29 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Mengapa Pemkab Aceh Utara Menunggak Rekening Listrik? Ini Data Anggaran 2019 dan 2020

...

  • PORTALSATU
  • 12 August 2020 21:45 WIB

Kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe. Foto: dok. panoramiocom
Kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe. Foto: dok. panoramiocom

LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan belanja listrik dengan jumlah cukup besar dalam APBK, Rp34,5 miliar pada tahun 2019, dan Rp16 miliar di 2020 sebelum perubahan. Lantas, mengapa masih menunggak rekening listrik hingga terutang yang harus dibayar dengan anggaran tahun berikutnya?  

Informasi diperoleh portalsatu.com, pihak UP3 PLN Lhokseumawe telah memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk menagih tunggakan pelanggan Pemda Aceh Utara, berdasarkan data per 28 Juli 2020 mencapai Rp1.222.869.907 (Rp1,2 miliar lebih).

Tunggakan tersebut pada pelanggan Kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, Kantor Bupati Aceh Utara di Lhoksukon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Aceh Utara, Kantor IPLT DLHK Aceh Utara, Rumah Sakit Pratama di Alue Muden Kecamatan Lhoksukon, Gudang Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, dan Kantor Geuchik Tanjong DR.

Dari delapan pelanggan itu, paling banyak menunggak rekening listrik Kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe Rp1,1 miliar lebih.

Hasil penelusuran portalsatu.com, Selasa, 11 Agustus 2020, dalam Perubahan APBK (P-APBK) Aceh Utara tahun 2019 dialokasikan belanja listrik Rp34.581.557.903 (Rp34,5 miliar lebih), bertambah Rp5.947.940.586 (Rp5,9 miliar lebih) dari pagu pada APBK murni Rp28.633.616.507 (Rp28,6 miliar lebih).

Adapun realisasi belanja listrik Pemkab Aceh Utara tahun 2019 senilai Rp32,8 miliar.

Sementara itu, dalam APBK murni Aceh Utara tahun 2020, alokasi belanja listrik Rp16 miliar lebih. Namun, setelah dilakukan perubahan Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Utara tentang Penjabaran APBK 2020 hingga lima kali perubahan, pagu belanja listrik menjadi Rp7,8 miliar lebih, berkurang Rp8,1 miliar lebih atau 50,96 persen.

Dari total belanja listrik tersebut, antara lain ditempatkan pada Sekretariat Daerah dengan pagu sebelum perubahan Rp1,9 miliar lebih, setelah perubahan menjadi Rp883,5 juta lebih, berkurang Rp1,1 miliar lebih. Lalu, belanja listrik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Utara Rp502 juta (tidak ada perubahan/pengurangan). Rinciannya, belanja jasa pemakaian listrik Kompleks Perkantoran Pemkab Aceh Utara eks-Bachelor Camp– Landing (Lhoksukon, red) Rp287 juta, dan belanja jasa rekening listrik kantor bupati (di Lhoksukon, red) Rp215 juta.

Di DLHK Aceh Utara, belanja listrik (untuk kantor DLHK, red) Rp38,4 juta. Pada pos anggaran lainnya di DLHK, operasional dan pemeliharaan penerangan lampu jalan, sebelum perubahan Rp9,6 miliar lebih, setelah perubahan menjadi Rp3,2 miliar lebih, berkurang Rp6,3 miliar lebih. Dari jumlah itu, belanja listrik sebelum perubahan Rp8,8 miliar lebih, dan setelah perubahan menjadi Rp2,5 miliar lebih, berkurang Rp6,3 miliar lebih. Anggaran tersebut untuk belanja listrik lampu jalan tahun 2020 dialokasikan Rp70 juta, belanja listrik lampu jalan 2019 Rp2,4 miliar lebih, dan belanja listrik IPLT Rp4,8 juta.

Data anggaran pada DLHK Aceh Utara itu menunjukkan adanya tunggakan rekening listrik lampu jalan tahun 2019 senilai Rp2,4 miliar yang menjadi utang alias kewajiban, sehingga harus dibayar dengan APBK 2020.  

Manajer ULP PLN Lhoksukon, Agus Salim, dikonfirmasi portalsatu.com melalui pesan WhatsApp, Rabu, 12 Agustus 2020, mengatakan data tunggakan rekening listrik Pemkab Aceh Utara sudah diserahkan kepada Kejari Lhoksukon (Aceh Utara). “Silakan konfirmasi dengan Kajari,” katanya.

Kajari Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, dihubungi melalui telepon seluler, mengatakan pihaknya mendapat SKK dari PLN untuk menagih tunggakan rekening listrik pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Aceh Utara. 

“Itukan perdata. Kita dapat kuasa dari PLN untuk melakukan penagihan. Kan sama-sama pemerintah, yang satu BUMN, yang satu pemerintah daerah. Dapat SKK untuk nagih, ya kita tagih, kita undang masing-masing. Tadi juga Kepala Dinas Kesehatan, (dan) Buk Salwa Kepala Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/BPKD) sudah hadir,” ujar Firman Priyadi.

Ditanya bagaimana penjelasan para pejabat Pemkab Aceh Utara yang dipanggil itu, Kajari mengatakan, “Ya, kalau (tunggakan) yang kecil-kecil kan bisa ditutup, yang besar nanti dianggarkan di Perubahan APBD”.

“Nanti yang membayar siapa, yang berjanji pakek pernyataan bayar siapa, sudah semua,” kata Kajari Aceh Utara.

Kepala BPKD Aceh Utara, Salwa, membenarkan ia sudah datang ke Kejari menyampaikan penjelasan dan ikut menandatangani surat pernyataan untuk pembayaran tunggakan rekening listrik.  

