29 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


MaTA Beberkan Realisasi Dana Covid-19 Provinsi dan Kab/Kota, Pemerintah Aceh Disebut tak Responsif

...

  • PORTALSATU
  • 23 September 2020 17:40 WIB

Hafidh MaTA. Foto: dok. portalsatu/istimewa
Hafidh MaTA. Foto: dok. portalsatu/istimewa

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) membeberkan data alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 seluruh Aceh mencapai Rp3,2 triliun, tapi realisasinya dalam kondisi sangat mengecewakan. Melihat rincian kegiatan dari alokasi anggaran itu, MaTA menyimpulkan Pemerintah Aceh tidak responsif dalam menjawab permasalahan di lapangan.

Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA, Hafidh, mengatakan angka positif Covid-19 di Aceh terus meningkat. Sementara tingkat keterbukaan informasi program dan alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Aceh semakin rendah. Didesak berbagai pihak bahkan oleh DPRA untuk transparan, Pemerintah Aceh hingga kini belum memublikasikan alokasi anggaran dan bentuk program penanganan dampak Covid-19 secara terperinci kepada publik.

“Tentu, hal ini tidak hanya berdampak pada relasi eksekutif dan legislatif. Lebih jauh kondisi ini berdampak pada kepercayaan publik kepada Pemerintah Aceh dalam penanganan dampak Covid-19,” tegas Hafidh dalam siaran persnya diterima portalsatu.com, Rabu, 23 September 2020.

Dari informasi diperoleh MaTA per Juli 2020, alokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 seluruh Aceh (pemerintah kabupaten/kota dan provinsi) sebesar Rp3,2 triliun. Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran mencapai Rp2,5 triliun, sementara alokasi seluruh kabupaten/kota di Aceh jika dijumlahkan sebanyak Rp730,6 miliar.

Jika merujuk pada informasi diperoleh MaTA tersebut, kabupaten/kota di Aceh dengan alokasi anggaran tertinggi yaitu Kabupaten Pidie Jaya Rp97,2 miliar. Disusul Kabupaten Abdya Rp54,2 miliar dan Kota Lhokseumawe Rp51,4 miliar. Sementara daerah terendah mengalokasikan anggaran penanganan dampak Covid-19 yaitu Kabupaten Aceh Jaya Rp5,6 miliar.

“Jika melihat realisasi per Juli 2020, tidak sampai setengah dari seluruh kabupaten/kota di Aceh yang serapan anggarannya di atas 50%. Bahkan, ada daerah yang baru terserap anggaran penanganan dampak covid sebesar 2,7%, yaitu Kabupaten Aceh Timur,” ungkap Hafidh.

(Rincian alokasi dan realisasi masing-masing daerah. Sumber: MaTA)

Menurut Hafidh, untuk Pemerintah Aceh dari alokasi Rp2,5 triliun baru terserap Rp174,7 miliar, atau hanya sebesar 6,99% dari total alokasi. Sebagaimana ketentuan, alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 difokuskan pada tiga kelompok isu, yaitu pemulihan dampak ekonomi, penanganan bidang kesehatan, dan penyediaan jaring pengaman sosial (JPS).

(Rincian alokasi per isu dan serapannya per Juli 2020. Sumber: MaTA)

Dari informasi tersebut diketahui bahwa alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Aceh terbesar diperuntukkan bagi penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu sebesar Rp2,3 triliun. Disusul isu kesehatan Rp134,4 miliar dan pemulihan ekonomi Rp19,6 miliar.

Jika melihat lebih rinci dokumen diperoleh MaTA, pada isu pemulihan dampak ekonomi, Pemerintah Aceh memfokuskan tiga kegiatan utama. Yaitu, pertama; kegiatan pengadaan masker untuk 23 kabupaten/kota (penguatan modal usaha pada pelaku UMKM) Rp1,5 miliar. Kedua; kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA Rp8,1 miliar. Ketiga; kegiatan pengadaan ayam petelur dengan alokasi Rp10 miliar.

“Dari ketiga alokasi tersebut baru direalisasikan untuk kegiatan pengadaan masker. Sementara dua kegiatan lainnya per Juli 2020 belum terealisasi sama sekali. Melihat fakta ini, kami menilai pemerintah tidak punya strategi dalam penanganan pemulihan dampak ekonomi serta tidak teridentifikasi secara jelas kelompok sasaran yang akan disasar untuk pemulihan dampak ekonomi di Aceh,” ungkap Hafidh.

Hafidh menyebutkan pada sektor kesehatan, rincian alokasi anggaran difokuskan pada enam kategori. Dari enam kategori tersebut, baru terealisasi pada tiga kategori dengan angka total serapan anggarannya per Juli 2020 hanya sebesar 0,95%.

“Kondisi ini sangat mengecewakan, ditambah fakta-fakta banyaknya tenaga medis yang terpapar Covid-19 di Aceh, bahkan telah melumpuhkan layanan kesehatan dari tingkat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hingga level Puskesmas. Banyaknya tenaga medis yang terpapar Covid-19 di Aceh dan lumpuhnya layanan kesehatan ini dapat disimpulkan akibat tidak maksimalnya penanganan sektor kesehatan ini oleh Pemerintah Aceh. Dengan realisasi tersebut, tentu saja Aceh menjadi provinsi terendah realisasi anggaran kesehatan se-Indonesia,” tegas Hafidh.

(Rincian alokasi dan serapannya per Juli 2020 sektor kesehatan. Sumber: MaTA)

Hafidh melanjutkan, untuk sektor Penyedian Jaring Pengaman Sosial (JPS), rincian alokasi anggaran difokuskan kepada sembilan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,3 triliun. Dari total anggaran tersebut, per Juli 2020 baru terealisasi Rp171,9 atau sebesar 7,33% dari total alokasi.

(Rincian alokasi dan realisasinya per Juli 2020 untuk Penyedian Jaring Pengaman Sosial/JPS. Sumber: MaTA)

Dari rincian tersebut diketahui pemerintah mengalokasikan anggaran JPS untuk kebutuhan sembako, penyediaan aplikasi bahkan alokasi anggaran untuk instansi vertikal.

“Dari rincian kegiatan tersebut pula, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh tidak responsif menjawab permasalahan di lapangan. Dilatarbelakangi berbagai masalah, bahkan bantuan sembako Pemerintah Aceh sempat ditolak di beberapa wilayah. Fakta ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Aceh merencanakan penanganan dampak Covid-19 dengan baik. Kondisi ini diperparah oleh sikap Pemeritah Aceh yang tidak transparan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran kebutuhan penanganan dampak Covid-19 di Aceh,” kata Hafidh.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, MaTA menyampaikan sejumlah rekomendasi. Pertama, mendesak Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh segera memublikasikan rincian program dan anggaran penanganan dampak Covid-19 di Aceh. Selain untuk menghindari tumpang-tindih dalam penanganan, membuka informasi ini juga untuk memberi ruang kepada masyarakat menyampaikan saran/pendapat dalam penyusunan program, anggaran hingga kelompok sasar dalam penanganan pandemi ini.

“Jika hal ini tak dilakukan, jangan terus menyalahkan masyarakat yang tidak patuh/percaya pada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, karena pada kenyataannya pemerintah sendiri yang tidak mau terbuka kepada masyarakat,” ungkap Hafidh.

Kedua, mendesak DPRA/DPRK--dengan segala kewenangan yang dimiliki--untuk dapat maksimal melakukan pengawasan serta “memaksa” pemerintah--baik provinsi maupun kabupaten/kota--memublikasikan rincian alokasi dan realisasi program/kegiatan penanganan dampak Covid-19 di Aceh.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.