17 January 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Muslem Hamidi: Apa Sesungguhnya Ingin Dicapai Pansus Migas?

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 14 January 2019 22:30 WIB

Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa
Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa

LHOKSUKON - Aktivis mahasiswa, Muslem Hamidi, mengapresiasi langkah DPRK Aceh Utara membentuk Pansus Migas. Pasalnya, kata dia, selama ini banyak keluhan masyarakat terkait perusahaan pengelola blok migas di Aceh Utara.

"Namun, kita juga mempertanyakan tujuan dan hasil apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh tim Pansus Migas DPRK Aceh Utara nantinya," kata Muslem Hamidi kepada portalsatu.com via WhatsApp, Senin, 14 Januari 2019, sore.

Muslem melanjutkan, "Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa PT PHE sebenarnya masa kontraknya itu sudah berakhir sejak Oktober lalu, dan diperpanjang sementara oleh Menteri ESDM atas usulan BPMA sampai April Nanti. Artinya, jika pansus ini dibentuk (bekerja) sampai Juni nanti selama enam bulan, maka pascakontrak PHE berakhir pada April (2019), lalu apa yang akan dilakukan pansus tersebut. Kerja apa lagi yang akan dilakukan, karena posisi perpanjangan kontrak Blok NSB tersebut ditangani Kementerian ESDM bersama dengan Pemerintah Aceh dalam hal ini BPMA".

"Artinya, pansus yang dibentuk ini nantinya juga tidak akan dapat berbuat lebih untuk masuk dalam persoalan itu. Sehingga, kita berharap agar pansus yang sudah dibentuk ini nantinya bisa memberikan masukan berupa rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dan BPMA ketika melakukan kerja sama perpanjangan kontrak Blok NSB," ujar mantan Ketua BEM Unimal ini.

"Kita juga mempertanyakan kinerja Perusahaan Daerah Pase Energi. Dengan adanya Pansus Migas ini juga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut seperti tidak ada kinerja selama ini. Padahal kita berharap harusnya Perusahaan Daerah Pase Energi bisa ikut andil juga memberikan masukan dan rekomendasi yang baik yang menguntungkan daerah dan masyarakat Aceh Utara. Itu bisa disampaikan kepada Pemerintah Aceh Utara ataupun Pemerintah Aceh agar dapat ditindaklanjuti bersama dengan BPMA," kata Muslem.

Muslem mengatakan, publik tidak mempersoalkan Pansus Migas yang sudah dibentuk. "Hanya saja kita berharap agar pansus ini nantinya dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan. Baik itu untuk masyarakat dan daerah".

Menurut Muslem, Pansus Migas juga harus melakukan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Aceh dan BPMA, karena persoalan kontrak Blok NSB itu ditangani Pemerintah Aceh melalui BPMA.

"Tapi kalau (Pansus Migas) hanya untuk merekomendasikan perihal perbaikan jalan, dan hal-hal kecil lainnya misalnya, kita rasa, ya, tidak masalah. Tapi bagi kita, perusahaan besar seperti ini tentunya tidak hanya masalah kecil seperti ini saja nanti yang akan ditemui di lapangan oleh tim pansus. Kita yakin ada persoalan lain nanti yang muncul dan kita harap tim Pansus Migas DPRK Aceh Utara mau bersikap ketika persoalan lain yang muncul itu ditemukan. Harus bersikap dan ditindaklanjuti. Jika tidak, maka akan rugi saja dibentuk Pansus Migas tersebut," kata Muslem.[]

Lihat juga:

DPRK Aceh Utara Bentuk Pansus Migas, Apa Tujuannya, Berapa Dananya?

Ini Kata Sekretaris Pansus Migas DPRK Aceh Utara Soal PT PHE

Ini Kata Zubir HT Soal Fokus Pansus Migas DPRK Aceh Utara

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.