19 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Keterlambatan Pembangunan Akibat Proyek Fisik 2019 Belum Ditender
MaTA: Wali Kota Lhokseumawe Harus Bertanggung Jawab, Dewan Mesti Waras

...

  • PORTALSATU
  • 21 May 2019 16:00 WIB

Alfian, Koordinator MaTA. Foto: dok. lintasgayo
Alfian, Koordinator MaTA. Foto: dok. lintasgayo

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Wali Kota Lhokseumawe harus bertanggung jawab, dan DPRK mestinya bersikap waras terkait belum berjalannya pembangunan tahun anggaran 2019. Pasalnya, sampai saat ini proyek fisik belum ditender, padahal APBK Lhokseumawe tahun 2019 sudah ditetapkan pada pengujung November 2018.

“Keterlambatan pelelangan paket/proyek pembangunan, seharusnya menjadi perhatian serius wali kota yang secara kepemimpinannya masa periode terakhir,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, dalam keterangannya kepada portalsatu.com, Selasa, 21 Mei 2019.  

Hasil analisa MaTA, ada beberapa catatan penting terhadap keterlambatan tender proyek fisik yang akan memengaruhi realisasi pembangunan di Kota Lhokseumawe tahun 2019. “Pertama, wali kota tidak memiliki kontrol yang standar dalam memastikan pembangunan berjalan di Kota Lhokseumawe. Dan wali kota menjadi orang pertama yang harus bertanggung jawab terhadap keterlambatan pembangunan di Kota Lhokseumawe saat ini,” tegas Alfian.

Kedua, kata Alfian, anggota DPRK Lhokseumawe sebanyak 25 orang bukan hanya bertanggung jawab terhadap pengesahan anggaran. Akan tetapi, mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan anggaran yang telah disahkan sebelumnya. “Seharusnya DPRK saat ini waras terhadap apa yang sedang terjadi,” ujar Alfian.

Ketiga, lanjut Alfian, alasan dari pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Lhokseumawe bahwa terlambatnya proses tender proyek tahun 2019 akibat lahirnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 perubahan atas Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebelumnya, merupakan bentuk pengalihan atau mencari-cari alasan. Sehingga publik ter-framing seakan-akan benar adanya.

“Publik perlu mengetahui, Perpres tersebut berlaku 1 Juli 2018, kenapa bagi ULP menjadi alasan seakan-akan tidak memiliki SDM. Padahal, Perpres (baru) tersebut secara struktur dalam PBJ lebih ramping dibandingkan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Begitu juga secara konsep, Perpres Nomor 16 lebih simplifikasi dalam norma pengadaan, di mana norma yang diatur sangat umum dan tidak pada teknis atau prosedural, tapi lebih simpel aturannya,” ujar Alfian.

Alfian melanjutkan, Perpers Nomor 16/2018 tersebut hanya 12 aspek yang baru diatur. Misalnya, value money, pekerjaan integrasi, dan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan. Selama ini, kata dia, publik bisa menilai bagaimana suatu pekerjaan dibangun dengan tujuan yang tidak jelas. “Pada akhirnya pembangunannya terlantar, hanya mereka yang diuntungkan secara ekonomi, sementara rakyat tidak,” katanya.

Selain itu, kata Alfian, Perpres 16/2018 juga memperkuat aspek perencanaan. Selama ini perencanaan dinilai asal-asalan dibuat dan tidak berbasis kebutuhan rakyat, tapi hanya kebutuhan para elite dan pemodal. Selanjutnya ada aspek repeat order, aspek e-marketplace dari perubahan Perpres tersebut, yang mampu meningkatkan anggaran dan mengurangi hambatan dalam proses PBJ pemerintah.

“Jadi, kalau kita baca dan analisa pernyataan Kepala ULP Kota Lhokseumawe jelas tidak menjadi alasan (keterlambatan tender proyek) bagi orang yang waras sebenarnya. Publik sudah sangat cerdas, dan MaTA memandang dengan Perpres (baru) tersebut akan mempersempit niat jahat terhadap mafia anggaran,” ujar Alfian.

