30 May 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Minta Cabut Jam Malam, Ini Saran Dr. Taqwaddin Soal Penanganan Corona di Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 02 April 2020 15:00 WIB

Dr. Taqwaddin. Foto: dok./istimewa
Dr. Taqwaddin. Foto: dok./istimewa

BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin, menilai Jam Malam yang sedang diberlakukan di Aceh, kesannya telah menimbulkan nostalgia traumatik. "Kami teringat pada masa konflik yang pernah terjadi belasan tahun lalu. Bagi generasi kami, ingatan tersebut masih sangat kuat membekas. Ini beban psikologis yang harusnya dipertimbangkan saat akan ditempuh kebijakan pemberlakuan jam malam saat ini," ujar Taqwaddin melalui keterangannya, Kamis, 2 April 2020.

Taqwaddin menjelaskan, masa lalu di Aceh, Jam Malam diberlakukan dalam Darurat Sipil, yang kemudian meningkat menjadi Darurat Militer karena keadaan bahaya menghadapi Gerakan Aceh Merdeka. "Tetapi sekarang, kan situasinya beda. Yang kita hadapi bukan pemberontakan, tetapi pandemik wabah virus corona yang mendunia,' ungkapnya. 

Di provinsi lain di republik ini yang status pandemiknya lebih parah, tidak diberlakukan Jam Malam. "Bahkan di Kenya pemberlakuan Jam Malam menuai masalah (seperti diberitakan media). Tetapi Aceh sudah langsung memberlakukan Jam Malam yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur dan Forkopimda, termasuk Ketua DPRA. Saya heran, gimana proses ceritanya ini," kata Taqwaddin. 

Taqwaddin menyebutkan, pemberlakuan Jam Malam dalam Darurat Sipil di daerah, memposisikan Pemerintah Daerah sebagai penguasa, yang karenanya seperti memiliki legalitas untuk bertindak represif kepada warganya. "Ini memang dibenarkan dalam UU Keadaan Bahaya. Makanya, Presiden saja belum memberlakukan Darurat Sipil". 

"Yang dikemukakan Presiden beberapa hari lalu, itu baru wacana. Tetapi yang diputuskan sebagai kebijakannya saat ini adalah pemberlaku Darurat Kesehatan Masyarakat, yang merupakan rezim dari UU Karantina Kesehatan. Inilah hukum positifnya saat ini," kata Taqwaddin.

Menurut Taqwaddin, sebelum terjadinya kesan "melawan" pemerintah pusat, sebaiknya Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam dicabut.

"Hemat saya, apa yang telah diputuskan oleh Presiden dengan Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau social dintancing sudah benar dan tepat. Hal ini bisa dimaklumi dalam kondisi keuangan Indonesia dan dengan jumlah penduduk begitu banyak, tentu  tidak mudah bagi pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan lockdown dengan segala konsekwensinya," tuturnya.

"Saya kira, sebaiknya Pemerintah Aceh mengikuti saja kebijakan yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Menurut saya, dengan kemampuan Dana Otsus yang Aceh miliki saat ini, maka refocusing Anggaran untuk penanganan Covid-19 bisa dioptimalkan. Apalagi jika kita cermati angka-angka: perjalanan dinas, pengadaan dan perawatan mobil, training, dan lainnya yang mencapai ratusan miliar. Jika tiga item itu saja difokuskan ke penanganan virus corona maka ditemukan angka anggaran sekitaran 600-an miliar. Itu memadai untuk upaya pencegahan dan penanganan virus corona dilakukan secara optimal," pungkas Taqwaddin.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.