30 March 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Diduga Sebagian Rumah Duafa Tak Tepat Sasaran
MaTA Sengketakan Pemerintah Aceh ke KIA Soal Data Rumah Layak Huni

...

  • PORTALSATU
  • 17 January 2020 16:10 WIB

Alfian, Koordinator MaTA. Foto: dok. lintasgayo
Alfian, Koordinator MaTA. Foto: dok. lintasgayo

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) telah mengajukan sengketa informasi publik terhadap Pemerintah Aceh ke Komisi Informasi Aceh (KIA). Pasalnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh tidak memberikan data pengadaan rumah layak huni (RLH) tahun anggaran 2019 yang diminta MaTA.

“Kami melakukan uji akses atau meminta data rumah layak huni untuk kaum duafa, 6.000 unit (yang pengadaannya) di bawah Perkim Aceh tahun anggaran 2019. Mekanismenya (uji akses) sudah kami lakukan sesuai ketentuan diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena Perkim Aceh dan PPID Utama yang ketuanya Sekda Aceh, tidak memberikan data itu, sehingga kami daftarkan ke KIA. Sekarang kami menunggu panggilan dari KIA untuk mengikuti sidang (sengketa informasi publik),” ujar Koordinator MaTA, Alfian, kepada portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat, 17 Januari 2020.

Alfian menjelaskan, mulanya MaTA memperoleh informasi bahwa peruntukan sebagian RLH yang pengadaannya melalui Dinas Perkim Aceh tahun anggaran 2019 tidak tepat sasaran. “Informasi awal yang kita terima dan data kita kumpulkan sementara, rata-rata (peruntukan) rumah itu tidak tepat sasaran. Jadi, tujuan kami (uji akses berujung sengketa informasi publik), dengan adanya data itu nantinya kita akan pastikan tepat sasaran atau tidak,” ungkapnya.

“Selain tidak tepat sasaran, informasi yang kita terima juga terjadi pengutipan dana yang sangat besar. Jadi, diduga ada calo-calo di lapangan yang bermain,” kata Alfian.

Alfian menilai sangat aneh Pemerintah Aceh hari ini tidak membuka data nama penerima RLH dan alamat/gampongnya ke publik. Padahal, kata dia, program pengadaan RLH untuk kaum duafa tersebut menjadi salah satu andalan Pemerintah Aceh dalam pemberantasan kemiskinan menggunakan dana Otsus. “Tapi dalam konteks keterbukaan informasi, (Pemerintah Aceh) cenderung tertutup, dan ini sebenarnya sangat berbahaya,” tegasnya.

Lihat pula: Anggota DPRK Aceh Utara: Distribusi- Rumah Duafa dari Dana Otsus Aceh Amburadul

Ironisnya lagi, kata Alfian, dinas membidangi Perkim di kabupaten/kota, termasuk Dinas Perkim Aceh Utara, juga tidak diberikan data pengadaan RLH dari Dinas Perkim provinsi.    

“Kami update kemarin di PPID Utama (provinsi), Pemkab Aceh Timur melakukan uji akses data ke Perkim Aceh. (Disurati) pertama tidak diberikan data, kemudian disurati lagi dengan memasukkan penjelasan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, dan difasilitasi PPID Utama, akhirnya diberikan data pembangunan rumah layak huni untuk kaum duafa di Aceh Timur tahun 2019, nama-nama penerima dan lokasinya (nama gampong),” ujar Alfian.

Jadi, menurut Alfian, Pemkab/Pemkot lainnya di Aceh seharusnya juga melakukan langkah seperti Pemkab Aceh Timur. Jika Pemkab/Pemkot tidak mendapatkan data tersebut, kata dia, bagaimana dapat mengetahui capaian di lapangan. “Pemkab Aceh Utara dan kabupaten lainnya harus serius. Apa yang dilakukan Pemkab Aceh Timur bisa dilakukan kabupaten/kota lainnya. Penting data (RLH dari Perkim Aceh) itu supaya tidak tumpang tindih. Karena selain ada pembangunan rumah dari provinsi, juga dilakukan masing-masing kabupaten/kota,” tuturnya.

“Seharusnya tidak perlu dilakukan itu (Pemkab/Pemkot meminta data RLH ke Perkim Aceh) kalau memang Pemerintah Aceh terbuka. Dan ini jadi salah satu bukti bahwa faktanya hari ini tidak ada sinkronisasi soal informasi, soal pembangunan ditangani provinsi dengan daerah (kabupaten/kota),” ungkap Alfian.

Baca juga: Pembangunan Rrumah Duafa Pidie, Perkim Aceh Tak Koordinasi dengan Kabupaten?

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Aceh Timur, Khairul Rizal, S.E.Ak., M.Si., M.B.A., yang juga PPID Aceh Timur, membenarkan Dinas Perkim Provinsi Aceh telah memberikan data RLH tahun anggaran 2019 yang dibangun di Aceh Timur setelah ditempuh jalur sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Awalnya saya diinformasikan oleh Kepala Bappeda (Aceh Timur) bahwa melalui surat Bupati meminta data itu ke Perkim Aceh. Ternyata tidak dibalas, tidak ditanggapi. Kemudian saya sarankan kepada Kepala Bappeda untuk mencoba jalur itu, UU Keterbukaan Informasi Publik. Begitu kita coba jalur itu langsung dibalas (surat), karena kita dibantu (difasilitasi) oleh Kominsa (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian) Aceh selaku PPID Aceh. Jadi, begitu kita kirim permohonan langsung dikirimkan bahannya (data),” ujar Khairul Rizal dikonformasi portalsatu.com melalui telepon seluler, Jumat.

Soal data lebih lengkap tentang RLH di Aceh Timur tahun 2019 yang ditangani Dinas Perkim Aceh, Khairul Rizal menyarankan agar dikonfirmasi Kepala Bappeda Aceh Timur, Dr. Darmawan. Namun, Darmawan tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya saat dihubungi portalsatu.com, Jumat.

Portalsatu.com juga sudah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perkim Aceh, T. Mirzuan, untuk meminta penjelasannya terkait pernyataan MaTA. Namun, T. Mirzuan tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya. Kadis Perkim Aceh itu juga belum menjawab konfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA). Sementara Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, melalui pesan WA mengaku akan meminta klarifikasi Dinas Perkim terlebih dahulu.    

Sebelumnya, Kadis Perkim Aceh, T. Mirzuan, dikonfirmasi portalsatu.com lewat telepon seluler, Ahad, 20 Oktober lalu, mengatakan rencana pengadaan RLH tahun anggaran 2019 sebanyak 5.969 unit yang prosesnya melalui sistem e-katalog.

Sementara penjelasan Kadis Perkim Aceh, T. Mirzuan, dilansir acehprov.go.id, 26 November 2019, realisasi keseluruhan RLH melalui Dinas Perkim Aceh TA 2019 di seluruh Aceh sebanyak 4.076 unit dengan total anggaran Rp343.744.000.000.[](nsy)

Lihat juga: APBA 2019: Pembangunan Rumah Kaum Duafa Krueng Tho Terbengkalai, Begini Kondisinya

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.