20 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

Permohonan Abdullah Puteh Dikabulkan
MaTA: KIP Tak Perlu Menjalankan Putusan Panwaslih Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 10 August 2018 14:35 WIB

Baihaqi MaTA. @dok. portalsatu.com/ist
Baihaqi MaTA. @dok. portalsatu.com/ist

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyesalkan sikap Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang mengabulkan permohonan Abdullah Puteh agar diterima oleh KIP Aceh sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019. Putusan Panwaslih Aceh ini dinilai langkah mundur dalam agenda pemberantasan korupsi. Itu sebabnya, menurut MaTA, KIP Aceh tidak perlu menjalankan putusan tersebut.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, mengatakan, hasil penelusuran MaTA, Abdullah Puteh adalah salah satu bakal calon angota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Aceh. “Namanya dicoret oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh karena pernah divonis bersalah oleh pengadilan karena terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di Aceh pada tahun 2005 silam,” kata Baihaqi dalam siaran pers diterima portalsatu.com, 9 Agustus 2018.

Baihaqi menilai putusan Panwaslih Aceh Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 itu menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh. “Dan juga memberi isyarat bahwa Panwaslih Aceh tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Padahal, gerakan pemberantasan korupsi menjadi agenda besar di negeri ini yang terus perlu didengungkan di semua tingkatan,” ujarnya.

MaTA menilai putusan ini merupakan bentuk dukungan Panwaslih Aceh terhadap koruptor agar bisa menjadi calon pejabat negara. “Dan bahkan masyarakat Aceh akan menilai bahwa Panwaslih Aceh tidak memiliki integritas dan moralitas. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang diagendakan oleh Panwaslih Aceh dalam penyelenggaraan pemilu mendatang?” Baihaqi mempertanyakan.

MaTA mendesak KIP Aceh agar tetap mematuhi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Pada pasal 4 ayat (3) peraturan tersebut sudah jelas disebutkan, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.

Menurut Baihaqi, putusan Panwaslih Aceh itu juga tidak bersifat final dan mengikat. Pasal 469 (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 jelas disebutkan, “Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi partai politik peserta pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan pasangan calon".

Menurut MaTA, UU tersebut menjadi landasan bagi KIP Aceh untuk tidak menjalankan putusan Panwaslih Aceh yang mengabulkan permohonan Abdullah Puteh. “Kalau pun KIP Aceh tetap menjalankan putusan Panwaslih Aceh ini, patut diduga KIP Aceh juga merupakan bagian dari Panwaslih Aceh. Dan ini merupakan kesalahan fatal karena telah mengangkangi peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU,” kata Baihaqi.[](rel)

Lihat pula:

Panwaslih Aceh Kabulkan Permohonan Abdullah Puteh

Permohonan Dikabulkan, Abdullah Puteh Sujud Syukur

Ini Kata KIP Aceh Soal Putusan Panwaslih Kabulkan Permohonan Abdullah Puteh

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.