01 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Balitbangkes Aceh Berhenti
Ombudsman: Itu Kebijakan yang Tidak Sehat dan Kontra Produktif

...

  • portalsatu.com
  • 09 August 2020 06:54 WIB

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin [Foto: Ombudsman RI]
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin [Foto: Ombudsman RI]

Kebijakan mengirimkan hasil swap ke Jakarta sementara di Aceh ada laboratorium lain yang juga mampu melakukannya, dapat dikategorikan sebagai tindakan dugaan maladministrasi dalam jenis perbuatan atau kebijakan yang tidak patut.

BANDA ACEH – Kebijakan Pemerintah Aceh soal berhentinya Balitbangkes Aceh dalam menguji swab pasien corona dinilai sebagai kebijakan yang tidak patut. Sampel swab diharapkan tidak dikirim ke Jakrata setelah Balitangkes Aceh berhenti, tapi dikirim ke Laboratorium Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) agar hasil swab lebih cepat diketahui.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin. Menurutnya, kecepatan dan ketepatan hasil uji laboratorium akan memberikan kepastian kepada orang yang terpapar. Semakin cepat, semakin pasti akan semakin bagus.

“Jangan gantung lama nasib para orang terpapar dalam ketidakpastian karena harus menunggu hasil dari laboratorium di Jakarta. Semakin lama hasil mereka ketahui maka semakin membebani psikologis orang-orang yang sedang menunggu hasil tersebut beserta keluarganya,” ujar Taqwaddin.

Taqwaddin berharap Pemerintah Aceh bisa bersikap bijak dan tepat. Ia juga sangat jika sampel swab dikirim ke ke Jakarta, karena kebijakan itu bukan hanya membuat jurang yang makin renggang antara Pemerintah Aceh dengan Unsyiah, tetapi sekaligus menyandera psikologis para korban Covid-19. “Ini kebijakan yang tidak sehat dan kontra produktif,” tegas Taqwaddin.

Taqwaddin menembahkan, dalam perspektif Ombudsman, kebijakan mengirimkan hasil swap ke Jakarta sementara di Aceh ada laboratorium lain yang juga mampu melakukannya, dapat dikategorikan sebagai tindakan dugaan maladministrasi dalam jenis perbuatan atau kebijakan yang tidak patut.

Karena itu ia menyarankan agar Pemerintah Aceh mencabut kebijakan tersebut dan mengoptimalkan upaya koordinatif dengan berbagai pihak berwenang di Aceh, baik dengan sesama pihak eksekutif, judikatif, dan juga legislatif.

“Pemerintahan Aceh harus dibangun bersama-sama. Karena, memang tanggungjawab bersama untuk mensejahterakan rakyat. Tidak bisa Pemerintah Aceh hanya bermain sendiri (one man show) dengan menggabaikan lembaga legislatif dan judikatif. Begitu juga dengan sesama mitra eksekutif dari instansi vertikal, jangan juga ditinggalkan,” pungkasnya. [rilis]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.