“Ada (teken pernyataan di Kejari), akan kita bayar di P-APBK 2020 sebagian, kita anggarkan pada APBK 2021 sebagian, karena kondisi (keuangan) daerah tahun ini dipangkas anggaran (pendapatan transfer) cukup besar oleh pusat,” ujar Salwa dikonfirmasi melalui telepon seluler, Rabu, 12 Agustus 2020.

Menurut Salwa, karena ada pengurangan pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk Aceh Utara, belanja listrik yang dialokasikan dalam APBK murni tahun 2020 terpaksa disesuaikan sehingga berkurang sebagian.  “Sudah berkurang, sehingga tidak cukup,” tuturnya.

Dengan kondisi tersebut, Salwa mengakui, tidak menutup kemungkinan sebagian tagihan listrik tahun 2020 berpotensi terutang yang harus dibayar sebagai kewajiban Pemkab Aceh Utara pada 2021.

Ditanya tunggakan rekening lampu jalan tahun 2019 yang harus dibayar pada 2020 Rp2,4 miliar lebih, apakah sekarang sudah lunas semua, Salwa sempat meminta waktu untuk mengecek. Sekitar dua jam kemudian, Salwa menyampaikan, “Saya cek ke DLHK tinggal satu bulan lagi, (tagihan listrik) Desember 2019 (yang belum lunas)”. Namun, ia mengaku lupa menanyakan kepada pihak DLHK, berapa tunggakan rekening lampu jalan Desember 2019.

Plt. Sekda Aceh Utara, Dr. Murtala, M.Si., dihubungi lewat telepon seluler, Rabu, 12 Agustus 2020, menegaskan Pemkab tetap akan membayar tunggakan rekening listrik kepada PT PLN. “Kita sudah menganggarkan, mungkin di dalam perjalanan karena ada refocusing, kan bertubi-tubi kita menerima surat dari kementerian untuk menyesuaikan anggaran. Yang pasti, semua SKPK (yang menunggak rekening listrik) sudah komit akan melunasi, karena itu memang kewajiban, wajib kita bayar. Dan kita paham cukup penting keberadaan PLN, sebentar saja mati listrik sudah tidak bisa kerja, sudah memengaruhi pelayanan kepada masyarakat,” kata Murtala yang menjadi Plt. Sekda sejak 10 Agustus 2020.

Sebelumnya, Pemkab Aceh Utara melalui siaran persnya, 7 Agustus 2020, menyebutkan tunggakan tagihan rekening listrik PT PLN segera dibayar setelah dilakukan Perubahan APBK 2020. Jika dengan anggaran P-APBK 2020 tidak cukup, pembayaran tunggakan tersebut akan dilanjutkan melalui APBK 2021.

Hal tersebut sudah dibicarakan dengan para manajer dan supervisor PT PLN UP3 Lhokseumawe dalam rapat pada akhir Juni 2020 lalu. Dalam rapat tersebut Pemkab Aceh Utara menegaskan dan berkomitmen menyelesaikan semua tunggakan tagihan tersebut, baik tunggakan PJU (penerangan jalan umum) maupun tagihan rekening listrik kantor bupati.

Ketua Fraksi PPP DPRK Aceh Utara, Zulfadli A. Taleb, menyayangkan belanja listrik Pemkab semakin meningkat setiap tahun. “Belanja listrik terus membengkak akibat pemborosan pemakaian arus listrik. Seharusnya AC dimatikan jika tidak ada orang dalam ruangan kerja, jangan dihidupkan terus menerus. Seperti di Kantor Bupati itu, banyak AC yang masih hidup walaupun sedang tidak ada orang dalam ruangan. Karena ini dianggap remeh, disepelekan, sehingga saat menunggak rekening listrik seperti tahun ini harus menunggu Perubahan APBK, bahkan mungkin harus dibayar dengan anggaran tahun depan," ujar Zulfadli, dua hari lalu.

Catatan portalsatu.com, sejak tahun 2015 lalu, DPRK Aceh Utara sudah meminta bupati agar memperingatkan SKPK-SKPK untuk melakukan penghematan pemakain listrik kantor. Hal itu disampaikan Gabungan Komisi DPRK Aceh Utara dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Qanun APBK 2016 di gedung dewan setempat, 17 Desember 2015.

"Saat istirahat dan di luar jam kerja agar AC dan perangkat elektronik lainnya dapat dimatikan, mengingat biaya untuk pembayaran listrik kantor mencapai Rp16 miliar lebih setiap tahunnya di seluruk SKPK Aceh Utara," kata Zulfadli A. Taleb membacakan laporan Gabungan Komisi DPRK dalam rapat paripurna saat itu. (Baca: 16 Miliar Terkuras, Bupati Diminta Hemat Pemakaian Listrik)

Tahun 2017, Fraksi PPP DPRK Aceh Utara juga menyoroti anggaran untuk pembayaran listrik kantor pemerintah setempat yang terus membengkak. “FPPP mendorong setiap SKPK untuk melakukan penghematan penggunaan listrik kantor, mengingat tahun 2017 kita (Pemkab Aceh Utara) membayar listrik sampai Rp25.632.775.916,” ujar Zulfadli A. Taleb, Wakil Ketua FPPP, membacakan pendapat fraksi ini dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBK 2017, di gedung dewan setempat, 17 November 2017.

“Banyak AC yang masih hidup pada jam istirahat walaupun tidak ada orang dalam ruangan. Bahkan ada SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) masih hidup AC 24 jam sehari. Ini sebuah pemborosan,” kata Zulfadli. (Baca: Dewan Sorot Pembayaran Listrik Kantor Pemerintah Aceh Utara Capai Rp25,6 M)[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.