01 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Menyoal Proyek Multiyears Pemerintah Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 23 July 2020 13:00 WIB

Ilustrasi. Foto: MaTA
Ilustrasi. Foto: MaTA

Usulan anggaran proyek tahun jamak (multiyears) 2020-2022 ditolak oleh Komisi IV DPRA. Akan tetapi, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dengan pimpinan DPRA membuat kesepakatan lain untuk 12 paket proyek dengan nilai anggaran Rp2,7 triliun. Kini dipersoalkan kembali hingga DPRA menyetujui pembatalan MoU proyek multiyears tersebut melalui rapat paripurna, 22 Juli 2020.

Menyalahi prosedur?

Proses pengganggaran tahun jamak anggaran 2020-2022 yang disepakati antara Plt. Gubernur Aceh dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode lalu dinilai tidak prosedural, sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Lembaga antikorupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai kesepakatan tersebut menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal 92 ayat (3) menyebutkan bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Namun, proyek tahun jamak 2020-2022 itu kesepakatan hanya dilakukan bersama pimpinan DPRA dengan mengabaikan rekomendasi dari Komisi IV yang telah melakukan pembahasan usulan tersebut.

“Pembahasan APBA 2020 hingga pengesahan sangat tertutup dan terkesan dipaksakan, termasuk mengenai usulan proyek tahun jamak tersebut tidak melalui musrenbang dan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sehingga ruang partisipasi publik sama sekali tidak berjalan,” ungkap Koordinator MaTA, Alfian, belum lama ini.

Alfian menambahkan, pimpinan DPRA tidak mengindahkan rekomendasi berdasarkan hasil telaah dari Komisi IV, yang disampaikan Ketua dan Sekretaris Komisi IV melalui surat nomor 86/Komisi IV/IX/2019. Padahal, sebelumnya Pimpinan DPRA telah mengarahkan surat usulan Plt. Gubernur Aceh untuk dilakukan pembahasan oleh Komisi IV DPRA.

“Kesepakatan yang dibangun antara Plt. Gubernur dan pimpinan DPRA tentang anggaran proyek tahun jamak itu merupakan kesepakatan yang tidak mendapat persetujuan dan pembahasan dari anggota DPRA lainnya, khususnya Komisi IV yang membidangi pembangunan dan tata ruang,” tambah Alfian.

Selain itu, ungkap Alfian, dalam kesepakatan  nomor 903/1994/MOU/2019 | 11/MOU/ 2019 itu terdapat satu proyek pembangunan di luar usulan yang disampaikan Plt. Gubernur Aceh, yakni proyek pembangunan dan pengawasan bendungan daerah irigasi Sigulai, Kabupaten Simeulue, dengan anggaran mencapai Rp181.152.500.000.

MaTA juga menemukan terjadinya perubahan mata anggaran tiap paket proyek multiyears antara yang dibuat kesepakatan bersama dengan pimpinan DPRA  dengan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Pemerintah Aceh.

“Kami menemukan terjadinya penambahan paket, dalam kesepakatan bersama dengan pimpinan DPRA terdapat 12 paket proyek, data SiRUP Pemerintah Aceh bertambah 3 paket dengan paket dipecah. Pembangunan jalan Pereulak – Lukop ke perbatasan Gayo Lues dipecah 3 paket, selanjutnya peningkatan jalan Trumon - Batas Singkil, dipecah 2 sehingga paket bertambah 15 paket dengan anggaran tetap Rp2,7 triliun,” ungkap Alfian.

(Sumber: MaTA)

Atas temuan tersebut, MaTA  sudah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MaTA juga mendesak DPRA untuk segera melakukan evaluasi kembali terhadap kesepakatan penganggaran proyek tahun jamak 2020-2022 agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

“Kita juga mendesak Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Aceh untuk segera menghentikan proses pelelangan terhadap 12 paket proyek tahun jamak tersebut,” tegas Alfian.

Bagaimana kemelut proyek multiyears itu muncul?

Kisah bermula pada 2 September 2019 lalu. Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyurati Ketua DPRA melalui surat nomor 602/14465. Isinya, permohonan izin penganggaran tahun jamak (multiyears).

Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah memprogramkan kegiatan pembangunan konstruksi berskala besar yang pelaksanaannya direncanaka secara bertahap melalui sistem kontrak tahun jamak (multiyears contract). Nova Iriansyah mengharap pertimbangan Ketua DPRA untuk mendukung program kontrak proyek tahun jamak itu.

