untuk kepentingan negara juga. Kita harapkan jangan sampai terganggu operasi perusahaan. Salah satu untuk meningkatkan reliability (keandalan) itu adalah shutdown atau beroperasi, karena setelah sepeninggal dari PT Arun dan ExxonMobil ini sudah lama tidak kita lakukan, kan begitu," ucap Danie.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.