"Aturan atau kebijakan ada konsolidasi untuk melahirkan yang terbaik. Begitu juga mereka para kartel proyek, ada konsolidasi bagaimana untuk mendapatkan cara baru dalam menyiasati demi keutungan bagi mereka, dan ini menjadi kewajiban publik untuk mengawal dan melaporkan,” tegas Koordinator MaTA itu.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Lhokseumawe sampai saat ini baru menenderkan satu paket kegiatan bersumber dari APBK 2019. Padahal, APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 sudah ditetapkan pada pengujung November 2018.

Pantauan portalsatu.com pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lhokseumawe, 16 Mei 2019 malam, satu paket yang sedang ditender yakni Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jembatan di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahapan tender paket kategori jasa konsultansi badan usaha dengan pagu Rp2,5 miliar itu, pengumuman prakualifikasi dan download dokumen kualifikasi,14 – 20 Mei 2019.

Menurut data dilihat portalsatu.com, dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Lhokseumawe tahun 2019, dari ratusan paket kegiatan/proyek, lebih 30 di antaranya harus ditender. Di Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Lhokseumawe lainnya juga terdapat proyek-proyek yang harus ditender. 

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Kota Lhokseumawe, Tri Hariadi, dikonfirmasi portalsatu.com, 17 Mei 2019, membenarkan sejauh ini baru satu paket jasa konsultansi badan usaha ditender. Sedangkan proyek fisik (pekerjaan konstruksi) dan pengadaan barang belum dilelang.

Tri mengaku hal ini karena persoalan teknis. Menurut Tri, keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, pengganti Perpres sebelumnya, dampaknya cukup signifikan terhadap perubahan ketentuan. “Dari aturan itu dibagi sistim yang berjenjang. Dari perencanaan, PPK (pejabat pembuat komitmen) pakek sistim. ULP pakek sistim. Dari Pokja (kelompok kerja) pakek sistim. Semua pakai sistem,” ujarnya.

“Kendalanya, SDM di kita. Kemarin saya ajak pelatihan, sudah, tapi kan mungkin harus adaptasi. Itu permasalahannya. Yang kedua, saya lihat ini lagi gagap terhadap aturan. Jadi, aturan di Perpres itu, satu tahun sebelum pelaksanaan (proyek) fisik itu harus ada perencanaan. Misalnya untuk 2019 harus dibuat perencanaan 2018. Sekarang ini berjejer, gimana coba, harus masuk perencanaan dulu. Aturan teknis itu baru muncul bulan Februari (2019). SDP (Standar Dokumen Pengadaan)-nya dari Kementerian PU baru keluar bulan April kemarin,” kata Tri.

Selain paket di Dinas PUPR tentu ada proyek dari dinas-dinas lain yang harus ditender, tapi mengapa belum dilaksanakan? “Paket-paket lain kendalanya itu tadi, gagap (dengan aturan Perpres baru). Di sini (ULP) ada klinik, pak caranya gimana perbaiki, datang ke klinik, ini caranya,” ujar Kepala ULP itu.

Ditanya berapa orang ‘anak buahnya’ di ULP yang menangani pelelangan, Tri mengatakan delapan orang, dan mereka sudah mengikuti pelatihan. “Selain pelatihan tatap muka, juga ada kelas online. Delapan orang untuk sementara cukup. Untuk ke depan sesuai dengan Tupoksi mungkin (butuh) sekitar 15 orang,” kata Tri.

Tri menambahkan, dalam beberapa minggu ini sudah masuk sekitar 13 dokumen proyek dari sejumlah dinas untuk ditender. “(Dokumen) ini lagi di-review, dicek lagi. Kemudian enggak kalah pentingnya mereka (dinas-dinas) harus masuk ke sistim LPSE, baru kita buka. Insya Allah, 13 dokumen itu minggu depan akan ditayangkan (di LPSE) untuk dilelang. Sebagian besar (paket) dari Dinas PUPR,” ujarnya.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.