10 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Musda MPD Dianggap Cacat Hukum, Nurhayati Lapor ke Dewan

...

  • Win Porang
  • 29 June 2020 22:30 WIB

Surat pengaduan Nurhayati terkait Musda MPD Gayo Lues [Foto: Win Porang]
Surat pengaduan Nurhayati terkait Musda MPD Gayo Lues [Foto: Win Porang]

Mulai dari perencanaan Musda II tidak sempurna, pendaftaran tidak dibuka untuk umum, dan ketua MPD lama yang seharusnya tidak memiliki hak memimpin sidang malah memimpin sidang.

BLANGKEJEREN – Anggota Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Gayo Lues, Nurjayati Sahali mengadukan Musyawarah Daerah (Musda) II Negeri Seribu Bukit tersebut karena dinilai cacat hukum, Senin, 29 Juni 2020 ia melaporkan persoalan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Gayo Lues.

Dalam laporannya Nurhayati mengungkapkan sejumlah kejanganggalan pada Musda II MPD yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Ia juga berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika ketua terpilih tetap dilantik oleh bupati.

Nurhayati menjelaskan, saat musyawarah pembentukan panitia Musda, ia dipilih dan disepakati sebagai anggota Stering Commite (SC) sesuai dengan surat keputusan Ketua MPD Gayo Lues nomor 800/69/2020 tentang penetapan panitia Musda II MPD tahun 2020.

"Sesuai dengan Tata Tertip Musda II MPD Gayo Lues pada pasal 13 poin 3 disebutkan bahwa, pemimpin sidang pada acara Musda II MPD Gayo Lues tahun 2020 adalah Stering Commite Musda II MPD Gayo Lues," katanya.

Sebagai anggota Stering Comite oleh Ketua SC, Nurhayati mengaku diberikan tugas untuk membuat berita acara setiap persidangan dan untuk membuat tata tertip Musda diserahkan kepada anggota SC lainya yaitu Ali Amran.

"Setelah mengikuti dan menjalani Musda II MPD Gayo Lues, terjadi pelanggaran terhadap peraturan Bupati nomor 4 tahun 2016 sebagai dasar hukum pergantian pengurus yang dituangkan pada tata tertip Musda II MPD Gayo Lues tahun 2020," jelasnya.

Dengan begitu, Nurhayati menolak menandatangani berita acara yang dibuat ulang oleh SC dan dinyatakan bahwa Musda II MPD Gayo Lues cacat hukum dan tidak demokratis.

Nurhayati menambahkan, mulai dari perencanaan Musda II tidak sempurna, pendaftaran tidak dibuka untuk umum, dan ketua MPD lama yang seharusnya tidak memiliki hak memimpin sidang malah memimpin sidang.

"Kami menyerahkan kepada pengambil kebijakan yaitu Bupati Gayo Lues, intinya jika kebijakan ada di Bupati, saya meminta dukungan dari DPRK, dan jika tetap dilantik ketua yang terpilih, maka saya akan melanjutkan ke PTUN," tegasnya.

Ketua Komisi D DPRK Gayo Lues Muhammad El Amin bersama Ali Amran, dan Abdul Salam di gedung DPRK mengatakan, pihaknya akan mempelajari pengaduan Nurhayati terkait Musda II MPD Gayo Lues.

"Kami akan menjumpai ketua DPRK dulu, kemudian baru menjumpai pak Bupati Gayo Lues, baru diketahui bagaimana selanjutnya," kata Ali Amran. SementaraBupati Gayo Lues H Muhammad Amru yang dimintai tanggapanya terkait Musda tersebut belum memberikan jawaban.[**]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.