13 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Usulan Dalam RAPBK Aceh Utara 2020
MaTA Sorot Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Pengadaan Mobil Capai Rp13,8 M

...

  • PORTALSATU
  • 29 November 2019 22:00 WIB

Alfian, Koordinator MaTA. Foto: dok. lintasgayo
Alfian, Koordinator MaTA. Foto: dok. lintasgayo

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti pagu belanja perjalanan dinas luar daerah pejabat di Setda dan anggota DPRK hingga pengadaan mobil dinas dewan mencapai Rp13,8 miliar lebih dalam Rancangan APBK Aceh Utara tahun 2020.

Untuk diketahui, Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Utara mengajukan belanja perjalanan dinas luar daerah senilai Rp1 miliar untuk bupati, wakil bupati, Sekda, staf ahli, asisten, dan pejabat lainnya di Setda. Sedangkan Sekretariat DPRK (Setwan) mengusulkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk belanja perjalanan dinas luar daerah anggota dewan—termasuk pendamping/staf Setwan.

Setwan juga mengusulkan belanja pengadaan lima mobil dinas senilai Rp2,82 miliar lebih. Empat mobil untuk pimpinan DPRK, satu kendaraan operasional Setwan. Data itu diperoleh portalsatu.com, Rabu, 27 November 2019, dari buku Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2020 yang disampaikan eksekutif ke DPRK.

Koordinator MaTA, Alfian, kepada portalsatu.com, Jumat, 29 November 2019 malam, mengatakan pengusulan dana dalam RAPBK Aceh Utara 2020 untuk belanja aparatur (eksekutif dan legislatif) masih menggunakan perencanaan berbasis "pemborosan anggaran daerah". Dengan kondisi Aceh Utara saat ini yang masih terpuruk di berbagai sektor, kata dia, seharusnya pengalokasian anggaran harus mengacu pada kemanfaatan dan hasil terhadap daerah. 

“Sudah menjadi kebiasaan bagi pejabat dan anggota dewan memanfaatkan biaya perjalanan dinas sebagai peluang untuk meraup ‘pendapatan’ yang tidak patut. Kita tahu bahwa pengelolaannya sangat berpontensi terjadi mark-up dan fiktif. Itu belum kita bicara manfaat terhadap daerah. Studi banding sudah menjadi tren, dan itu jelas tidak ada manfaat untuk daerah dengan fakta selama ini,” ungkap Alfian. 

Alfian mengingatkan, perlu kehati-hatian dalam mengelola dana publik (APBK), jangan sampai menggunakan kesewenang-wenangan. “Bicara aturan memang dibenarkan pengalokasian anggaran tersebut, tapi logika kebatinan juga harus jalan, di mana Aceh Utara dengan kondisi kehidupan rakyatnya masih butuh perhatian pemerintah secara serius saat ini, baik secara pelayanan maupun anggaran,” tegasnya. 

“MaTA jelas tidak akan bertoleran dengan pola penganggaran yang mencederai keadilan rakyat. Sudah waktunya praktek baik dibudayakan dan anggaran berbasis kinerja dilaksanakan. Publik sangat cerdas membaca dan menilai ‘akal-akalan’ terhadap fakta yang terjadi selama ini, di mana berbading terbalik apa yang disampaikan dengan janji-janji pada masa kampanye, baik di pemilu legislatif maupun kepala daerah,” ujar Alfian. 

Alfian menyebut penganggaran yang tidak pro kepentingan rakyat akan menambah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan partai politik. “Karena antara janji sebagaimana disampaikan saat mereka kampanye dengan kenyataan ketika mereka duduk di kursi empuk kekuasaan sangat bertolak belakang,” tuturnya.[](nsy)

Lihat pula: RAPBK Aceh Utara 2020: Inilah Pagu Belanja Pegawai dan Belanja Modal

Pagu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dewan Aceh Utara Rp10 M?

Pagu 5 Mobil Dewan Rp2,8 M, Ketua DPRK: Saya Tolak yang Mewah, Tidak Ada pun Tak Masalah

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.