25 September 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


MaTA Desak Dewan Tolak Rencana Pemko Lhokseumawe Pinjam Uang Bank

...

  • PORTALSATU
  • 08 May 2017 22:30 WIB

Alfian. Foto: dokumen
Alfian. Foto: dokumen

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak DPRK Lhokseumawe menolak rencana pemerintah setempat meminjam uang bank untuk membayar utang kepada pihak ketiga.

Baca: Bayar Utang Kepada Kontraktor, Pemko Lhokseumawe Ingin Pinjam Uang Bank

“Dewan harus berani menolak itu. Kalau dewan tetap memberi persetujuan kepada Pemko, dan jika kemudian terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang itu, maka dewan turut bertanggung jawab. Anggota dewan juga harus siap-siap masuk penjara,” kata Koordinator MaTA Alfian kepada portalsatu.com di Lhokseumawe, Senin, 8 Mei 2017, sore.

Namun, Alfian memperkirakan rencana Pemko Lhokseumawe meminjam uang bank tidak akan berhasil. Ia menilai Kemendagri tidak akan memberikan rekomendasi kepada Pemko Lhokseumawe untuk meminjam uang bank keperluan membayar utang kepada pihak ketiga.

Pasalnya, menurut Alfian, terjadi defisit anggaran tahun 2015 dan 2016 sehingga Kota Lhokseumawe memiliki utang sangat besar kepada pihak ketiga, karena kesalahan Pemko bersama DPRK setempat. Kesalahan itu, kata dia, terjadi sejak tahap perencanaan anggaran dan kegiatan dengan membuat target pendapatan terlalu besar yang terkesan tidak masuk akal. Contohnya target pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2016 mencapai Rp207 miliar lebih, padahal realisasi DBH Pajak tahun 2015 hanya Rp57 miliar.

Baca: Mengapa Alokasi DBH Pajak 2016 Melambung Tinggi?

“Jadi, rencana meminjam uang bank itu kita khawatirkan justru hanya akan menguras anggaran daerah melalui dana perjalanan dinas para pejabat Pemko bolak-balik ke Jakarta untuk mendapatkan rekom Kemendagri yang belum tentu berhasil diperoleh,” kata Alfian.

Menurut Alfian, jika DPRK memberi persetujuan kepada Pemko Lhokseumawe untuk meminjam uang bank, tidak menutup kemungkinan terjadi bargaining yang sarat kepentingan kedua pihak. Misalnya, kata dia, jumlah dana aspirasi untuk anggota dewan berpotensi ditambah dalam Perubahan APBK 2017 nantinya.

Bargaining seperti ini sering terjadi antara eksekutif dengan dewan dalam pembahasan anggaran,” ujar Alfian.

Konsumtif

Alfian menilai Pemko Lhokseumawe selama beberapa tahun terakhir banyak melahirkan kegiatan konsumtif bersumber dari APBK yang terkesan untuk kepentingan pencitraan. Hal itu, kata dia, juga menjadi salah satu faktor terpuruknya keuangan daerah, selain tidak efisiennya penggunaan belanja rutin.

“Seharusnya anggaran daerah itu lebih diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif untuk menggenjot pendapatan asli daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, malah digunakan untuk hal-hal yang konsumtif seperti yang terjadi selama ini. Patut diduga itu karena ada kepentingan pencitraan jangka pendek,” kata Alfian.

Celakanya lagi, kata Alfian, Pemko Lhokseumawe masih berani mengalokasikan dana cukup besar dalam APBK 2017 untuk pengadaan fasilitas mewah seperti mobil dinas wali kota di tengah kondisi utang yang “mencekik leher”.

Catatan portalsatu.com, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga pernah berupaya mendapatkan rekomendasi Kemendagri untuk bisa meminjam uang bank puluhan miliar. Dalam buku APBK Aceh Utara tahun 2016 tercantum penerimaan pinjaman daerah senilai Rp57 miliar. Namun, Pemkab Aceh Utara gagal mendapatkan rekomendasi Kemendagri, sehingga tidak bisa meminjam uang bank.[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.