Surat Plt. Gubernur Aceh itu juga melampirkan rencana kegiatan kontrak tahun jamak tahun anggaran 2020–2022 yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh. Dokumen itu ditandatangani Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir. Fajri, M.T., dengan total anggaran mencapai Rp2.794.436.800.000.

Surat Plt. Gubernur itu juga ditembuskan kepada: Kepala Bappeda Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, serta Kepala Biro Administrasi Pembanguan SetdaAceh.

Empat hari kemudian, yakni 6 September 2019, Wakil Ketua I DPRA menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) agar menyampaikan surat dari Plt. Gubernur Aceh tersebut kepada Komisi IV DPRA untuk ditelaah. Sekwan pun menginstruksikan Bagian Umum Sekretariat Dewan (Setwan) agar surat tersebut disampaikan kepada Komisi IV DPRA. Akan tetapi, Bagian Umum Setwan baru melakukan disposisi ke Komisi IV pada 9 September 2019.

Komisi IV tidak setuju, pimpinan DPRA buat kesepakatan

Setelah dipelajari dan dibahas tingkat Komisi IV, kemudian keluar surat nomor 86/Komisi IV/IX/2019 perihal rekomendasi dan izin penganggaran tahun jamak (multiyears) dari Komisi IV kepada pimpinan DPRA. Surat rekomendasi tersebut ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komisi IV DPRA, Tgk. H. Anwar Ramli dan Zulfadli. 

Isinya, proyek muliyears itu masih perlu dilakukan pendalaman dan pembahasan bersama, karena ada ruas jalan lain yang sangat mendesak penanganannya dan membutuhkan anggaran besar. Oleh karena itu, Komisi IV DPRA tidak dapat memberikan rekomendasi izin persetujuan alias tidak menyetujui penganggaran tahun jamak 2020-2022 sebagaimana diusulkan Plt. Gubernur Nova Iriansyah.

Ironisnya, empat hari kemudian, yakni 10 September 2019 muncul kesepakatan antara Plt. Gubernur Nova Iriansyah dengan pimpinan DPRA tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multiyears) Tahun Anggaran 2020–2022.

Plt. Gubernur Nova Iriansyah bersama Ketua DPRA Muhammad Sulaiman, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, Teuku Irwan Djohan, dan Dalimi membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan bernomor 903/1994/MOU/2019 | 11/MOU/ 2019 berisi tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multiyears) Tahun Anggaran 2020 –2022.

Dalam kesepakatan bersama tersebut, masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyediakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan dan pengawasan yang merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Aceh. 

Dalam kesepakatan tersebut juga disebutkan nominal anggaran yang harus dialokasikan mulai tahun 2020–2022 mencapai Rp2.658.431.261.000 untuk 12 paket proyek tahun jamak, yakni:

1. Pembangunan dan pengawasan jalan Jantho-Batas Aceh Jaya Rp152.955.000.000;

2. Pembangunan dan pengawasan jalan Simpang Tiga Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang Rp260.252.675.000;

3. Pembangunan dan pengawasan peningkatan jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Rp650.264.760.000;

4. Pembangunan dan pengawasan jalan batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren Rp187.331.251.000;

5. Pembangunan dan pengawasan jalan batas Aceh Timur – Kota Karang Baru Rp71.945.139.000;

6. Pembangunan dan pengawasan jalan Blangkejeren – Tongra Batas Aceh Barat Daya Rp 407.880.000.000;

7. Pembangunan dan pengawasan jalan Babah Roet – Batas Gayo Lues Rp129.113.075.000;

8. Pembangunan dan pengawasan jalan Trumon–Batas Aceh Singkil Rp287.267.000.000;

9. Pembangunan dan pengawasan jalan batas Aceh Selatan – Kuala Baru – Singkil Telaga Bakti Rp74.778.000.000;

10. Pembangunan dan pengawasan jalan Sinabang – Sibigo Rp85.541.500.000;

11. Pembangunan dan pengawasan jalan Nasreuhe – Lewak – Sibigo Rp169.950.000.000;

12. Pembangunan dan pengawasan bendungan daerah irigasi Sigulai Kabupaten Simeulue Rp181.152.500.000.[](red)

Lihat pula:

DPRA Setujui Pembatalan MoU Proyek Multiyears

Ini Solusi Menurut Tiyong untuk Akhiri Polemik Proyek Multiyears

Pemerintah Aceh Segera Tender Proyek Multiyears

Ironi Proyek Multiyears 2020-2022 di Aceh Rp2,7 Triliun

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.