24 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Tahun 2018
MaTA: Kerugian Negara Kasus Korupsi di Aceh Rp398 M, 'Bisa Bangun 159 SD'

...

  • PORTALSATU
  • 24 January 2019 15:40 WIB

ilustrasi. Foto mediaindonesia.com
ilustrasi. Foto mediaindonesia.com

BANDA ACEH - Upaya penegakan hukum atas kasus indikasi tindak pidana korupsi di Aceh masih sangat lemah. Bahkan, kinerja kejaksaan dan kepolisian di Aceh dinilai kurang serius dalam menindak kasus dan pelaku-pelaku tidak pidana korupsi.

Hal ini terlihat dari hasil pemantauan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) terhadap proses peradilan di Aceh tahun 2018. Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi diselenggarakan MaTA tentang kilas balik pemberantasan korupsi di Aceh dengan tema “Aceh [akan] Hebat tanpa Korupsi”. Diskusi diselenggarakan di Hotel Oasis Banda Aceh, 24 Januari 2019, itu MaTA mengundang peserta dari kalangan akademisi, Kejati Aceh, Dir. Reskrimsus Polda Aceh, BPKP RI Perwakilan Aceh, Komisi Informasi Aceh (KIA), organisasi masyarakat sipil, dan jurnalis.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, mengatakan, catatan pihaknya selama tahun 2018 terdapat 41 kasus indikasi korupsi sedang dalam proses penyidikan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp398 miliar. Jumlah ini belum termasuk beberapa kasus yang belum ditentukan kerugian negara oleh hasil audit BPKP Perwakilan Aceh.

"Kalau dikonversi, jumlah kerugian tersebut bisa membangun 159 unit sekolah dasar (SD) dengan besaran anggaran Rp2,5 miliar per sekolah," kata Baihaqi.

Koordinantor MaTA, Alfian, saat membuka diskusi itu menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberi masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian di Aceh dalam penanganan kasus indikasi tindak pidana korupsi. "Selama ini, banyak kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum sudah “berulang tahun”, sehingga dibutuhkan dorongan dan masukan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk percepatan penanganan perkara," katanya.

Akademisi Unsyiah, Nazamuddin, menyampaikan strategi yang diambil aparat penegak hukum berbeda satu sama lain. Misalnya, KPK, dalam pengungkapan kasus mereka lebih mengedepankan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut akademisi Unsyiah ini, proses OTT tidak menghabiskan energi yang banyak dalam mengumpulkan barang bukti. Begitu ketahuan, langsung ditangkap dan barang buktinya sudah ada.

Komisioner KIA, Afrizal Tjoetra menyarankan, pemberantasan korupsi harus dilakukan sejak awal. Bukan pada saat kasus-kasus tersebut disidik aparat penegak hukum, tapi lebih jauh dari itu. Penerapan transparansi, semisal e-Planning, e-Budgeting dan sebagainya harus terus ditingkatkan. Hal ini untuk mendorong keterbukaan di tingkat pemerintah daerah. Menurut Afrizal Tjoetra, ini adalah salah satu metode pencegahan korupsi yang perlu dikawal secara bersama-sama.

Akademisi Unmuha, Taufik A. Rahim, menyarankan kepada aparat penegak hukum di Aceh agar setiap kasus yang sudah masuk dalam proses lidik harus segera dituntaskan. Jangan sampai kasus-kasus tersebut mengambang dan tidak ada kepastian hukum. Ada banyak kasus seperti hasil monitoring peradilan MaTA tahun 2018 yang proses penyelidikanya sudah sangat lama, tapi belum ada kepastian hukum hingga saat ini.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.