19 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Terkait Dugaan Pelanggaran HAM
Muzakir Manaf Belum Penuhi Panggilan Komnas HAM

...

  • PORTALSATU
  • 08 October 2019 16:15 WIB

Muzakir Manaf. Foto: dok. viva.co.id
Muzakir Manaf. Foto: dok. viva.co.id

BANDA ACEH – Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf (Mualem), tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di Jakarta, 7 Oktober 2019, untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) itu belum bisa datang ke Komnas HAM lantaran berbagai kesibukan.

“Hanya untuk memberi keterangan, Insya Allah Mualem akan datang. Kami akan meminta (Komnas HAM) untuk dijadwal ulang,” kata Juru Bicara DPA PA, Muhammad Saleh, dalam keterangannya, Selasa, 8 Oktober 2019.

Sebelumnya, Muzakir Manaf dipanggil melalui surat Nomor: 258/SP-Aceh/IX/2019 tanggal 23 September 2019, untuk datang ke Kantor Komnas HAM di Jakarta, 7 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB. Menurut Saleh, surat tersebut diterima pihaknya beberapa hari lalu.

Saleh menjelaskan, surat pemanggilan Muzakir Manaf itu surat klarifikasi biasa dan normatif. “Tidak ada yang luar biasa. Hanya permintaan keterangan, terkait peristiwa masa lalu, yaitu kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh tahun 2001-2004 silam,” ujar Saleh.

Menurut Saleh, sebelumnya Komnas HAM juga telah turun ke Bener Meriah dan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk unsur TNI dan Polri.

Saleh menilai apa yang dilakukan Komnas HAM merupakan tugas lembaga negara dalam melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu. “Karena itu, berdasarkan asas praduga tak bersalah, maka Komnas HAM wajib meminta keterangan dari para pihak. Termasuk para pimpinan milisi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat itu,” tuturnya.

“Permintaan keterangan ini hanya sebatas penyamaan data maupun informasi dari para pihak yang diperoleh Komnas HAM dalam melakukan klarifikasi dari kasus dimaksud. Ini adalah normatif dan prosedur kerja yang harus dilakukan Komnas HAM. Jadi, wajar-wajar saja,” ucap Saleh.[](rilis/*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.