28 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ombudsman Investigasi Dugaan Maladministrasi Bimtek

...

  • portalsatu.com
  • 12 October 2020 16:08 WIB

Kepala Ombudman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husein [Foto: IST]
Kepala Ombudman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husein [Foto: IST]

Saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim asisten. Tapi berdasarkan laporan yang disampaikan, bahwa memang ada dugaan maladministrasi yang terjadi pada kegiatan Bimtek Aparatur Desa di Aceh Timur.

BANDA ACEH – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh melakukan investigasi terkait kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Desa di Kabupaten Aceh Timur, setelah adanya laporan dari koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Berdasarkan informasi awal dari tim, bahwa ada aparatur desa yang juga merasa keberatan terkait Bimtek tersebut. Namun, ini belum lengkap. Nanti akan kita gali lebih mendalam," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin Husein, Senin, 12 Oktober 2020.

Pihak Ombudsman, kata Taqwaddin, belum dapat menyimpulkan, apakah Bimtek tersebut terdapat  maladministrasi atau tidak. Karena saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim asisten. Tapi berdasarkan laporan yang disampaikan bahwa memang ada dugaan maladministrasi yang terjadi pada kegiatan Bimtek Aparatur Desa di Aceh Timur.

Pihak Ombudsman selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik, mengharapkan agar jika ada kegiatan Bimtek untuk aparatur, maka dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten dan memenuhi segala persyaratan ditentukan oleh peraturan menteri (Permendagri atau Permendes), serta bukan profit orientid atau bukan mencari laba. Sebaiknya dilakukan oleh perguruan tinggi yang layak dengan menghadirkan pemateri baik dari kalangan praktisi pemerintahan maupun dari akademisi.

Menurut Taqwaddin, pada hakikatnya, peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan hal penting untuk dilakukan guna memperluas pengetahuannya demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di gampong.

Dengan adanya Bimtek, diharapkan para keuchik (kepala desa) dan aparatur lainnya memiliki kemampuan teknis dan strategis dalam mengelola dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Peningkatan sumber daya manusia perlu, namun tetap memerhatikan situasi dan efesiensi anggaran," jelasnya.

Selanjutnya, tambah Taqwaddin, pelaksanaan Bimtek juga mesti berkoordinasi dengan instansi terkait. Supaya masalah yang ingin dibedah dalam Bimtek tersebut terarah sesuai kebutuhan, dan yang paling penting tidak ada pemaksaan bahwa kegiatan tersebut harus diikuti oleh aparatur desa dengan menganggarkan dana dalam APBDes.

"Intinya, Ombudsman sepakat dengan kegiatan Bimtek. Tetapi jangan sampai terjadi kegaduhan karena memaksimalkan laba yang berujung pada masalah hukum," pungkas Taqwaddin.[rilis]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.