30 May 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Nasir Djamil: Perppu Nomor 1/2020 Berpotensi Menyuburkan Korupsi

...

  • PORTALSATU
  • 02 April 2020 11:30 WIB

M. Nasir Djamil. Foto istimewa
M. Nasir Djamil. Foto istimewa

JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR RI, M  Nasir Djamil, menyayangkan Presiden Jokowi yang tidak teliti saat menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 27 dalam Perppu yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona ternyata memberikan keistimewaan kepada pejabat tertentu untuk kebal hukum.

"Padahal hukum secara universal mengutamakan prinsip "equality before the law" atau setiap orang sama di hadapan  hukum," tegas Nasir Djamil melalui siaran persnya, Kamis, 2 April 2020.

Nasir mengkritik ketentuan penutup Perppu itu yang cendrung menjadi alasan pembenar dilakukannya tindakan berpotensi terjadi korupsi. Dalam pasal 27 ayat (1), misalnya, terkait biaya yang telah dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi ini, termasuk di dalamnya kebijakan di bidang perpajakan, keuangan daerah, pemulihan ekonomi nasional bukanlah merupakan kerugian negara. 

"Ada indikasi kalau Perppu ini dirancang dan dimanfaatkan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu. Padahal, biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi virus corona berasal dari pajak dan keringat rakyat. Ada kesan Perppu itu menegakkan hukum dengan melanggar hukum," ujar Nasir. 

Politikus PKS itu heran kenapa ketentuan seperti itu bisa lolos dalam Perppu. Padahal, dalam menjalankan kebijakannya, pejabat pemerintah diharuskan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Bagaimana mungkin, lanjutnya, ada ketentuan hukum yang sekaligus berfungsi sebagai hakim. 

"Ketentuan ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 yang jelas menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya institusi yang  menilai adanya kerugian negara dan besarannya," ujar Nasir.

Di samping itu, kata Nasir, pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara juga mengatur bahwa kerugian negara dapat terjadi karena  kelalaian pejabat negara. Adanya pasal "kebal hukum" itu, tentu akan meloloskan pejabat yang terindikasai koruptif saat menerapkan kebijakannya dalam mengatasi pandemi virus corona.

Menurut Nasir, ketentuan pada ayat (2) itu juga absurd karena di dalam ayat ini ada kalimat berbunyi "tidak dapat dituntut maupun dipidana jika dalam melaksanakan tugas yang didasarkan pada iktikad baik”. Ketentaun ini dinilai aneh tapi nyata. "Pertanyaannya yang bisa menilai iktikad baik atau bukan itu tentu penegak hukum. Apakah itu sifatnya diskresi atas suatu tindakan yang bisa menyelamatkan bangsa, namun bukan berarti tidak bisa disentuh oleh hukum," ungkapnya.

Nasir juga menyinggung UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang membatasi diskresi (atau tindakan) tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU lainnya. Saat ini juga  msudah ada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dalam hal ini keadaan bahaya seperti bencana alam, ancaman hukumannya itu pidana mati. "Perppu ini telah berfungsi seperti tembok besi yang menghalangi penerapan pasal hukuman mati itu". 

Keanehan lainnya, tambah politikus asal Aceh itu, ada di dalam ayat (3) Perppu tersebut, dimana keputusan yang diambil tidak bisa digugat dan menjadi objek TUN. Ketentuan jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara (PTUN). Dalam UU itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara. Jelasnya, sambung Nasir, keputusan yang diambil terkait dengan pandemi virus corona pasti  keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret , individual, dan final.

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Presiden, saya meminta agar ketentuan penutup dalam Perppu tersebut segera dikoreksi. Presiden harus waspada dengan ketentuan yang bersifat "jebakan batman" dan terkesan kebal hukum," pungkas Nasir Djamil.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.