18 February 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


PA Aceh Utara: Tak Ada Koalisi dengan Parpol Lain di Pileg 2019

...

  • PORTALSATU
  • 13 December 2018 15:00 WIB

Amiruddin B. Foto: dokumen portalsatu.com
Amiruddin B. Foto: dokumen portalsatu.com

LHOKSUKON - Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Utara menegaskan tidak ada koalisi dengan partai politik lain di Pemilu Legislatif 2019, khususnya untuk DPRK dan DPRA.

"Dalam rangka menyikapi kondisi perpolitikan persiapan kampanye partai politik peserta Pemilu Legislatif 2019, DPW Partai Aceh perlu menegaskan beberapa hal kepada seluruh anggota biasa, anggota kehormatan dan anggota muda Partai Aceh serta simpatisan Partai Aceh yang berada dalam wilayah, daerah, sagoe, mukim dan gampong dalam Kabupaten Aceh Utara untuk segera menyatukan sikap dan konsep dalam memenangkan Partai Aceh di Pileg 2019," kata Juru Bicara DPW PA Aceh Utara, Amiruddin B. S.IP., melalui siaran persnya, Kamis, 13 Desember 2018.

Amiruddin menjelaskan, hal ini diwajibkan supaya tidak membingungkan masyarakat dalam berpartai yang capaian serta tujuannya perjuangan melalui kapal atau perahu PA. "Mengingat amanah dan mandat yang diemban Partai Aceh berbeda dengan umumnya partai lain".

"Dengan adanya mandat khusus yang diatur dalam anggaran dasar partai pada bab 2 dalam hal azas dan tujuan di pasal 4 memerintahkan kita kepada tujuan mewujutkan cita-cita bangsa dalam menegakkan marwah, martabat dan agama. Yang disertai tugas khusus dari GAM/KPA untuk mewujudkan MoU Helsinki telah ditangani GAM dengan RI yang sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya terhadap isi traktat perjanjian damai tersebut," ujar Amiruddin.

Di antaranya, kata Amiruddin, regulasi kewenangan Aceh (PP Kewenangan Aceh) yang belum disahkan pemerintah pusat, UUPA yang belum seluruhnya mengadopsi poin hak Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki, PP Keuangan Aceh, PP Pajak Aceh sesuai amanat MoU poin 1.3.2 Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak.

"Ini dianggap penting agar Pemerintah Aceh bisa mengubah dari sistem pajak kepada sistem pendapatan zakeut dan amil sesuai syariat," kata Amiruddin.

Amiruddin melanjutkan, Keputusan Presiden terhadap Perbatasan Aceh yang merujuk 1956, Bendera dan Lambang Aceh, resolusi perkara  regulasi  benturan UU positif dengan  menerapkan sistem syariat, hak lahan pertanian dan lapangan kerja bagi mantan kombatan GAM serta rehabilitasi masyarakat Aceh yang terkena kerugian dari dampak   akibat konflik Aceh.

"Kepastian poin MoU 1.3.3  Aceh memiliki kewenangan atas sumberdaya alamnya yang di laut dan di darat.  Poin 1.3.4 Aceh berhak menguasai 70% dari hasil cadangan hidrokarbon dan sumberdaya alamnya, yang hal ini telah dilakukan perubahan sepihak dalam pengeluaran PP oleh pemerintah pusat," ujar Amiruddin.

Berikutnya, kata Amirudin, regulasi tata kelola pemerintahan save government yang belum jelas pengaturan kewenangan, serta masih banyak hal yang perlu segera disikapi sesuai dengan  amanat MoU yang belum direalisasi dalam regulasi UU oleh pemerintah pusat untuk Aceh.

"Oleh karena demikian, Partai Aceh melakukan langkah politik dan advokasi atas semua hak Aceh tersebut. Demi sebuah kedamaian yang hakiki dengan sampai pada cita-cita MoU yang sudah disepakati para pihak," kata Amiruddin.

Menurut Amiruddin, "Partai Aceh dalam menyikapi semua persoalan tersebut, anggota GAM/KPA dan PA agar bersatu pada wadah politiknya dalam tuntutan dan melakukan upaya demi terwujudnya melalui kerja parlemen Aceh untuk bisa maksimal bekerja advokasi kepada para pihak yang terlibat mediator perundingan".

"Maka Partai Aceh secara tegas menyatakan tidak ada koalisi dengan partai lain dalam Pileg 2019 khususnya DPRK dan DPRA. Penjelasan ini kita anggap penting agar tidak membingungkan masyarakat dalam bersikap dan bertindak pada keputusan politiknya," tegas Amiruddin.[](rel)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.