15 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Mengapa Dewan dan Bupati Belum Sepakati KUA-PPAS Aceh Utara 2019? Ini Kata Ayahwa dan Zubir HT

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 09 November 2018 22:25 WIB

Gedung DPRK Aceh Utara. Foto: dok. fokusutamacom
Gedung DPRK Aceh Utara. Foto: dok. fokusutamacom

LHOKSEUMAWE - DPRK dan Bupati Aceh Utara sampai sekarang belum menyepakati dan menandatangani bersama Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019.

Untuk diketahui, Bupati diwakili Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, menyampaikan Rancangan KUA-PPAS 2019 dalam rapat paripurna DPRK, 26 September 2018. Wabup Fauzi Yusuf mengatakan, dalam Rancangan KUA-PPAS 2019 itu, target pendapatan daerah Rp1,82 triliun.

"Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp239 miliar, dana perimbangan Rp976 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp614 miliar lebih," kata Fauzi Yusuf membacakan pidato bupati dalam rapat paripurna DPRK.

Fauzi Yusuf menyebutkan, total belanja daerah Rp1,82 triliun, yaitu belanja tidak langsung Rp1,38 triliun dan belanja langsung Rp442 miliar.

Target pendapatan dan belanja daerah Rp1,82 triliun dalam Rancangan KUA PPAS 2019 itu, anjlok dibandingkan alokasi anggaran 2018. (Baca: Rancangan KUA-PPAS Aceh Utara 2019 Rp1,82 Triliun, Aanjlok dar 2018)

Belum selesai

Ketua DPRK Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil alias Ayahwa, menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat, 9 November 2018, sekitar pukul 15.20 WIB, mengatakan, Badan Anggaran DPRK masih membahas Rancangan KUA-PPAS 2019 bersama eksekutif.

"Karena ada yang belum selesai," kata Ayahwa saat ditanya mengapa sampai sekarang belum disepakati bersama (bupati dan dewan) terhadap KUA-PPAS 2019.

Sudah berapa kali dilakukan pembahasan bersama (Banggar DPRK dengan eksekutif) terhadap Rancangan KUA PPAS 2019 itu? "Sudah beberapa kali dilakukan, malah nanti malam (Jumat malam, red) lagi," ujar pimpinan DPRK dari Partai Aceh itu.

Disinggung mengapa selama ini pembahasan anggaran di Aceh Utara selalu dilakukan pada malam hari, Ayahwa mengatakan, "Bukan malam hari, memang siang dan malam jadwalnya. Tiga hari yang lalu siang juga dilakukan".

Berapa alokasi dana/program aspirasi masing-masing pimpinan dan anggota dewan untuk tahun 2019? "Untuk 2019 belum, ya, belum ada," kata Ayahwa.

Ayahwa belum dapat memastikan, kapan dewan dan bupati akan menyepakati dan teken bersama KUA PPAS 2019. "Kalau sudah selesai pasti disetujui bersama," ujar Ketua DPRK Aceh Utara itu.

Diwawancara terpisah via WhatsApp, Jumat, sekitar pukul 15.38 WIB, Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., mengatakan, "Tahapannya sudah berjalan dengan baik. Dalam perjalanan ada perubahan struktur APBK seiring dikeluarkan Perpres terkait tambahan pendapatan dari dana perimbangan (DAK, dll.)".

Zubir mengatakan itu saat ditanyakan, mengapa sampai sekarang belum disepakati bersama (bupati dan dewan) terhadap KUA-PPAS tahun 2019.

Menurut Zubir, Banggar DPRK sudah melakukan pembahasan bersama eksekutif terhadap Rancangan KUA PPAS 2019 lebih kurang lima kali. "Pembahasannya siang malam," ujar pimpinan DPRK dari NasDem itu.

Berap alokasi dana/program aspirasi masing-masing pimpinan dan anggota dewan untuk tahun 2019? "Belum ada pembahasan aspirasi selama saya ikut serta dalam rapat," kata Zubir.

Zubir juga belum dapat memastikan, kapan dewan dan bupati akan menyepakati dan teken bersama KUA PPAS 2019. "Kita tunggu prosesnya," ujar Wakil Ketua II DPRK itu.

Untuk diketahui, setelah Rancangan KUA-PPAS itu disepakati serta diteken bupati dan pimpinan DPRK, baru dapat disusun Rancangan Qanun Aceh Utara tentang APBK 2019 oleh eksekutif, yang kemudian akan dibahas bersama Banggar DPRK sampai disetujui kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bupati dan DPRK wajib menyetujui bersama Rancangan Qanun tentang APBK 2019 (RAPBK) paling lambat satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019. Artinya, pengambilan keputusan alias 'ketuk palu' dewan serta persetujuan bersama DPRK dan bupati terhadap RAPBK 2019 wajib dilaksanakan paling lambat 30 November 2018.

"Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun," bunyi pasal 312 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu turut ditegaskan dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. "Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019," bunyi Permendagri itu.

Oleh karena itu, menurut Permendagri 38/2018, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD 2019, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA-PPAS tahun 2019 kepada DPRD untuk  dibahas  dan  disepakati bersama paling lambat minggu I Agustus 2018.

Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemda untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Ranperda (Aceh: racangan qanun/Raqan) tentang APBD 2019 antara Pemda dengan DPRD sampai tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD 2019, paling lambat 30 November  2018. Setelah itu, Ranperda APBD/Raqan APBK disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

 

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2019 menurut Permendagri Nomor 38 Tahun 2018:

- Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD (paling lambat minggu II bulan Juli 2018)

- Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (paling lambat minggu I bulan Agustus 2018)

- Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA  SKPD dan RKA-PPKD

Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (paling lambat minggu II bulan Agustus 2018)

- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD (paling lambat minggu I bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan paling lambat minggu III September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu)

- Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah (paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, tepatnya 30 November 2018)

- Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama)

- Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur)

- Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (paling  lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

- Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)

- Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir Desember (31 Desember)

- Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan).[](idg)

Lihat pula: Dewan Ketuk Palu RAPBK Abdya 2019 Rp976,7 Miliar

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.