22 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Mediasi Abdullah Puteh dan KIP Aceh Gagal Capai Kesepakatan

...

  • Fazil
  • 30 July 2018 15:00 WIB

ilustrasi. @istimewa/net
ilustrasi. @istimewa/net

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh melakukan mediasi penyelesaian sengketa pemilu antara bakal calon anggota DPD, Abdullah Puteh selaku pemohon, dan KIP Aceh sebagai termohon, di Kantor Panwaslih Aceh, Senin, 30 Juli 2018.

Pertemuan mediasi tersebut dihadiri Abdullah Puteh didampingi stafnya, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Samsul Bahri, Ketua Panwaslih Aceh, Faizah, S.P., Koordinator Divisi Sengketa Panwaslih Aceh, Dra. Zuraidah Alwi, M.Pd., dan anggota Panwaslih Aceh lainnya.

Ketua Panwaslih Aceh, Faizah, menjelaskan, mediasi ini merupakan permohonan penyelesaian sengketa pemilu yang sudah teregistrasi dengan Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018. Sebelum mediasi, kata dia, terlebih dahulu dilakukan pramediasi, di mana masing-masing pihak bertemu dengan Panwaslih. Setelah itu, baru dipertemukan kedua pihak (Abdullah Puteh dan KIP Aceh).

"Akan tetapi, hasil pertemuan (mediasi) ini belum menemukan titik temu, karena masing-masing pihak tetap pada prinsipnya, sehingga tidak mencapai kesepakatan. Kita sudah membuat berita acara berkenaan hasil mediasi tersebut. Maka akan dilanjutkan dengan proses ajudikasi yang akan dilaksanakan pada Jumat, 3 Agustus 2018," kata Faizah kepada portalsatu.com, usai mediasi itu di Kantor Panwaslih Aceh, Senin siang.

Faizah menyebutkan, sesuai permohonan sengketa pemilu, Abdullah Puteh menginginkan agar KIP Aceh mencabut berita acara (BA) yang sudah dibuat. Dalam BA itu, KIP Aceh menyatakan Abdullah Puteh tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019. 

"Dalam pertemuan tadi keinginan beliau (Abdullah Puteh) agar KIP Aceh untuk menetapkan kembali sebagai peserta Pemilu 2019 memenuhi syarat, atau di-MS-kan. Namun, KIP Aceh tetap pada prinsipnya yaitu memegang teguh terhadap Peraturan KPU RI," ungkap Faizah.

Menurut Faizah, KIP Aceh mengacu Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, bahwa mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, wajib di-TMS-kan. Sehingga KIP Aceh mencoret nama Abdullah Puteh dari daftar bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019 lantaran pernah menjadi terpidana perkara korupsi.

"Apabila nantinya pada ajudikasi juga tidak mencapai kesepakatan, maka Panwaslih harus mengeluarkan putusan. Kita mempelajari dulu, nanti baru bisa diputuskan pada agenda ajudikasi," ujar Faizah.

Koordinator Divisi Sengketa Panwaslih Aceh, Zuraidah Alwi, menyebutkan, apapun putusan Panwaslih saat ajudikasi nanti wajib dilaksanakan KIP sebagai pihak termohon. Namun, kata dia, jika pemohon (Abdullah Puteh) merasa tidak puas dengan putusan Panwaslih Aceh maka bisa mengajukan banding ke PTUN.

"Apapun keputusannya (Panwaslih Aceh) kita lihat nanti pada pemeriksaan, karena pemeriksaan itu ada keterangan pemohon, ada pula jawaban termohon, dan pembuktian. Dari itulah nanti baru bisa kita melihat kemana arah keputusan," ujar Zuraidah.[]

Editor: THAYEB LOH ANGEN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.