24 September 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

Terkait Penghentian Pengusutan Kasus DD
MaTA Laporkan Kajari Ini ke Asisten Pengawasan Kejati Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 11 April 2018 18:00 WIB

Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA. @Dok. /Istimewa
Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA. @Dok. /Istimewa

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pidie ke Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Rabu, 11 April 2018. Pelaporan ini karena Kejari Pidie sudah menghentikan pengusutan kasus indikasi korupsi dana desa (DD) di Gampong Jeuleupe, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tahun 2016-2017.

“Penghentian ini dilatarbelakangi karena oknum geuchik yang diduga terlibat telah mengembalikan kerugian negara,” kata Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA dalam siaran pers diterima portalsatu.com, Rabu sore.

Baihaqi menjelaskan, laporan MaTA melalui surat turut disampaikan ke Jaksa Agung Muda (Jamwas) Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Dalam surat nomor 025/B/MaTA/IV/2018, MaTA meminta kepada Asisten Pengawasan Kejati Aceh untuk memeriksa Kepala Kejari Pidie. Pasalnya, kata Baihaqi, tindakan yang dilakukan oleh Kejari Pidie telah “menimbulkan keresahan di kalangan penegak hukum yang sedang mengusut kasus serupa”.

“Oknum yang terlibat dalam salah satu kasus korupsi akan berupaya semaksimal mungkin mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Dan setelah kerugian dikembalikan, akan meminta kepada penyidik untuk menghentikan kasusnya. Tentu, hal ini sangat merepotkan aparat penegak hukum,” ujar Baihaqi. 

Di sisi lain, Baihaqi melanjutkan, penghentian ini juga memberi pembelajaran kepada oknum masyarakat untuk melakukan penyimpangan anggaran. Jika kemudian praktik jahat tersebut terbongkar, kata dia, tinggal mengembalikan kerugian negara maka proses pengusutannya akan dihentikan.

Menurut MaTA, penghentian kasus yang dipraktikkan Kejari Pidie dapat meruntuhkan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini didengungkan oleh banyak pihak.

“Merujuk pada ketentuan pasal 4  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3”,” kata Baihaqi.

Itu sebabnya, MaTA mencurigai tindakan pihak Kejari Pidie tersebut. Selain meminta Kajari Pidie diperiksa, MaTA juga meminta Asisten Pengawasan Kejati Aceh membuat rekomendasi kepada Kajati Aceh untuk mensupervisi kasus dana desa di Gampong Jeuleupe. Menurut MaTA, “penghentian kasus ini menjadi bukti bahwa Kejari Pidie tidak mampu menuntaskan kasus tersebut. Sehingga perlu bagi Kejati Aceh untuk membuka kembali kasus tersebut”.

Sementara itu, Kajari Pidie, Efendi, dikonfirmasi portalsatu.com lewat telepon seluler, Rabu, sekitar pukul 17.15 WIB, mengatakan, ia akan memberikan penjelasan terkait hal itu pada Kamis, 12 April 2018. “Besok saja, ya. Besok datang saja ke kantor (Kejari Pidie untuk wawancara),” ujarnya.[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.