15 August 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


‘Musrenbang RKPA 2019 Jangan Sekadar Formalitas’

...

  • PORTALSATU
  • 16 April 2018 14:00 WIB

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membuka Musrenbang RKPA 2019 di Gedung DPRA, 16 April 2018. @Biro Humas Setda Aceh
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membuka Musrenbang RKPA 2019 di Gedung DPRA, 16 April 2018. @Biro Humas Setda Aceh

BANDA ACEH – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof. Zudan Arief Fakrulloh, mengingatkan agar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2019 jangan sekadar formalitas, tetapi substansial. Apalagi pengangguran di Aceh mencatat angka lebih 14 persen.

"RKP (Rencana Kerja Pemerintah) kita harus bisa membaca ke depan. Artinya masalah saat ini bisa dilihat dengan pendekatan saat ini," kata Zudan dalam Musrenbang RKPA tahun 2019, di Gedung DPR Aceh, Senin, 16 April 2018.

Zudan menyebutkan, semua hal harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Menurut Zudan, delapan prioritas dibahas dalam musrenbang tersebut merupakan kebutuhan Aceh yang harus terimplementasi hingga ke pintu rumah masyarakat. "Ini tugas kita bersama dan kita wajib mengimplementasikan," kata Zudan, dikutip dari siaran pers dikirim Biro Humas Setda Aceh.

Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Muhammad Arif Tasrif, meminta agar pemangku kepentingan memanfaatkan data secara lebih banyak. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun harus berdasarkan bukti di lapangan. Untuk menanggulangi kemiskinan juga dibutuhkan komitmen dukungan politik. Hal itu menjadi syarat atau kunci untuk penanggulangan kemiskinan. 

Muhammad Arif Tasrif berharap program-program yang disusun lewat Musrenbang RKPA 2019 berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, sehingga kemiskinan dan pengangguran di Aceh berkurang.

Musrenbang RKPA 2019 itu dibuka Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Dia mengatakan, Pemerintah Aceh melalui Bappeda sudah memperbaiki pola pelaksanaan musrenbang. Yaitu melewati tahapan persiapan yang juga diisi forum konsultasi publik, pra-pelaksanaan dan pelaksanaan musrenbang.

Irwandi mengatakan, ada tiga perubahan mendasar dalam pola Musrenbang 2019. Seluruh usulan harus melalui proses musrenbang 2018. "Seluruh stakeholder tidak boleh menyampaikan proposal di luar forum musrenbang," katanya.

Selain itu, semua usulan program harus diimput e-planing yang terintegrasi dengan e-budgeting. Hal itu untuk memastikan tidak adanya usulan kegiatan baru yang terindikasi dan dipersepsikan sebagai titipan atau “penumpang gelap”. Selanjutnya, semua usulan program dan kegiatan, baik yang disusulkan kabupaten/kota, SKPA hingga aspirasi masyarakat harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2019. 

Irwandi menambahkan, RKPA 2019 mengangkat tema Penumbuhan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas. Tema itu selaras dengan RKP Nasional yaitu Pengembangan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan delapan prioritas pembangunan Aceh. 

Pertama, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. Pemerintah juga mencanangkan pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas. Berikutnya, peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan Dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif dan pariwisata. Pemerintah juga memprioritaskan optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana serta penataan reformasi dan penguatan perdamaian. 

Gubernur Irwandi kemudian menyerahkan proses penyusunan Musrenbang RKPA 2019 dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.[](rel)

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.