07 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Menanti Lahirnya RAPBK Lhokseumawe 2020

...

  • PORTALSATU
  • 31 October 2019 11:30 WIB

Ilustrasi RAPBD (RAPBK). @ANTARA
Ilustrasi RAPBD (RAPBK). @ANTARA

LHOKSEUMAWE - Wali Kota dan DPRK Lhokseumawe hanya memiliki waktu sekitar sebulan untuk melahirkan rancangan Qanun tentang APBK (RAPBK) tahun 2020. Jika eksekutif dan legislatif ingin menyetujui bersama RAPBK 2020 paling telat 30 November 2019, mereka harus melalui tahapan lumayan panjang.

Tahapan itu mulai dari penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 oleh wali kota kepada DPRK untuk dibahas agar dapat disepakati bersama. Setelah itu, penyampaian RAPBK oleh wali kota kepada DPRK, dan pembahasan dua pihak supaya bisa disetujui bersama paling lambat 30 November 2019.

Untuk diketahui, sampai saat ini Wali Kota Lhokseumawe belum menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2020 kepada DPRK. Informasi terbaru dari salah seorang pimpinan dewan, direncanakan wali kota akan menyampaikan rancangan KUA-PPAS itu dalam rapat paripurna DPRK Lhokseumawe, 1 November 2019.

Sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, beralasan rancangan KUA PPAS 2020 belum disampaikan lantaran pihaknya masih menunggu DPRK Lhokseumawe periode 2019-2024 melahirkan alat kelengkapan dewan (AKD). "Karena ini baru saja dilakukan pelantikan DPRK (periode 2019-2024), sehingga dewan pun perlu melakukan penyusunan komisi-komisi terlebih dahulu maupun hal lainnya," ujar Suaidi Yahya menjawab portalsatu.com, Jumat, 13 September 2019 sore. (Baca: Ini Alasan Wali Kota Lhokseumawe Belum Sampaikan KUA-PPAS 2020 ke DPRK)

Namun, setelah DPRK Lhokseumawe menetapkan AKD dalam rapat paripurna 10 Oktober atau sudah berlalu 20 hari, ternyata rancangan KUA PPAS 2020 direncanakan baru akan disampaikan wali kota kepada DPRK, 1 November 2019.

Mengacu tahapan dan jadwal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, seharusnya Wali Kota Lhokseumawe sudah menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2020 kepada DPRK paling lambat minggu kedua Juli lalu. Sedangkan RAPBK 2020 harus disetujui wali kota dan DPRK paling telat  30 November 2019, satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2020. (Selengkapnya baca Ini Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2020 Menurut Permendagri 33/2019)

Dewan dan Sekda baru

Sumber portalsatu.com menyebutkan, kualitas APBK Lhokseumawe 2020 yang akan dihasilkan nantinya menjadi “pertaruhan” bagi DPRK dan Sekretaris Daerah (Sekda) baru. “Dewan periode baru, Sekda sebagai Ketua TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kota) juga baru dilantik beberapa waktu lalu. Lantas, bagaimana kualitas APBK 2020? Publik menanti pembuktian, apakah mereka berkinerja bagus atau sebaliknya, dalam melahirkan APBK dengan sisa waktu tergolong cukup singkat,” ujar satu sumber yang enggan ditulis namanya, Kamis, 31 Oktober 2019.

“Artinya, Badan Anggaran DPRK dan TAPK harus berpacu dengan waktu yang tersisa sekitar sebulan lagi untuk membahas rancangan KUA-PPAS sampai RAPBK 2020, jika ingin ketuk palu (persetujuan) paling telat 30 November," ucap sumber itu. 

Sumber itu berharap para jurnalis, aktivis LSM, kaum intelektual kampus (akademisi), mahasiswa dan elemen sipil lainnya, turut mengawal proses pembahasan rancangan KUA-PPAS sampai RAPBK 2020 yang dilakukan legislatif dan eksekutif. Pasalnya, pembahasan rancangan anggaran dalam waktu sempit berpotensi "kejar tayang" atau "kejar target".[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.